Indeks kerukunan umat beragama 2025 tertinggi dalam 11 tahun, didukung kebijakan dan mitigasi konflik nasional.
albadarpost.com, HUMANIORA – Kerukunan umat beragama sepanjang 2025 menunjukkan tren positif dan stabil. Dua survei nasional mencatat capaian tertinggi dalam satu dekade terakhir. Kondisi ini menjadi indikator penting bagi ketahanan sosial, sekaligus fondasi pembangunan yang berdampak langsung pada rasa aman warga di ruang publik.
Survei Poltracking yang dirilis Oktober 2025 menempatkan menjaga kerukunan antar umat beragama sebagai keberhasilan tertinggi kinerja setahun Kabinet Merah Putih, dengan tingkat kepuasan publik mencapai 86,7 persen. Sementara itu, survei Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) mencatat Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Nasional 2025 sebesar 77,89, tertinggi dalam 11 tahun terakhir.
Capaian ini menegaskan bahwa isu kerukunan tidak lagi berada di pinggir kebijakan, melainkan menjadi kebutuhan dasar warga dalam kehidupan sehari-hari—mulai dari lingkungan tempat tinggal, aktivitas ibadah, hingga relasi sosial lintas keyakinan.
Data Survei dan Peran Negara
Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), Muhammad Adib Abdushomad, menyatakan capaian tersebut tidak lepas dari kerja bersama berbagai pihak. Pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan umat beragama disebut memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan sosial.
Menurut Adib, kerukunan bukan kondisi statis. Ia bergerak mengikuti dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Karena itu, negara tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan seremonial.
Baca juga: Kemenag Mencatat Pernikahan Nasional Naik
“Kerukunan harus dirawat terus-menerus. Ia dinamis, dan membutuhkan sistem yang mampu membaca potensi konflik sejak dini,” ujar Adib di Jakarta, Kamis (1/1/2026).
Dalam konteks itu, sepanjang 2025 PKUB menjalankan sejumlah program yang dirancang berbasis data, pencegahan, dan penguatan kapasitas masyarakat.
Mitigasi Konflik hingga Akar Rumput
Salah satu langkah strategis adalah peluncuran aplikasi SI-RUKUN, sistem peringatan dini nasional yang terintegrasi dengan 1.156 penyuluh agama di berbagai daerah. Penyuluh ini berfungsi sebagai pelapor awal potensi gesekan sosial di tingkat lokal.
Di level akar rumput, PKUB membina 468 Desa Sadar Kerukunan (DSK) yang dijadikan ruang praktik moderasi beragama. Untuk memperkuat kualitasnya, dua desa ditetapkan sebagai percontohan nasional, yakni Desa Plajan di Jepara dengan pendekatan ekoteologi dan Desa Pabuaran di Bogor berbasis seni dan budaya.
Sepanjang 2025, PKUB juga menangani 46 isu kerukunan melalui pendekatan mediasi persuasif. Pendekatan ini menempatkan dialog dan kemanusiaan sebagai instrumen utama penyelesaian konflik, bukan penegakan hukum semata.
Penguatan Regulasi dan Jejaring Nasional
Pada tingkat kebijakan, Kementerian Agama membentuk Sekretariat Bersama Kerukunan Umat Beragama melalui KMA Nomor 784 Tahun 2024. Regulasi ini menyatukan kerja PKUB dengan 512 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Selain itu, program Harmony Award tetap dijalankan sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang menunjukkan komitmen konkret dalam menjaga kerukunan di wilayahnya.
PKUB juga memperluas ruang dialog melalui Silaturahmi Nasional (Silatnas) yang melibatkan 350 tokoh lintas agama, serta melahirkan 905 mediator bersertifikat melalui program Peningkatan Kompetensi Pendidikan Mediator (PKPM).
Dari Nasional ke Global
Upaya penguatan kerukunan tidak berhenti di dalam negeri. Program Indonesian Interfaith Scholarship (IIS) membuka ruang bagi delegasi internasional untuk menyaksikan langsung praktik toleransi masyarakat Indonesia.
Di sisi pencegahan ekstremisme, Kementerian Agama memperkuat sinergi dengan BIN, BNPT, dan Densus 88. Sementara untuk generasi muda, program Youth Harmony digelar di lima kota besar sebagai upaya menyiapkan duta damai lintas iman.
Penguatan literasi juga dilakukan melalui internasionalisasi portal kerukunan dalam tiga bahasa asing, serta aktualisasi Ekoteologi Kerukunan lewat aksi lintas iman menjaga lingkungan.
Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama 2025 menegaskan bahwa stabilitas sosial bukan hasil kebetulan. Ia lahir dari kebijakan yang konsisten, kerja lintas sektor, dan partisipasi warga. Tantangannya kini adalah menjaga keberlanjutan, agar kerukunan tetap hadir sebagai pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. (Red/Asep Chandra)
