Dedi Mulyadi: Tangkap Begal, Serahkan Hidup ke Polisi

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Hadiah hingga Rp50 juta bagi warga yang membantu tangkap begal langsung menjadi perhatian publik. Namun, bagi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, nominal hadiah bukanlah pesan utama. Ia justru menegaskan satu syarat yang tidak boleh diabaikan, yakni pelaku begal harus diserahkan kepada kepolisian dalam keadaan hidup agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas maraknya aksi begal, jambret, copet, pencurian, hingga perampokan yang meresahkan masyarakat di sejumlah wilayah Jawa Barat. Di sisi lain, Dedi juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi menjaga keamanan lingkungan tanpa mengesampingkan kewenangan aparat penegak hukum. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berbicara tentang hadiah, tetapi juga tentang bagaimana partisipasi warga tetap berjalan dalam koridor hukum.

Hadiah Besar, Tetapi Hukum Tetap Menjadi Panglima

Dalam penjelasannya, Dedi Mulyadi menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan hadiah mulai Rp5 juta hingga Rp50 juta bagi warga yang membantu melumpuhkan pelaku kejahatan jalanan.

Namun, penghargaan tersebut hanya diberikan apabila pelaku diserahkan hidup kepada kepolisian. Penegasan itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak mendorong tindakan main hakim sendiri. Sebaliknya, masyarakat diajak membantu aparat agar proses penyidikan, pembuktian, hingga persidangan dapat berjalan sesuai ketentuan hukum.

Pendekatan tersebut menjadi pembeda dibanding sekadar seruan menangkap pelaku kejahatan. Fokus utamanya tetap pada penegakan hukum yang adil dan tertib.

Mengapa Pelaku Harus Diserahkan Hidup?

Di tengah tingginya emosi masyarakat terhadap pelaku begal, Dedi Mulyadi justru menekankan pentingnya proses hukum.

Pelaku yang masih hidup memungkinkan penyidik menggali keterangan, mengembangkan perkara, hingga mengungkap kemungkinan adanya jaringan pelaku lain. Selain itu, proses peradilan juga memberikan kepastian hukum bagi korban, masyarakat, maupun tersangka sesuai prinsip negara hukum.

Karena itu, keberanian warga membantu aparat tidak boleh berubah menjadi tindakan yang melanggar hukum. Partisipasi masyarakat harus tetap mengedepankan keselamatan, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap proses hukum.

Bukan Hanya Sayembara, Pencegahan Juga Diperkuat

Kebijakan hadiah bukan satu-satunya langkah yang disampaikan Dedi Mulyadi.

Ia juga mendorong penguatan patroli bersama kepolisian di wilayah yang rawan kejahatan jalanan. Selain itu, masyarakat diajak kembali mengaktifkan ronda malam atau sistem keamanan lingkungan (siskamling) sebagai bentuk pencegahan sejak dini.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa keamanan tidak hanya bergantung pada penindakan setelah kejahatan terjadi. Pencegahan melalui kehadiran masyarakat dan aparat di lingkungan sekitar tetap menjadi strategi utama.

Fakta Singkat Kebijakan Dedi Mulyadi

• Hadiah yang disiapkan berkisar Rp5 juta hingga Rp50 juta.
• Sasaran meliputi pelaku begal, jambret, copet, pencurian, dan perampokan.
• Pelaku wajib diserahkan hidup kepada kepolisian.
• Penegakan hukum tetap menjadi prioritas utama.
• Patroli dan ronda malam didorong untuk mencegah kejahatan sejak dini.

Kolaborasi Warga dan Aparat Menjadi Kunci

Keamanan lingkungan tidak dapat diwujudkan hanya oleh aparat penegak hukum ataupun masyarakat secara sendiri-sendiri.

Sebaliknya, kolaborasi yang saling melengkapi menjadi fondasi utama. Warga dapat berperan melalui kewaspadaan, pelaporan cepat, dan bantuan yang proporsional ketika terjadi tindak kejahatan. Di sisi lain, aparat memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum.

Dengan pembagian peran yang jelas, rasa aman dapat dibangun tanpa mengorbankan prinsip keadilan.

Apa yang Selanjutnya?

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan akan terus berkoordinasi dengan kepolisian dalam memperkuat patroli, meningkatkan pengamanan di titik rawan, serta menghidupkan kembali budaya ronda malam.

Pelaksanaan kebijakan hadiah tersebut juga akan bergantung pada mekanisme dan koordinasi bersama aparat penegak hukum agar tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Keberanian memang layak dihargai. Namun, keberanian yang paling bernilai adalah keberanian menjaga keamanan tanpa meninggalkan hukum. Sebab, ketika warga dan aparat berdiri di sisi yang sama, keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dipercaya. (Red)