Editorial Albadarpost: APBD Tasikmalaya 2026 menguji keberanian pemda menjaga layanan dasar di tengah defisit.
albadarpost.com, EDITORIAL – Pengesahan APBD Tasikmalaya 2026 bukan sekadar ritual tahunan. Di balik angka-angka yang disetujui DPRD, ada arah kebijakan yang menentukan siapa yang dilindungi dan siapa yang dibiarkan menghadapi risiko sosial. APBD senilai Rp1,523 triliun disahkan dalam rapat paripurna, menempatkan Kota Tasikmalaya pada posisi defisit Rp50,78 miliar—defisit yang ditutup lewat pembiayaan netto agar SiLPA 2026 menjadi nol. Bagi warga, garis anggaran itu bukan simbol formalitas, melainkan garis hidup.
Fakta Dasar dan Data Pendukung
Rapat paripurna yang digelar Senin (01/12/2025) menandai titik akhir pembahasan APBD antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dan DPRD. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mencatat total pendapatan daerah sebesar Rp1,472 triliun, sementara belanja menyentuh Rp1,523 triliun. Defisit sebesar Rp50,78 miliar diserap melalui skema pembiayaan sehingga APBD tetap tampil “seimbang” di atas kertas.
Meski dana transfer dari pusat menurun, Pemkot menyatakan program strategis tidak boleh dihentikan. Pemerintah menekankan belanja wajib—mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur—tetap harus dipertahankan. Respons publik muncul berlapis: sebagian memandang keputusan ini berani, sebagian lainnya menilai pemerintah terlalu optimistis menghadapi tekanan fiskal.
Dalam ruang publik, APBD 2026 menyisakan satu pesan: negara kecil bernama kota harus melindungi kebutuhan dasar warganya terlebih dahulu. Dalam pernyataan resmi, Pemkot menegaskan pelayanan pendidikan, akses kesehatan, serta infrastruktur publik sebagai prioritas. Belanja pegawai tetap dialokasikan, sementara program bantuan sosial dipertahankan melalui evaluasi berkala.
Dampak Kebijakan Anggaran
APBD bukan sekadar angka. Ia adalah cermin cara pemerintah menilai martabat warga. Penurunan dana transfer dari pusat mendorong pemerintah daerah untuk memikul beban perencanaan yang lebih berat. Kota dengan fiskal terbatas seperti Tasikmalaya harus memilih: mempertahankan layanan dasar atau mengorbankan kelompok rentan demi pembangunan kosmetik.
Di titik ini, APBD Tasikmalaya 2026 menunjukkan pendekatan kompromi. Pendidikan tetap menjadi sektor terbesar, sebuah keputusan yang patut dihormati. Kota yang membiarkan sekolahnya roboh akan menghancurkan fondasi generasi satu dekade berikutnya. Program revitalisasi sekolah dan dukungan operasional adalah langkah minimal agar ruang kelas tetap menjadi ruang harapan, bukan ruang kegagalan.
Pada sisi kesehatan, alokasi untuk Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan layanan pemeriksaan gratis adalah sinyal keberpihakan yang jelas. Ketika keluarga miskin harus memilih antara biaya berobat atau pangan, kebijakan publik harus hadir sebagai penyeimbang. Dalam editorial ini, kami menilai belanja kesehatan sebagai bentuk intervensi sosial yang layak diperkuat, bukan sekadar dipertahankan.
Namun, ada risiko fiskal. Ketika defisit ditutup lewat pembiayaan, pertanyaan mendasar muncul: apakah pendapatan daerah 2026 mampu bertahan dari tekanan makro ekonomi atau perlambatan pertumbuhan nasional? APBD tampak kokoh, tetapi kokoh bukan berarti tahan guncangan.
Konteks Historis dan Perbandingan
Tasikmalaya bukan kota pertama yang bersandar pada belanja wajib saat fiscal tightening. Daerah seperti Indramayu dan Cirebon menghadapi situasi serupa pada periode 2023–2024: dana transfer menurun, sementara kebutuhan publik meningkat. Di Yogyakarta tahun 2022, prioritas APBD diarahkan ke pendidikan dan kesehatan, tetapi belanja modal tergerus sehingga infrastruktur tertunda.
Baca juga: KAI Diskon Tiket Kereta 30 Persen, Perjalanan Nataru Lebih Terjangkau
Pendekatan Tasikmalaya berbeda. Pemerintah memilih memelihara jaringan jalan, fasilitas umum, dan irigasi untuk mendukung produktivitas pertanian. Bagi kota dengan basis ekonomi rakyat, perawatan infrastruktur bukan sekadar proyek, tetapi mekanisme bertahan hidup. Saluran irigasi yang berfungsi berarti panen yang dapat dijual. Jalan lingkungan yang baik berarti pedagang kecil tidak kehilangan pelanggan.
Sikap Redaksi dan Seruan
Redaksi memandang kebijakan APBD Tasikmalaya 2026 masih dalam koridor rasional. Program publik seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat harus diprioritaskan—bukan karena populisme, tetapi karena keadilan sosial. Kota harus menjaga anak-anaknya dari rantai malnutrisi, bukan hanya dari angka statistik stunting. Pendidikan keterampilan harus menjadi jembatan antara daya saing dan kesempatan.
Namun, editorial ini menuntut dua hal. Pertama, transparansi realisasi anggaran sepanjang 2026 wajib dibuka publik. Grafik implementasi dan data belanja harus menjadi dokumen terbuka, bukan hanya lampiran rapat. Kedua, pemda dan DPRD harus menahan godaan belanja seremonial, proyek mercusuar, dan kegiatan yang tidak memiliki multiplier effect bagi ekonomi rakyat.
Di era defisit tanpa jaring cadangan besar, keberanian fiskal hanya berarti satu hal: melindungi warga yang paling tak berdaya, bukan membungkam mereka di balik retorika pembangunan.
Kota yang sehat adalah kota yang menempatkan anggaran sebagai alat peradaban, bukan alat politik. (Ds)
