Pendapatan Garut Pecah Rekor, Belanja Pegawai Tetap Jadi Pos Terbesar

AlbadarPost.com, BERITA DAERAH – APBD Kabupaten Garut mencatat sejarah baru pada 2025. Untuk pertama kalinya, total pendapatan daerah berhasil menembus Rp5 triliun. Capaian ini menunjukkan tren fiskal yang terus membaik dalam empat tahun terakhir. Namun, di balik angka tersebut tersimpan fakta lain yang layak menjadi perhatian: belanja pegawai masih menjadi pos pengeluaran terbesar, sementara belanja modal yang berkaitan dengan pembangunan fisik justru mengalami penurunan.

Data dalam publikasi Kabupaten Garut Dalam Angka 2026 menunjukkan total pendapatan Pemerintah Kabupaten Garut meningkat dari sekitar Rp4,63 triliun pada 2022 menjadi Rp5,003 triliun pada 2025. Pada periode yang sama, total belanja daerah juga naik dari Rp4,69 triliun menjadi Rp4,97 triliun.

Pendapatan Daerah Terus Meningkat, Rekor Baru Tercipta

Jika dibandingkan empat tahun terakhir, grafik pendapatan daerah memperlihatkan tren yang relatif stabil.

Pada 2022 pendapatan tercatat sekitar Rp4,63 triliun, meningkat menjadi Rp4,78 triliun pada 2023, naik lagi menjadi Rp4,97 triliun pada 2024, hingga akhirnya menembus Rp5,003 triliun pada 2025.

Peningkatan tersebut terutama masih ditopang oleh Dana Perimbangan dari pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp4,27 triliun pada 2025. Nilai itu setara dengan sekitar 85 persen dari seluruh pendapatan daerah.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai sekitar Rp717,6 miliar. Di dalamnya, penerimaan Pajak Daerah melonjak cukup signifikan dari sekitar Rp169,7 miliar pada 2024 menjadi Rp294,5 miliar pada 2025.

Kenaikan pajak daerah menunjukkan adanya peningkatan penerimaan dari sumber lokal. Namun secara keseluruhan, kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih jauh lebih kecil dibanding dana transfer dari pemerintah pusat.

Belanja Pegawai Tetap Menjadi Pos Terbesar

Besarnya pendapatan daerah belum otomatis mengubah struktur pengeluaran pemerintah.

Data menunjukkan total belanja Kabupaten Garut pada 2025 mencapai sekitar Rp4,97 triliun.

Dari jumlah tersebut, Belanja Tidak Langsung mencapai sekitar Rp3,23 triliun, sedangkan Belanja Langsung sekitar Rp1,73 triliun.

Komponen terbesar masih berasal dari Belanja Pegawai dalam kelompok belanja tidak langsung yang mencapai lebih dari Rp2,02 triliun.

Sebaliknya, Belanja Modal yang umumnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pengadaan aset pemerintah, maupun pembangunan fasilitas publik tercatat sekitar Rp355,4 miliar.

Dengan kata lain, hampir separuh total APBD masih terserap untuk kebutuhan aparatur pemerintah.

Data tersebut menggambarkan komposisi anggaran, tetapi tidak menjelaskan alasan mengapa belanja pegawai masih mendominasi. Publikasi Badan Pusat Statistik hanya menyajikan data realisasi anggaran tanpa menguraikan faktor kebijakan atau prioritas penganggaran yang melatarbelakanginya.

Belanja Modal Turun, Perlu Dicermati

Salah satu perubahan yang paling menonjol dalam APBD 2025 adalah penurunan belanja modal.

Pada 2024, belanja modal masih mencapai sekitar Rp438,2 miliar. Setahun kemudian turun menjadi sekitar Rp355,4 miliar, atau berkurang lebih dari Rp82 miliar.

Penurunan ini layak menjadi perhatian karena belanja modal umumnya berkaitan dengan pembangunan jalan, gedung, fasilitas pelayanan publik, hingga aset yang manfaatnya dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

Namun demikian, penurunan belanja modal tidak dapat langsung diartikan sebagai berkurangnya pembangunan. Publikasi BPS tidak memuat penjelasan mengenai penyebab perubahan tersebut. Pergeseran anggaran bisa dipengaruhi berbagai faktor, termasuk penyelesaian proyek pada tahun sebelumnya, perubahan prioritas pembangunan, atau kebijakan fiskal pemerintah daerah.

Kemandirian Fiskal Masih Menjadi Tantangan

Meski pendapatan daerah telah menembus Rp5 triliun, struktur APBD Garut masih memperlihatkan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Besarnya Dana Perimbangan dibanding PAD menunjukkan bahwa ruang untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah masih terbuka.

Optimalisasi pajak daerah, peningkatan investasi, penguatan sektor pariwisata, pemberdayaan UMKM, serta pengelolaan aset daerah menjadi beberapa instrumen yang dapat memperbesar kontribusi PAD di masa mendatang.

Semakin besar pendapatan yang berasal dari sumber lokal, semakin luas pula ruang pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat tanpa terlalu bergantung pada transfer pemerintah pusat.

APBD Tidak Hanya Dinilai dari Besarnya Angka

Menembus pendapatan Rp5 triliun tentu merupakan capaian penting bagi Kabupaten Garut. Namun ukuran keberhasilan APBD tidak berhenti pada besarnya penerimaan.

Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dialokasikan agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Data BPS menunjukkan arah pergerakan APBD. Adapun efektivitas penggunaan anggaran merupakan ruang evaluasi yang membutuhkan pembahasan lebih lanjut melalui dokumen perencanaan, laporan keuangan pemerintah daerah, serta pengawasan DPRD dan masyarakat. (Red)