Era Baru Birokrasi Dimulai: Tasikmalaya Dorong Digitalisasi Layanan Publik

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Pemerintahan digital mulai dipacu lebih serius di Kabupaten Tasikmalaya. Transformasi digital, sistem layanan berbasis elektronik, serta adaptasi teknologi kini tidak lagi diposisikan sebagai rencana jangka panjang, melainkan kebutuhan mendesak yang harus segera dijalankan.

Nada itu terasa jelas dalam sosialisasi pemerintahan digital yang digelar Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) pada Rabu, 22 April 2026. Tidak banyak basa-basi. Fokusnya langsung ke satu hal: birokrasi harus berubah.

Birokrasi Tak Bisa Lagi Berjalan Lambat

Di ruang sosialisasi, pesan yang disampaikan terbilang tegas. Pola kerja lama dinilai tidak mampu lagi mengimbangi tuntutan masyarakat yang serba cepat.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Tasikmalaya, Rahayu Jamiat Abdullah, bahwa transformasi digital menjadi kebutuhan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

“Digitalisasi ini dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan” ujarnya.

Karena itu, digitalisasi didorong sebagai solusi konkret. Sistem manual yang selama ini memakan waktu dinilai perlu ditinggalkan secara bertahap. Sebagai gantinya, pemerintah daerah mulai mengarahkan penggunaan sistem terintegrasi berbasis elektronik.

Perubahan ini bukan sekadar soal teknologi. Lebih dari itu, ini menyangkut cara kerja, pola pikir, dan kecepatan dalam melayani masyarakat.

Singkatnya: birokrasi tidak boleh lambat lagi.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Tasikmalaya, Rahayu Jamiat Abdullah.

Efisiensi Jadi Tekanan Utama

Selain percepatan, efisiensi menjadi kata yang paling sering muncul dalam kegiatan tersebut. Pemerintah daerah ingin memastikan setiap proses berjalan lebih ringkas tanpa mengurangi kualitas layanan.

Dengan sistem digital, alur kerja bisa dipangkas. Data tersimpan lebih rapi. Koordinasi antarinstansi pun menjadi lebih mudah.

Namun yang paling terasa, waktu pelayanan bisa ditekan. Masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama untuk urusan administratif.

Di titik ini, digitalisasi bukan sekadar inovasi. Ia berubah menjadi kebutuhan operasional.

ASN Dituntut Adaptif, Bukan Sekadar Paham

Perubahan sistem tidak akan berarti tanpa kesiapan sumber daya manusia. Karena itu, aparatur sipil negara (ASN) menjadi fokus utama dalam proses adaptasi ini.

Tidak cukup hanya memahami teknologi. ASN dituntut mampu menggunakannya secara aktif dalam pekerjaan sehari-hari.

Di lapangan, tantangan ini tidak ringan. Sebagian masih terbiasa dengan sistem manual. Sebagian lain mulai beradaptasi, meski belum sepenuhnya stabil.

Namun arah kebijakan sudah jelas. Adaptasi bukan lagi pilihan.

Jika tidak mengikuti perubahan, pelayanan akan tertinggal.

Dampak Langsung ke Masyarakat

Percepatan pemerintahan digital bukan hanya urusan internal birokrasi. Dampaknya langsung menyentuh masyarakat.

Dengan sistem daring, berbagai layanan bisa diakses tanpa harus datang ke kantor. Proses yang biasanya memakan waktu berhari-hari berpotensi selesai lebih cepat.

Selain itu, transparansi meningkat. Masyarakat dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka.

Di sisi lain, kepercayaan publik juga ikut dipertaruhkan. Ketika layanan membaik, kepercayaan akan naik. Sebaliknya, jika digitalisasi gagal, dampaknya akan terasa luas.

Bagian dari Perubahan yang Lebih Besar

Langkah ini bukan berdiri sendiri. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tengah mendorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) secara menyeluruh.

Artinya, setiap organisasi perangkat daerah diarahkan untuk terhubung dalam satu sistem. Data tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.

Dengan integrasi tersebut, pengambilan keputusan diharapkan menjadi lebih cepat dan akurat.

Namun proses ini membutuhkan waktu. Infrastruktur harus disiapkan. SDM harus dilatih. Kebiasaan lama harus diubah.

Tantangan Nyata di Lapangan

Di balik dorongan percepatan, tantangan tetap ada. Tidak semua wilayah memiliki kesiapan infrastruktur yang sama. Selain itu, kemampuan digital tiap individu juga berbeda.

Karena itu, pendekatan bertahap menjadi pilihan realistis. Sosialisasi seperti ini menjadi pintu awal untuk menyamakan pemahaman.

Meski demikian, tekanan perubahan tetap terasa. Dunia bergerak cepat. Pemerintahan tidak punya banyak waktu untuk menyesuaikan diri.

Arah Sudah Jelas

Pada akhirnya, pesan dari kegiatan ini tidak rumit. Pemerintahan digital harus berjalan. Efisiensi harus tercapai. Adaptasi harus dilakukan.

Tidak ada lagi ruang untuk menunda.

Bagi birokrasi, ini adalah fase transisi. Bagi masyarakat, ini adalah harapan akan layanan yang lebih cepat dan lebih transparan.

Dan bagi Tasikmalaya, ini bisa menjadi titik awal menuju sistem pemerintahan yang benar-benar modern. (Red)