Pangandaran raih Pinunjul Award 2025 sebagai wujud keberhasilan pengendalian inflasi dan stabilitas ekonomi daerah.
albadarpost.com, LENSA – Pemerintah Kabupaten Pangandaran kembali menegaskan komitmennya dalam pengendalian inflasi Pangandaran dengan meraih Apresiasi Pinunjul Award 2025 Terbaik III untuk kategori Kota/Kabupaten Non IHK Jawa Barat. Penghargaan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah menjaga kestabilan harga dan memperkuat ketahanan pangan sepanjang 2025, di tengah tekanan ekonomi yang masih terasa pada sejumlah komoditas strategis di tingkat lokal dan regional.
Penghargaan tersebut diserahkan kepada Bupati Pangandaran, Hj. Citra Pitriyami, S.H., pada Pasamoan Agung atau High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Jawa Barat di Kabupaten Garut, Selasa, 9 Desember 2025. Forum ini mempertemukan seluruh pemangku kebijakan untuk memotret capaian pengendalian inflasi, berbagi strategi, serta memperkuat koordinasi lintas daerah.
Penguatan Strategi Pengendalian Inflasi Pangandaran
Pangandaran menempatkan isu pengendalian harga barang pokok sebagai prioritas utama dalam stabilitas ekonomi daerah. Upaya ini tidak berdiri sendiri, melainkan dijalankan melalui kombinasi penguatan pasokan pangan, optimalisasi distribusi, dan peningkatan kewaspadaan pasar. Pemerintah daerah bekerja sama dengan TPID, kepolisian, serta pelaku usaha untuk memastikan jalur distribusi komoditas tidak terputus dan tidak dimanfaatkan oleh spekulan.
Capaian Pinunjul Award 2025 dinilai sebagai hasil dari konsistensi pemerintah daerah menerapkan langkah-langkah intervensi cepat, termasuk sidak pasar, operasi pasar murah, dan pemantauan harga harian berbasis data. Pemerintah daerah menyebut bahwa stabilitas pangan adalah fondasi dari program kesejahteraan yang lebih luas, terutama bagi masyarakat yang kondisi ekonominya rentan terhadap fluktuasi harga.
Baca juga: KAI Perluas Layanan Kereta Api Nataru Demi Antisipasi Lonjakan Penumpang
Dalam konteks Jawa Barat, Pangandaran tercatat tetap mampu menjaga tekanan inflasi di bawah rata-rata wilayah. Kondisi ini menempatkan daerah tersebut sebagai salah satu model praktik baik pengendalian harga non-IHK yang diakui pemerintah provinsi.
Konteks Regional dan Tantangan Ekonomi ke Depan
Situasi harga pangan sepanjang 2025 masih dipengaruhi cuaca ekstrem dan tekanan biaya distribusi di beberapa sentra produksi. Karena itu, prestasi ini menjadi indikator penting bahwa instrumen pengendalian inflasi Pangandaran berjalan, sekaligus relevan untuk merespons tantangan ekonomi tahun mendatang.
Selain itu, digitalisasi layanan publik melalui TP2DD memberi ruang bagi pemerintah daerah mempercepat integrasi data harga, transparansi belanja publik, dan efisiensi pembayaran non-tunai. Sistem ini disebut menjadi salah satu penguatan tata kelola untuk mempercepat respons kebijakan ketika harga komoditas mulai bergejolak.
Baca juga: Strategi Pangandaran Menekan Inflasi dan Menyelamatkan Ekologi Pesisir
Dalam forum HLM, pemerintah provinsi menilai praktik Pangandaran sebagai contoh daerah yang mampu mengelola tekanan ekonomi dengan disiplin data dan strategi lintas sektor. Keberhasilan menjaga stabilitas harga dianggap penting karena inflasi daerah sangat menentukan daya beli masyarakat, khususnya rumah tangga dengan pengeluaran terbatas.
Capaian Pinunjul Award 2025 sekaligus menjadi sinyal bahwa strategi kolaboratif dalam pengendalian harga, ketahanan pangan, dan penguatan tata kelola tetap relevan untuk agenda pembangunan ekonomi daerah.
Pangandaran mempertahankan stabilitas harga lewat strategi pengendalian inflasi yang terukur dan kolaboratif sepanjang 2025. (Red/Arrian)
