albadarpost.com, BERITA DAERAH – Komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menjalankan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) kembali ditegaskan. Di tengah tantangan geografis dan dinamika fiskal daerah, pemerintah daerah memastikan anggaran Rutilahu APBD tetap terjaga agar program tersebut terus menyentuh warga yang membutuhkan.
Penegasan itu disampaikan Bupati Bandung Dadang Supriatna saat meninjau sekaligus meresmikan 10 unit rumah hasil program Rutilahu di Desa Banjarsari, Kecamatan Pangalengan, Sabtu, 24 Januari 2026. Wilayah tersebut dikenal memiliki tantangan tersendiri karena sebagian berada di kawasan perkebunan.
Menurut Dadang, rumah layak huni bukan sekadar soal bangunan fisik. Ia menilai, kondisi hunian yang sehat akan berdampak langsung pada kualitas hidup, kesehatan, dan ketenangan keluarga.
“Program ini menyentuh kebutuhan paling dasar masyarakat. Karena itu, keberlanjutannya harus dijaga,” kata Dadang di hadapan warga penerima manfaat.
Puluhan Ribu Rumah Telah Diperbaiki
Dalam tiga setengah tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Bandung mencatat perbaikan 29.327 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di berbagai kecamatan. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan program Rutilahu Bandung.
Baca juga: Pelajaran Ikhtiar yang Sering Kita Lupa
Meski demikian, pekerjaan belum sepenuhnya selesai. Data pemerintah daerah menunjukkan masih terdapat sekitar 15.000 unit rumah tidak layak huni yang membutuhkan penanganan lanjutan. Sebagian besar berada di wilayah dengan kondisi geografis sulit, termasuk kawasan perkebunan yang kerap terkendala status lahan.
Dadang menyebut, tantangan tersebut justru mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat strategi pelaksanaan program agar target tahunan tetap tercapai.
Tambahan Anggaran Rutilahu APBD Disiapkan
Untuk menjaga ritme perbaikan rumah, Pemkab Bandung menyiapkan tambahan anggaran Rutilahu APBD sebesar Rp16,8 miliar melalui APBD Perubahan. Anggaran ini ditujukan agar target perbaikan 4.000 hingga 5.000 unit rumah per tahun tetap berjalan.
Selain penguatan anggaran, pemerintah daerah menerapkan pendekatan kolaboratif melalui skema Pentahelix. Skema ini melibatkan unsur pemerintah, legislatif, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
“Kolaborasi menjadi kunci, terutama dalam menyelesaikan persoalan lahan di kawasan perkebunan,” ujar Dadang.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif, baik di tingkat daerah maupun pusat, agar dukungan kebijakan terhadap program Rutilahu tetap terjaga.
Rumah Layak Huni sebagai Investasi Sosial
Pemerintah Kabupaten Bandung memandang program Rutilahu sebagai investasi sosial jangka panjang. Rumah yang layak dan sehat dinilai mampu menciptakan lingkungan permukiman yang lebih manusiawi sekaligus meningkatkan produktivitas warga.
Baca juga: Intip Gaji Caregiver di Singapura
Di tengah potensi penurunan Transfer ke Daerah, Pemkab Bandung tetap berupaya menjaga prioritas program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan bertahap dipilih agar penanganan rumah tidak layak huni tetap berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan setiap warga memiliki tempat tinggal yang layak dan aman,” kata Dadang.
Dengan dukungan anggaran Rutilahu APBD dan penguatan kolaborasi lintas sektor, pemerintah daerah optimistis program Rutilahu Bandung dapat terus berjalan sesuai target. (AC)
