BNPB melaporkan korban banjir Sumatera terus bertambah. Ribuan warga mengungsi dan ratusan masih hilang.
albadarpost.com, HUMANIORA – Jumlah korban banjir Sumatera mencapai 442 orang meninggal dunia hingga 30 November 2025. Sebanyak 402 orang masih hilang. BNPB menyampaikan data itu dalam siaran pers resmi pada Minggu, 30 November. Lonjakan korban menunjukkan skala bencana yang tidak hanya menyapu permukiman, tetapi juga melemahkan sistem evakuasi dan pencarian di tiga provinsi.
Bencana hidrometeorologi ini menghantam Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh secara bersamaan. Ribuan warga telah mengungsi. Dampak sosialnya berlangsung panjang: keluarga kehilangan anggota, fasilitas publik lumpuh, dan pemerintah daerah kewalahan di lapangan.
Rincian Korban per Provinsi
Sumatera Utara
Korban banjir Sumatera paling tinggi berada di Sumatera Utara. BNPB mencatat 217 korban meninggal dunia. Sebanyak 209 orang masih hilang. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan angka tersebut dihimpun dari Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Sibolga, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Padang Sidempuan, Deli Serdang, dan Nias.
“Kami mencatat 217 korban jiwa dan 209 orang masih hilang,” kata Suharyanto dalam siaran pers. Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan laporan kehilangan meningkat setelah warga melapor ke posko pengungsi di kabupaten dan kota.
Peningkatan pelaporan menandakan adanya kendala pencarian di area terdampak banjir. Infrastruktur jalan dan jembatan lokal dilaporkan rusak, sehingga membatasi petugas menjangkau lokasi.
Sumatera Barat
Di Sumatera Barat, BNPB melaporkan 129 korban meninggal dunia. Sebanyak 118 orang hilang dan 16 mengalami luka. Korban tersebar di Agam, Padang Panjang, Kota Padang, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, Pasaman, Solok, Kota Solok, dan Pesisir Selatan.
Data BNPB mencatat 11.820 keluarga mengungsi atau sekitar 77.918 jiwa. Pengungsian terbesar berada di Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan. Kondisi ini memperlihatkan beban logistik bertambah: kebutuhan air bersih, pangan, layanan kesehatan, hingga ruang aman bagi anak dan lansia.
Aceh
Provinsi Aceh mencatat 96 korban meninggal dunia. Sebanyak 75 orang masih hilang. BNPB merinci korban berasal dari 11 kabupaten/kota, antara lain Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Timur, Lhokseumawe, Gayo Lues, Subulussalam, dan Nagan Raya.
Baca juga: Gelondongan Kayu Pascabanjir: Regulasi Hutan Dipertanyakan
Jumlah pengungsi di Aceh mencapai 62.000 keluarga. Distribusi logistik di lokasi ini bergantung pada akses darat yang sebagian besar terganggu oleh longsor dan genangan air.
Analisis dan Konteks
Data BNPB memperlihatkan pola yang konsisten: peningkatan korban langsung sebanding dengan area terdampak banjir serta keterbatasan akses evakuasi. Korban banjir Sumatera tidak sekadar merefleksikan dampak cuaca ekstrem, tetapi juga keterbatasan mitigasi di daerah rawan.
Di Sumatera Utara, banyak wilayah terdampak berada di dekat aliran sungai dan dataran rendah. Di Sumatera Barat, banjir menghantam area pesisir dan aglomerasi perkotaan dengan kepadatan tinggi. Di Aceh, bencana memperluas dampak hingga kawasan pedalaman, membuat proses evakuasi menjadi berlapis.
Jumlah pengungsi memperlihatkan tantangan panjang pemerintah daerah dan pusat. Pusat komando bencana harus membagi prioritas antara pencarian korban, logistik, kesehatan publik, dan stabilitas sosial. Penanganan akan berlarut tanpa koordinasi lintas lembaga yang cepat.
Data korban yang terus bergerak juga menunjukkan adanya blank spot informasi: keluarga yang masih dalam pencarian, laporan ganda, serta wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau tim SAR. BNPB perlu memperbarui data secara periodik agar kebijakan darurat berjalan berbasis fakta.
Dampak Lanjut
Laju peningkatan korban di tiga provinsi menjadi peringatan bagi pemerintah daerah. Sistem mitigasi harus ditinjau ulang, terutama pada wilayah rawan banjir dan longsor. Penanganan bencana tidak berhenti pada evakuasi. Pemulihan psikologis warga, perbaikan infrastruktur, serta rehabilitasi ruang publik harus menjadi bagian dari kebijakan.
Korban meninggal yang mencapai ratusan jiwa memperlihatkan skala krisis yang tidak semestinya dianggap rutin. Reformasi tata ruang dan pengelolaan lanskap hulu–hilir menuntut perhatian pemerintah pusat. Tanpa itu, Sumatera akan terus mengulang siklus bencana dengan harga yang terlalu mahal bagi warganya. (Red/Asep Chandra)
