Breaking News
light_mode
Beranda » Berita Daerah » Pengedar Obat Keras di Pedes Ditangkap, Ribuan Butir Disita Polisi

Pengedar Obat Keras di Pedes Ditangkap, Ribuan Butir Disita Polisi

  • account_circle redaktur
  • calendar_month Selasa, 9 Des 2025
  • visibility 234
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Polres Karawang menangkap tiga pelaku peredaran obat keras tanpa izin edar di Pedes.

albadarpost.com, LENSA – Polres Karawang mengungkap peredaran obat keras di wilayah pesisir utara dan menangkap tiga pelaku yang menyimpan ribuan butir obat tanpa izin edar. Kasus ini dianggap penting karena sebagian besar korbannya merupakan remaja dan pelajar.

Pengungkapan peredaran obat keras dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polres Karawang di Kecamatan Pedes. Polisi mendapati aktivitas mencurigakan di salah satu rumah di Dusun Bunder, yang kemudian mengarah pada temuan 2.884 butir obat keras tanpa izin edar. Barang bukti disita bersama uang tunai Rp2.415.000 dan Rp130.000.

Kasi Humas Polres Karawang, Ipda Cep Wildan, menegaskan bahwa peredaran obat keras tanpa izin memiliki dampak langsung terhadap kesehatan publik. Konsumsi tanpa pengawasan medis bisa menyebabkan ketergantungan serius, kerusakan organ tubuh, hingga kematian. “Penyalahgunaan obat keras tertentu sangat berbahaya, terutama bagi remaja yang menjadi sasaran paling rentan,” ujar Cep Wildan.

Tiga pelaku yang ditangkap berinisial DW (26), AS (18), dan R (18). Mereka diduga berperan sebagai pengedar di tingkat lokal. Dari hasil pemeriksaan awal, para pelaku mengaku mendapatkan suplai obat dari seseorang berinisial RT. Pemasok tersebut kini masuk dalam daftar pencarian dan menjadi fokus pengembangan Polres Karawang.


Upaya Memutus Jaringan Peredaran Obat Keras

Pengungkapan peredaran obat keras di Pedes bukan kasus tunggal. Polisi menyebut wilayah pesisir utara Karawang cukup rawan karena lalu lintas barang ilegal kerap memanfaatkan permukiman padat dan jalur kecil yang sulit dipantau.

Laporan masyarakat menjadi pintu masuk pengungkapan kasus ini. Polisi menerima informasi mengenai transaksi mencurigakan yang berlangsung beberapa pekan lalu. Setelah koordinasi dan pengawasan lapangan, tim Reserse Narkoba melakukan penggeledahan dan memastikan rumah tersebut menyimpan obat tanpa izin edar.

Keterangan dari para pelaku menguatkan dugaan bahwa jaringan peredaran obat keras di Karawang melibatkan lebih dari satu simpul distribusi. Salah satu indikatornya adalah jumlah barang bukti yang cukup besar untuk peredaran lokal. Polisi menilai pola transaksi yang ditemukan mengarah pada jaringan yang aktif menyasar kelompok usia belia.

Kasus ini menambah daftar pelanggaran kesehatan yang harus ditangani aparat. Karawang sendiri beberapa kali menjadi lokasi operasi penindakan obat tanpa izin dalam setahun terakhir. Kondisi tersebut menunjukkan permintaan yang cukup tinggi dari konsumen remaja, yang seringkali menggunakan obat keras sebagai substitusi zat adiktif lain yang lebih mudah diawasi.


Dasar Hukum dan Ancaman Pidana

Para pelaku dijerat sejumlah pasal berlapis, mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Kesehatan 2023, hingga Undang-Undang Kesehatan tahun 2009. Ancaman hukuman maksimal mencapai 10 tahun penjara dengan denda hingga Rp1 miliar.

Baca juga: Pemkab Garut Perpanjang Tanggap Darurat demi Pulihkan Akses Warga

Penerapan pasal berlapis dilakukan untuk memastikan efek jera mengingat peredaran obat keras berdampak langsung pada keselamatan masyarakat. Aparat menilai penindakan hukum yang kuat harus dibarengi dengan edukasi publik, khususnya untuk pelajar yang menjadi target utama jaringan pengedar.

Polres Karawang menyatakan akan melanjutkan penyelidikan hingga pemasok utama ditangkap. Pengembangan kasus difokuskan pada memetakan jalur pasokan obat keras yang masuk ke Karawang sekaligus memutus rantai distribusi di tingkat kecamatan.

