Korupsi dana desa berulang karena pengawasan lemah, desain kebijakan timpang, dan tata kelola yang tidak solid.
Dana Besar di Level Terkecil
albadarpost.com, PERSPEKTIF – Penetapan Kepala Desa Mancagar sebagai tersangka korupsi dana desa kembali membuka satu pertanyaan mendasar: mengapa kebijakan dana desa sejak diluncurkan pada 2015 masih sangat rentan terhadap penyimpangan? Kasus Kuningan bukan insiden tunggal, tetapi bagian dari pola nasional yang terus terulang.
Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat lebih dari 900 kepala desa terjerat kasus korupsi dalam delapan tahun terakhir, dengan pola yang hampir sama: pemalsuan laporan, mark-up kegiatan, kegiatan fiktif, hingga manipulasi transfer bantuan. Desa yang seharusnya menjadi titik terdekat pelayanan publik justru menjadi lokasi paling rawan karena pengawasan yang terbatas dan pemegang kewenangan administrasi yang sangat kecil.
Kasus Mancagar menggambarkan risiko akumulatif itu dengan sangat jelas. Dana dua tahun anggaran mencapai hampir Rp 3,1 miliar, sementara mekanisme pengawasan internal dan eksternal tidak bekerja memadai.
Desain Kebijakan yang Belum Sempurna
Banyak ahli menilai kerentanan korupsi dana desa bersumber dari desain awal kebijakan yang menekankan percepatan penyaluran dana, bukan penguatan kapasitas pemerintah desa. Di atas kertas, desain kebijakan ini memuat tujuh prinsip besar: transparansi, partisipasi, akuntabilitas, tata kelola, dan pembangunan berbasis kebutuhan warga.
Namun implementasinya berjalan jauh lebih kompleks.
1. Kapasitas Administrasi Desa Tidak Merata
Kementerian Dalam Negeri mencatat lebih dari 40 persen desa tidak memiliki tenaga administrasi yang benar-benar kompeten mengelola anggaran. Banyak kaur keuangan tidak berlatar belakang akuntansi. Kepala desa sering kali tidak memahami struktur pengadaan dan audit. Ketidaksiapan ini menciptakan ruang bagi penyimpangan, baik karena kelalaian maupun kesengajaan.
Kasus Mancagar memperlihatkan bagaimana laporan pertanggungjawaban bisa dimanipulasi tanpa terdeteksi pada tahap awal. Dokumen dapat disusun ulang, kegiatan dicatat tanpa pernah dilaksanakan, dan volume pekerjaan direkayasa.
2. Mekanisme Pengawasan Timpang
Sistem pengawasan dana desa seharusnya berlapis: BPD, Kecamatan, Inspektorat, hingga BPK. Namun faktanya, delapan dari sepuluh kasus korupsi dana desa baru terungkap setelah ada laporan warga. Artinya, lapisan formal tidak bekerja secara efektif.
Inspektorat kabupaten menghadapi kendala klasik: keterbatasan auditor. Beberapa kabupaten hanya memiliki 18 auditor untuk mengawasi lebih dari 300 desa dalam satu tahun anggaran. Wajar jika audit baru dilakukan setelah terjadi gejolak sosial atau laporan masyarakat.
Kultur Kekuasaan di Akar Rumput
Selain desain kebijakan yang belum sempurna, ada faktor sosial-politik yang memperbesar kerentanan. Banyak desa mewarisi kultur patronase kuat antara kepala desa dan warga. Dalam relasi kekuasaan semacam ini, transparansi sering menjadi formalitas.
1. Kepala Desa Memegang Kewenangan Sentral
Dalam praktik sehari-hari, kepala desa menjadi figur dominan: pengambil keputusan, penentu alokasi anggaran, dan representasi politik lokal. Peran BPD sebagai lembaga kontrol sering tidak berjalan seimbang karena faktor kedekatan sosial. Beberapa anggota BPD bahkan dipilih melalui proses yang tidak sepenuhnya bebas intervensi.
2. Politik Uang di Pilkades
Studi dari Pusat Kajian Politik UI menyebut lebih dari 65 persen Pilkades melibatkan biaya politik tinggi, terutama untuk mobilisasi dukungan. Biaya besar ini mendorong sebagian kepala desa yang terpilih untuk “mengembalikan investasi” begitu menjabat. Hal ini memperkuat siklus penyimpangan anggaran.
3. Norma Lokal Tidak Mendukung Transparansi
Di sejumlah desa, pemberitahuan anggaran melalui baliho atau musyawarah dusun hanya menjadi formalitas. Warga sering merasa tidak pantas mempertanyakan penggunaan anggaran karena norma sopan santun dan relasi patronase. Celah semacam ini memudahkan manipulasi laporan.
Kesenjangan Teknologi dan Transparansi Anggaran
Digitalisasi seharusnya menjadi jalan keluar. Namun implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) masih menghadapi sejumlah kendala:
- Desa tidak memiliki operator tetap.
- Data hanya diunggah saat ada pencairan anggaran.
- Akses publik tidak sepenuhnya dibuka.
Padahal, penelitian KPK menunjukkan bahwa risiko korupsi menurun signifikan ketika laporan anggaran desa dibuka secara daring dan bisa diakses langsung warga, bukan hanya auditor.
Beberapa daerah seperti Banyuwangi dan Sleman telah terbukti menurunkan potensi penyimpangan setelah menerapkan dashboard anggaran terbuka. Namun model ini belum menjadi kebijakan nasional, sehingga disparitas terjadi sangat lebar antara desa yang melek teknologi dan desa yang tertinggal.
Mengapa Kasus Seperti Mancagar Terus Berulang?
Kasus Mancagar sesungguhnya bukan anomali. Ia adalah cermin dari lima masalah struktural:
- Desain kebijakan dana desa bergerak cepat, kapasitas desa bergerak lambat.
- Pengawasan berlapis tidak diiringi daya dukung auditor.
- Kultur patronase masih lebih dominan ketimbang kontrol sosial.
- Digitalisasi transparansi anggaran tidak merata.
- Insentif politik pada Pilkades membuat korupsi tampak sebagai “jalan pintas” pasca kemenangan.
Baca juga: Kepala Desa Mancagar Diduga Selewengkan Dana Desa hingga Rp 1 Miliar Lebih
Ketika lima faktor ini bertemu, penyimpangan menjadi risiko struktural. Bukan sekadar kesalahan satu individu.
Apa yang Bisa Dilakukan Pemerintah?
Sejumlah pakar kebijakan menilai ada tiga langkah mendesak:
Pertama, memperkuat Inspektorat dengan menambah auditor dan membagi cakupan kerja berdasarkan risiko. Desa dengan belanja terbesar harus mendapat prioritas pemeriksaan.
Kedua, mewajibkan keterbukaan data anggaran desa secara daring. Selama warga tidak dapat melihat realisasi anggaran, akuntabilitas akan selalu tertinggal.
Ketiga, melakukan pendidikan antikorupsi berbasis desa. Aparat desa harus diperlakukan sebagai penyelenggara negara, bukan sekadar pengelola administratif.
Pemerintah pusat juga perlu memperbaiki desain transfer fiskal agar lebih memperhatikan kesiapan kapasitas. Transfer besar tanpa pendampingan hanya memperbesar risiko penyimpangan.
Kasus Mancagar menjadi pengingat bahwa korupsi dana desa bukan sekadar persoalan individu yang menyalahgunakan wewenang, tetapi persoalan kebijakan yang belum selesai. Reformasi tata kelola harus bergerak secepat penyaluran anggarannya. (Red)
.
