FOSSMA Bongkar Tuntutan ke DPRD, APBD Tasikmalaya 2026 Harus Dibuka!

albadarpost.com, BERITA DAERAH — Isu APBD Tasikmalaya 2026 kembali menghangat. Forum Silaturahmi Salasar Masjid Agung Kota Tasikmalaya (FOSSMA) secara terbuka mendesak transparansi anggaran daerah. Dalam forum audiensi bersama DPRD, mereka menyoroti pentingnya keterbukaan anggaran daerah, kejelasan program prioritas, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kota.

Desakan ini muncul bukan tanpa alasan. Seiring meningkatnya perhatian publik terhadap pengelolaan keuangan daerah, tuntutan akuntabilitas menjadi semakin kuat.

Di sinilah titik tekan FOSSMA.

FOSSMA Ajukan Lima Tuntutan ke Pemerintah Kota

Ketua FOSSMA, Dadang AP, menyampaikan sikap tegas dalam forum tersebut. Ia menilai masyarakat berhak mengetahui secara rinci bagaimana struktur APBD disusun.

Menurutnya, ada lima tuntutan utama yang diajukan kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Pertama, membuka struktur APBD secara detail kepada publik. Kedua, menjelaskan program prioritas agar arah pembangunan lebih jelas.

Selanjutnya, FOSSMA meminta mekanisme pengawasan anggaran diperjelas. Hal ini penting untuk mencegah potensi kebocoran.

Selain itu, masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan pembangunan. Terakhir, pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan harus dijamin.

“Jangan sampai ada wilayah yang tertinggal. Pembangunan harus adil,” tegas Dadang, Sabtu (25/4/2026).

Empat Sektor Krusial Jadi Sorotan Utama

Dalam audiensi tersebut, FOSSMA tidak hanya menyampaikan tuntutan. Mereka juga memberikan masukan strategis.

Fokus diarahkan pada empat sektor utama: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Keempat sektor ini dinilai sebagai fondasi pembangunan daerah. Jika dikelola dengan baik, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat.

Namun sebaliknya, jika tidak merata, ketimpangan antar wilayah bisa semakin lebar.

Karena itu, FOSSMA mendorong agar alokasi anggaran benar-benar berpihak pada kebutuhan publik.

Desakan Publikasi Realisasi Anggaran

Selain transparansi perencanaan, FOSSMA juga menyoroti pentingnya publikasi realisasi anggaran.

Mereka meminta pemerintah rutin mengumumkan capaian penggunaan APBD. Tujuannya jelas: agar masyarakat mengetahui program mana yang sudah berjalan dan mana yang belum.

Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat fungsi pengawasan publik.

“Kalau terbuka, masyarakat bisa ikut mengawasi. Kalau tertutup, rawan disalahgunakan,” ujar Dadang.

Dengan kata lain, keterbukaan bukan sekadar formalitas. Ini menjadi bagian dari kontrol sosial.

Audiensi Alot, Tapi Berlangsung Kondusif

Pertemuan antara FOSSMA dan DPRD Kota Tasikmalaya berlangsung cukup dinamis. Diskusi berjalan alot, namun tetap kondusif.

Kedua pihak saling bertukar pandangan. Meski demikian, FOSSMA berharap aspirasi yang disampaikan tidak berhenti di forum saja.

Mereka menuntut tindak lanjut nyata dari pemerintah daerah.

Sebab bagi mereka, APBD bukan sekadar dokumen anggaran.

Ini adalah uang rakyat.

APBD dan Hak Publik untuk Mengawasi

Isu transparansi APBD bukan hal baru. Namun, tekanan publik kini semakin kuat.

Masyarakat mulai menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran.

Selain itu, keterbukaan dinilai dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah.

Sebaliknya, minimnya transparansi justru berpotensi menimbulkan kecurigaan.

Karena itu, dorongan dari FOSSMA mencerminkan suara yang lebih luas dari masyarakat.

Transparansi Jadi Kunci Kepercayaan Publik

Desakan terhadap APBD Tasikmalaya 2026 menegaskan satu hal penting: transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.

Dengan membuka informasi anggaran, melibatkan masyarakat, dan memastikan pemerataan pembangunan, pemerintah dapat membangun kepercayaan publik.

Ke depan, publik akan terus mengawasi.

Dan seperti yang disampaikan FOSSMA, masyarakat tidak hanya berhak tahu.

Mereka juga berhak merasakan hasilnya. (Red)