Kasus Inah di Bekasi menunjukkan data bansos meleset, warga rentan tidak menerima bantuan sosial.
albadarpost.com, HUMANIORA – Di sebuah rumah kecil di Kampung Wangkal, Desa Sukajaya, Cibitung, Bekasi, seorang lansia bernama Inah hidup tanpa kepastian. Perempuan 64 tahun itu mengaku tak pernah menerima bantuan sosial, sementara banyak warga di sekitarnya memperoleh bantuan dalam jumlah besar. Situasi ini memperlihatkan celah penyaluran data bansos, dan dampaknya terasa langsung terhadap kelompok paling rentan.
Di lingkungannya, bantuan pangan berupa beras, minyak goreng, dan telur dibagikan ke sejumlah keluarga. Namun menurut penuturan Inah, sebagian penerima justru memiliki kondisi ekonomi jauh lebih baik. “Beras seliter juga kagak. Orang-orang dapat beras sampai dua karung. Kita cuma lihat,” katanya, Minggu, 30 November 2025. Ia menyampaikan keluhan itu pelan, dengan nada yang tidak mencari sensasi, hanya meminta perlakuan setara.
Inah tinggal bersama putra bungsunya. Anak itu bekerja serabutan sebagai penyapu di kawasan perumahan. Penghasilannya sekitar Rp450.000 per minggu, yang kerap tak mencukupi kebutuhan dasar. “Ya cukup enggak cukup, cukupin aja. Apa-apa kan mahal,” ucapnya. Di ruang tinggal beralaskan tikar, mereka berdua tidur bergantian di ruang tengah atau belakang rumah, bergantung pada kondisi hari itu.
Distribusi Bantuan Tidak Sejalan dengan Kondisi Lapangan
Kasus Inah mencerminkan persoalan klasik: data bansos yang tidak sinkron dengan realitas warga. Penentuan penerima bantuan masih bertumpu pada data administratif di tingkat RT dan RW, sementara kondisi faktual tidak selalu dipantau ulang. Di lingkungannya, warga dengan pekerjaan tetap di perusahaan besar, pemilik kendaraan pribadi, atau rumah berukuran besar justru masuk daftar penerima.
Inah menyebut beberapa nama tanpa menyebut detail identitas. Misalnya, keluarga dengan tiga mobil yang tetap menerima beras karungan. “Rumahnya gede-gede, punya mobil tiga biji, kemarin pada dapet,” tuturnya. Ia sendiri mengaku pernah menyerahkan fotokopi kartu keluarga, tetapi setelah itu tidak ada tindak lanjut. Tidak ada penjelasan, tidak ada verifikasi lanjutan, dan tidak ada bantuan yang diterima.
Kondisi kesehatannya memperburuk keadaan. Ia mengidap penyakit jantung dan hipertensi. Pergerakannya terbatas dan ia harus rutin menebus obat di puskesmas. Dahulu, ia bekerja sebagai buruh cuci. Sekarang, berjalan beberapa puluh meter saja membuatnya kelelahan. “Tiap bulan ambil obat darah tinggi, darah kental. Ada lima macam,” katanya.
Program bansos dirancang pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin. Namun tanpa koreksi data, manfaatnya jatuh ke kelompok yang salah. Situasi seperti ini menimbulkan ketidakpercayaan. Warga yang berhak merasa tidak terlihat oleh sistem, sementara warga yang relatif mampu terus menerima bantuan.
Bias Administratif dan Ketiadaan Mekanisme Pengaduan
Distribusi data bansos kerap berpatokan pada pembaruan dokumen, bukan kondisi hidup terkini. Mekanisme verifikasi faktual terkadang tidak berjalan. Prosesnya berhenti pada pengumpulan berkas dan penentuan daftar penerima oleh aparat setempat. Tidak ada sistem banding yang jelas. Tidak ada ruang bagi warga yang terlewat untuk meminta evaluasi berbasis fakta.
Baca juga: Kilang Balongan Jaga Pasokan BBM Jawa Barat Aman Hingga 2025
Di Sukajaya, program bantuan sosial bukan hanya soal beras atau minyak goreng. Ia cerminan tata kelola kebijakan publik. Ketika warga seperti Inah tidak mendapatkan perlindungan minimum, maka standar keadilan sosial runtuh. Negara hadir di angka statistik, tetapi tidak hadir di dalam rumah-rumah sempit yang membutuhkan intervensi.
Dalam penutup pembicaraan, meminta bantuan bukanlah tuntutan besar baginya. “Saya ingin dapet kayak orang-orang. Jangan dibedain,” ujarnya lirih. Kalimat itu menunjukkan harapan sederhana: diperlakukan sebagai warga yang memiliki hak yang sama.
Kasus Inah memperlihatkan data bansos yang tidak akurat, membuat warga rentan terabaikan dari program bantuan sosial. (Red/Arrian)