Polres Karawang memutus peredaran obat keras di Pedes dan menangkap tiga pelaku yang menyimpan ribuan butir obat tanpa izin edar. (Red/Asep Chandra)


  • Penulis: redaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Operator sekolah mengelola sistem ijazah 2026 terbaru dari Kemendikdasmen dengan fitur digital dan validasi data siswa.

    Sistem Ijazah 2026 Berubah Total, Salah Input SK Kini Tak Bisa Dibatalkan

    • calendar_month Senin, 4 Mei 2026
    • account_circle redaktur
    • visibility 201
    • 0Komentar

    albadarpost.com, CAKRAWALA – Sistem pengelolaan ijazah 2026 resmi mengalami sejumlah perubahan penting. Mulai dari mekanisme SPTJM, pengesahan ijazah, relasi legalitas, hingga penginputan SK kelulusan kini memiliki aturan baru yang wajib dipahami satuan pendidikan. Informasi tersebut dirilis dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikdasmen sebagai bagian dari pembaruan sistem administrasi pendidikan tahun 2026. Perubahan ini langsung […]

  • Kepala Sekolah

    Ferdiansyah: Kepala Sekolah Jangan Hanya Tunggu Dana BOS

    • calendar_month Sabtu, 20 Jun 2026
    • account_circle redaktur
    • visibility 125
    • 0Komentar

    albadarpost.com, HUMANIORA — Konsep kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan kembali mendapat sorotan. Anggota DPR RI Komisi X Ferdiansyah menilai kepala sekolah, manajer sekolah, dan pemimpin ekosistem pendidikan tidak lagi cukup hanya menjalankan fungsi administratif. Menurutnya, sekolah membutuhkan figur yang mampu melihat peluang, membangun kolaborasi, dan menghadirkan solusi di tengah keterbatasan. Pandangan tersebut ia sampaikan saat […]

  • Premanisme Banjar

    Premanisme Banjar Jadi Sorotan, Penataan Parkir Ikut Diperkuat

    • calendar_month Selasa, 1 Sep 2026
    • account_circle redaktur
    • visibility 49
    • 0Komentar

    AlbadarPost.com, BERITA DAERAH — Premanisme Banjar menjadi perhatian Pemerintah Kota Banjar yang kini memperkuat pendekatan pencegahan, edukasi, koordinasi lintas unsur, sekaligus penataan sektor perparkiran. Langkah tersebut diarahkan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan suasana kota yang kondusif. Upaya itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme Kota Banjar di Ruang Rapat Gunung Sangkur, Kantor Sekretariat Daerah […]

  • gelombang tinggi BMKG

    BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi di Sejumlah Perairan Indonesia, Nelayan Diminta Waspada

    • calendar_month Senin, 3 Nov 2025
    • account_circle redaktur
    • visibility 267
    • 0Komentar

    BMKG peringatkan potensi gelombang tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Nelayan dan pelayaran diminta waspada. Gelombang Tinggi BMKG: Waspada di Perairan Indonesia albadarpost.com, LENSA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali mengeluarkan peringatan dini terhadap potensi gelombang tinggi di berbagai wilayah perairan Indonesia pada Senin (3/11/2025). Lembaga ini memperkirakan ketinggian gelombang laut […]

  • penyerahan 6 triliun

    Penyerahan Rp6,6 Triliun dan Masa Depan Penindakan Korupsi SDA

    • calendar_month Rabu, 24 Des 2025
    • account_circle redaktur
    • visibility 207
    • 0Komentar

    Editorial Albadarpost menilai penyerahan Rp6,6 triliun harus diikuti penegakan hukum konsisten dan pemulihan ekologi nyata. Uang Negara Kembali, Kepercayaan Publik Dipertaruhkan albadarpost.com, EDITORIAL – Kejaksaan Agung menyerahkan Rp6,6 triliun kepada pemerintah. Angka ini bukan kecil. Ia mencerminkan hasil penagihan denda kehutanan dan penyelamatan keuangan negara dari perkara korupsi. Peristiwa ini disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto, […]

  • KPK Percepat Penuntasan Kasus Korupsi PMT untuk Bayi dan Ibu Hamil

    KPK Percepat Penuntasan Kasus Korupsi PMT untuk Bayi dan Ibu Hamil

    • calendar_month Kamis, 25 Sep 2025
    • account_circle redaktur
    • visibility 249
    • 0Komentar

    KPK percepat penyelidikan dugaan korupsi PMT. Sprindik umum segera terbit untuk mengungkap pelaku penyimpangan program makanan tambahan. albadarpost.com, LENSA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat mendekati tahap akhir penyelidikan dugaan korupsi PMT (Program Makanan Tambahan) untuk bayi dan ibu hamil di Kementerian Kesehatan periode 2016–2020. Lembaga antirasuah itu memastikan siap mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) […]

expand_less