Perbaikan Jalan “Insya Alloh” oleh Warga Tasikmalaya, Sindiran untuk Pejabat

Warga dua desa di Tasikmalaya gotong royong perbaiki jalan rusak karena janji pemerintah tak kunjung terealisasi.

albadarpost.com, HUMANIORA – Warga Desa Purwarahayu dan Desa Kertaraharja, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, turun langsung memperbaiki jalan desa pada Rabu, 3 Desember 2025. Perbaikan dilakukan secara sukarela melalui gotong royong. Jalan rusak yang menghubungkan dua desa itu selama bertahun-tahun belum tersentuh program pemerintah daerah. Aksi warga menunjukkan bagaimana perbaikan jalan desa yang seharusnya menjadi kewajiban negara justru diambil alih oleh masyarakat sendiri.

Dalam video yang beredar melalui akun TikTok infotasikmalaya1, puluhan warga terlihat membersihkan material, mengangkut tanah, hingga meratakan jalan yang rusak parah. Mereka menyebut aksi ini sebagai bentuk keputusasaan atas janji politik para pejabat saat pemilihan legislatif dan pemilihan bupati Tasikmalaya. Warga tak lagi menunggu, dan memilih bertindak.

“Yang punya kendaraan seratus ribu, yang punya usaha dua ratus ribu. Orang tua jompo dan yang tidak punya kendaraan dikenakan lima ribu,” kata salah seorang warga dalam video tersebut. Skema urunan sederhana itu dirancang agar beban tidak berat bagi warga kecil. Tak ada surat resmi, tak ada panitia formal. Semua berjalan berdasarkan kesepakatan.

Warga menyebut diri mereka sebagai pembayar pajak yang patuh. Mereka menganggap kritik sah karena pelayanan dasar tidak hadir. Bahkan sebagai bentuk sindiran, warga menamai ruas jalan yang sedang dikerjakan dengan sebutan “jalan insya Alloh.” Nama itu bukan sekadar humor, tetapi pesan: janji pejabat hanyalah harapan yang belum tentu diwujudkan.

Baca juga: Warga Perbaiki Jalan Desa Sendiri: Sindiran untuk Pejabat yang Lupa Janji

Gotong Royong Menggantikan Pemerintah

Di dua desa pegunungan itu, kondisi jalan mempengaruhi mobilitas petani, pedagang kecil, dan pelajar. Kerusakan jalan membuat ongkos logistik meningkat dan pelayanan dasar sulit diakses. Sebagian warga menyebut, truk distribusi hasil pertanian menolak masuk ketika musim hujan, karena badan jalan berubah menjadi lumpur.

Aksi perbaikan ini bukan kali pertama. Beberapa warga mengaku sudah berkali-kali mengajukan permohonan perbaikan ke pemerintah kecamatan dan kabupaten. Mereka berharap jika belum ada realisasi, setidaknya ada kejelasan anggaran. “Jangan datang dulu ke desa kami sebelum jalan ini selesai kami perbaiki,” ujar seorang warga dalam video. Ucapan itu menjadi bentuk protes terbuka kepada pejabat publik.

Dalam dinamika lokal seperti ini, masyarakat bergerak untuk bertahan. Mereka membayar pajak, tetapi juga membangun infrastruktur sendiri. Fenomena perbaikan jalan desa melalui swadaya memperlihatkan celah tata kelola: ketika anggaran tak menyentuh warga, biaya sosial ditanggung komunitas.

Para warga mengaku tidak menolak pemerintah, tetapi menolak diam. Mereka memilih bekerja karena menunggu bantuan berarti menanggung kerugian ekonomi lebih lama.

Janji Politik dan Kepercayaan Publik

Di Tasikmalaya, janji perbaikan infrastruktur kerap muncul menjelang pemilu. Warga menyebut janji itu kembali menghilang setelah kemenangan diraih. Ketika perbaikan jalan berulang kali tertunda tanpa penjelasan, kepercayaan publik pun terkikis.

Baca juga: KPK Lelang Aset Rampasan Korupsi untuk Pulihkan Negara

Penggunaan nama “jalan insya Alloh” mencerminkan keletihan warga terhadap proses yang tidak jelas. Ini bukan sekadar sindiran agama. Ia adalah kritik sosial: proyek perbaikan jalan hanya “insya Allah” terlaksana, bergantung pada nasib, bukan kebijakan.

Fenomena perbaikan jalan desa melalui swadaya memperlihatkan kesenjangan antara narasi pemerintah dan kebutuhan warga. Jalan adalah infrastruktur dasar. Ia memengaruhi akses sekolah, kesehatan, pasar, hingga harga komoditas pertanian. Setiap hari jalan rusak berarti biaya hidup meningkat.

Dalam konteks demokrasi lokal, aksi dua desa ini adalah indikator kemarahan terukur. Mereka tidak turun ke jalan untuk demonstrasi. Mereka memperbaiki jalan tanpa pejabat, lalu mengunggah aksi itu sebagai pesan publik: kerja nyata bukan slogan. (Red/Arrian)