Krisis Air Bersih Meluas, Ciamis Resmi Siaga Darurat

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Ember-ember mulai berjajar di depan rumah warga. Sebagian sumur yang selama ini menjadi sumber kehidupan perlahan kehilangan air. Di sejumlah titik di Kabupaten Ciamis, musim kemarau 2026 mulai memperlihatkan dampaknya. Kekeringan Ciamis kini tidak lagi sebatas potensi, tetapi sudah berubah menjadi krisis air bersih yang dirasakan warga di beberapa desa.

Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan serta Lahan (Karhutla). Keputusan itu diambil setelah hasil pemantauan lapangan menunjukkan sejumlah wilayah mulai mengalami kekurangan pasokan air bersih, sementara hujan belum juga turun dalam beberapa waktu terakhir.

Dua Desa Sudah Mengalami Krisis Air Bersih

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis, Ani Supiani, mengatakan status siaga darurat ditetapkan sebagai langkah antisipasi agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat sebelum dampak kemarau meluas.

Menurutnya, hasil monitoring menunjukkan beberapa wilayah mulai mengalami penurunan ketersediaan air bersih. Kondisi tersebut diperkuat oleh prakiraan musim dari BMKG, serta Surat Edaran Gubernur Jawa Barat dan Surat Edaran Bupati Ciamis mengenai kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan dan Karhutla.

“Status siaga darurat ditetapkan karena masyarakat di beberapa wilayah sudah mulai mengalami kekurangan air bersih. Selain itu, musim kemarau juga mulai terasa karena hujan tidak turun di sejumlah wilayah Kabupaten Ciamis,” ujar Ani, Kamis (9/7/2026).

Hingga awal Juli 2026, laporan resmi baru datang dari dua desa di Kecamatan Banjarsari, yakni Desa Kawasen dan Desa Cibadak.

Mobil tangki BPBD Kabupaten Ciamis mendistribusikan air bersih kepada warga terdampak kekeringan, Kamis (9/7/2026).

Lebih dari Seribu Warga Terdampak Kekeringan

Di Dusun Cibeureum, Desa Cibadak, sejumlah sumur warga mulai mengering. Akibatnya, kebutuhan air untuk minum, memasak, mandi, hingga mencuci ikut terganggu.

Pemerintah Desa Cibadak kemudian mengajukan permohonan bantuan air bersih kepada BPBD Ciamis.

Berdasarkan surat resmi pemerintah desa tertanggal 8 Juli 2026, kekeringan telah berdampak pada 171 kepala keluarga atau 513 jiwa.

Sementara itu, sebelumnya BPBD juga telah menyalurkan bantuan air bersih ke Dusun Panamun, Desa Kawasen. Di wilayah tersebut, krisis air menyentuh 140 kepala keluarga atau 429 jiwa, terdiri atas 242 jiwa di RT 26 dan 187 jiwa di RT 27.

Meski jumlah laporan masih lebih sedikit dibandingkan musim kemarau 2023, BPBD memilih meningkatkan kewaspadaan sejak dini.

“Kalau dibandingkan tahun 2023 memang belum sebanyak saat itu. Namun beberapa wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi sudah mulai menunjukkan gejala kekurangan air bersih,” kata Ani.

Delapan Kecamatan Masuk Zona Rawan Kekeringan

BPBD memetakan sedikitnya delapan kecamatan yang memiliki tingkat kerawanan tertinggi terhadap kekeringan, yaitu Banjaranyar, Pamarican, Cimaragas, Banjarsari, Cidolog, Cipaku, Cihaurbeuti, dan Cijeungjing.

Meski demikian, hingga kini laporan resmi baru berasal dari Kecamatan Banjarsari.

Ani menjelaskan bahwa wilayah tersebut hanya memiliki satu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), yakni di Desa Purwasari. Karena itu, ketika sumur warga mulai mengering, distribusi air bersih menjadi solusi paling cepat yang dapat dilakukan.

“Begitu ada laporan dan hasil asesmen menunjukkan masyarakat mulai kesulitan air, kami langsung menyiapkan distribusi air bersih sesuai kebutuhan dan skala prioritas,” ujarnya.

BPBD Siapkan Mobil Tangki hingga Koordinasi Lintas Instansi

Selama masa siaga darurat, BPBD telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi.

Petugas akan terus memantau kondisi mata air, sumur, sungai, dan embung. Selain itu, informasi prakiraan cuaca dari BMKG juga dipantau secara berkala untuk mengetahui perkembangan musim kemarau.

Di sisi lain, BPBD telah menyiapkan armada mobil tangki, tandon air, serta titik distribusi apabila kebutuhan air bersih semakin meningkat.

Koordinasi juga diperkuat bersama PDAM, DPUPRP, DPRKPLH, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga para relawan.

Selain penanganan darurat, BPBD mendorong pembangunan embung, penampungan air hujan, dan perlindungan kawasan resapan sebagai solusi jangka panjang menghadapi musim kemarau yang berulang.

BPBD Minta Warga Hemat Air dan Waspadai Karhutla

BPBD mengimbau masyarakat agar menggunakan air secara efektif dan efisien selama musim kemarau berlangsung.

Warga juga diminta tidak membakar sampah maupun lahan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta ikut menjaga hutan dan sumber-sumber air agar risiko kebakaran maupun kekeringan tidak semakin besar.

Menurut Ani, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci agar dampak musim kemarau dapat ditekan sejak dini.

Kemarau memang tidak bisa dihentikan. Namun, ketika pemerintah bergerak cepat dan masyarakat ikut menjaga setiap tetes air yang tersisa, krisis tidak harus berubah menjadi bencana yang lebih besar. Pencegahan selalu lebih murah daripada penyesalan ketika sumur benar-benar kering. (GZ)