Sekolah Rakyat diperkuat sebagai layanan pendidikan sosial. Fokus pada akses, kualitas belajar, dan dampak bagi keluarga miskin.
albadarpost.com, PERSPEKTIF – Kunjungan pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pemerintah Kota Tasikmalaya ke Sekolah Rakyat Integrasi 41, Jumat (21/11/2025), memberi gambaran baru tentang arah reformasi pendidikan berbasis layanan sosial. Di balik kunjungan singkat tersebut terdapat isu besar yang sedang dikerjakan pemerintah: pemerataan akses pendidikan, pemulihan anak putus sekolah, serta upaya memperkuat daya sosial keluarga miskin.
Hingga November 2025, terdapat 166 Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia, dengan 15.945 siswa dan dukungan 2.407 guru serta 4.442 tenaga pendidik berstatus PPPK. Angka-angka itu menunjukkan skala program yang tidak lagi kecil dan menuntut arsitektur kebijakan yang lebih kokoh.
Peran Sekolah Rakyat dalam Infrastruktur Pendidikan Alternatif
Sekolah Rakyat muncul sebagai respons terhadap kelemahan sistem pendidikan formal yang belum sepenuhnya menjangkau keluarga miskin, anak pekerja informal, penyandang disabilitas tertentu, dan kelompok rentan lainnya. Instrumen ini mengisi ruang kosong yang selama ini tidak mampu dipenuhi sekolah reguler: kebutuhan fleksibilitas waktu, metode, dan pendekatan sosial.
Model ini sejatinya bukan substitusi, melainkan komplemen bagi sistem pendidikan nasional. Karena itu, keberadaannya hanya efektif bila fungsi dasarnya ditegakkan: memastikan setiap anak tetap memiliki jalur kembali ke pendidikan formal atau pelatihan keterampilan yang relevan.
Di titik ini terlihat tantangan utama: konsolidasi kurikulum. Sebagian sekolah rakyat berhasil menjalankan pendekatan adaptif tanpa keluar dari standar literasi dasar. Sebagian lain masih bergantung pada kreativitas guru karena minimnya pedoman yang seragam. Ketidakseimbangan inilah yang menuntut intervensi kebijakan yang lebih rapi.
Antara Fleksibilitas dan Mutu
Keunggulan Sekolah Rakyat terletak pada fleksibilitas: jadwal lebih lentur, metode belajar kontekstual, dan peran guru yang lebih dekat dengan keluarga. Fleksibilitas ini selaras dengan karakter masyarakat yang harus menyeimbangkan pekerjaan informal, keterbatasan ekonomi, dan pengasuhan anak.
Namun efektivitas model ini bergantung pada dua komponen: kualitas pendidik dan alat ajar. Penempatan 4.442 tenaga pendidik PPPK menunjukkan pemerintah mulai menyadari bahwa tenaga profesional harus hadir di ruang belajar alternatif. Meski demikian, tugas mereka tidak ringan. Mereka mengajar siswa dengan tantangan bertingkat, mulai dari ketertinggalan akademik hingga persoalan sosial seperti kekerasan keluarga atau krisis ekonomi.
Baca juga: Pemerintah Berlakukan Diskon Transportasi untuk Dorong Mobilitas Nataru
Sekolah Rakyat membutuhkan dukungan teknis yang lebih stabil: pelatihan berkelanjutan, perangkat ajar yang kompatibel dengan kurikulum nasional, serta mekanisme asesmen yang tidak membebani siswa tetapi tetap mengukur kemajuan.
Model yang hanya mengandalkan fleksibilitas tanpa penguatan mutu perlahan akan kehilangan daya dorongnya.
Pendidikan sebagai Instrumen Rehabilitasi
Salah satu elemen paling penting dari Sekolah Rakyat adalah kedekatannya dengan keluarga. Program ini beroperasi di wilayah di mana tekanan ekonomi dan sosial tinggi. Banyak anak yang datang dari rumah tangga penerima bantuan sosial, buruh harian, hingga keluarga dengan masalah stabilitas pengasuhan.
Pendidikan di sini tidak bisa dipisahkan dari rehabilitasi sosial. Ketika guru menjadi figur yang memahami konteks keluarga, pendidikan berfungsi sebagai pintu masuk untuk mendeteksi masalah lain: gizi, kesehatan mental, hingga kerentanan keuangan. Pada titik inilah program ini menjadi lebih dari sekadar ruang belajar.
Tetapi kedekatan sosial ini perlu dibingkai dengan standar profesional. Guru dan tenaga pendidik harus mendapatkan pelatihan mengenai perlindungan anak, mediasi keluarga, serta mekanisme rujukan ke layanan kesehatan dan sosial lainnya. Tanpa itu, kedekatan bisa berubah menjadi beban atau ketidakjelasan peran.
Konsolidasi dan Data sebagai Fondasi
Melihat pertumbuhan jumlah siswa dan cakupan wilayah, Sekolah Rakyat sudah memasuki fase yang memerlukan kebijakan tingkat nasional. Ada tiga poros pembenahan:
Pertama, konsolidasi kurikulum. Pemerintah perlu merancang kurikulum adaptif yang tetap memenuhi standar minimal kompetensi dasar. Pendekatan modul mungkin menjadi pilihan.
Kedua, integrasi layanan sosial. Sekolah Rakyat dapat berfungsi sebagai simpul layanan terpadu, menghubungkan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan keluarga.
Ketiga, penguatan data. Basis data siswa, riwayat sosial keluarga, dan progres akademik harus dipadukan agar pemerintah dapat merumuskan kebijakan berbasis bukti, bukan asumsi.
Program ini memerlukan kejelasan arah setelah tahap ekspansi. Tanpa peta jalan yang tegas, fleksibilitas yang awalnya menjadi kekuatan bisa berubah menjadi ketidakteraturan.
Sekolah Rakyat telah menjelma menjadi salah satu instrumen kebijakan paling strategis dalam memperluas akses pendidikan bagi keluarga rentan. Namun efektivitasnya bergantung pada bagaimana pemerintah memperkuat standar mutu, memperjelas peran pendidik, dan memastikan integrasi dengan layanan sosial lain.
Masa depan program ini ditentukan oleh kemampuan negara menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dan kualitas, antara kebutuhan akademik dan realitas sosial keluarga. (Red)
