Imigrasi Jakarta Barat menangkap dua WNA Uzbekistan yang diduga terlibat prostitusi online di sebuah hotel.
albadarpost.com, LENSA – Kantor Imigrasi Jakarta Barat menetapkan dua warga negara asing asal Uzbekistan sebagai pelaku dugaan prostitusi online setelah penangkapan dilakukan di sebuah hotel pada Rabu, 12 November 2025. Kasus ini penting karena memperlihatkan celah pengawasan izin tinggal yang masih dimanfaatkan jaringan eksploitasi asing. Imigrasi menyebut keduanya menyalahgunakan izin masuk dan tinggal untuk aktivitas yang tidak sesuai ketentuan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DKI Jakarta, Pamuji Raharja, menjelaskan bahwa kedua perempuan berinisial SS, 35 tahun, dan KD, 22 tahun, diproses setelah tim intelijen mendapat informasi awal mengenai praktik prostitusi melalui layanan digital. “Kami melakukan penangkapan warga negara asing yang diduga melakukan penyalahgunaan izin tinggal dalam hal praktik prostitusi online di Jakarta Barat,” ujarnya dalam konferensi pers.
Penelusuran dan Penangkapan
Informasi awal mengenai dugaan prostitusi online datang dari laporan masyarakat. Tim intelijen kemudian menindaklanjuti laporan itu dengan patroli siber dan pemantauan akun yang diduga menawarkan layanan seksual berbayar. Setelah menemukan indikasi transaksi, petugas melakukan metode undercover buying, yaitu pemesanan terselubung, untuk memastikan identitas dan keberadaan para pelaku.
Penyelidikan menemukan bahwa SS masuk menggunakan visa kunjungan, sementara KD menggunakan visa wisata. Keduanya tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ketika penggerebekan dilakukan, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa uang tunai Rp30 juta, alat kontrasepsi, telepon genggam, dan dokumen pendukung aktivitas mereka.
Pamuji menjelaskan bahwa tarif satu kali layanan yang ditawarkan oleh dua perempuan itu mencapai 900 dolar AS atau sekitar Rp15 juta. Kedua WNA mengaku memperoleh klien melalui seorang perantara berinisial L, yang berfungsi sebagai penghubung antara penyedia layanan dan pelanggan. “Peran L cukup krusial dalam mempertemukan klien dengan para pelaku,” kata Pamuji. Namun, perantara itu tidak berada di lokasi saat penggerebekan dan kini masih dicari.
Pelanggaran Izin Tinggal dan Ancaman Pidana
Dua WNA tersebut dijerat Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang memberi kewenangan kepada pejabat imigrasi untuk melakukan tindakan administratif terhadap orang asing yang melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan atau ketertiban umum. Selain itu, mereka juga disangkakan Pasal 122 huruf A terkait penyalahgunaan izin tinggal. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp500 juta.
Pamuji menegaskan bahwa bentuk penyalahgunaan izin tinggal seperti ini semakin sering memanfaatkan celah digital. “Pencarian klien berpindah ke ruang online, sehingga pemantauan harus mengikuti pola baru,” ujarnya.
Analisis: Celah Pengawasan dan Modus Baru
Penangkapan dua WNA Uzbekistan ini menunjukkan bahwa jaringan prostitusi online semakin adaptif terhadap pengawasan konvensional. Modus transaksi digital membuat para pelaku mudah berpindah lokasi dan menyamarkan aktivitas komersial ilegal di balik status kunjungan wisata. Pola ini bukan hal baru, namun meningkat dalam dua tahun terakhir seiring mobilitas internasional yang kembali normal pascapandemi.
Imigrasi menghadapi tantangan lain: penyalahgunaan visa jangka pendek yang digunakan untuk aktivitas berbayar, dari mulai hiburan hingga eksploitasi seksual. Dengan harga transaksi tinggi, para pelaku asing memanfaatkan lemahnya verifikasi naratif tujuan kedatangan saat pemeriksaan awal.
Baca juga: Polsek Grabag Telusuri Kasus Penganiayaan Grabag yang Libatkan Anak di Bawah Umur
Di sisi lain, keberadaan perantara lokal seperti L menunjukkan bahwa jaringan ini tidak berdiri sendiri. Mereka beroperasi layaknya manajemen informal yang menyediakan akses pasar, pengaturan lokasi, serta koordinasi komunikasi. Tanpa perantara, pelaku asing sulit membangun relasi pelanggan dalam waktu singkat.
Respons Penegak Hukum dan Implikasi Kebijakan
Kasus ini memperkuat argumen bahwa pengawasan imigrasi harus memperkuat aspek digital surveillance, terutama pada platform yang kerap digunakan menawarkan layanan seksual berbayar. Pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir sudah mengeluarkan beberapa imbauan terkait penggunaan visa wisata yang tidak sesuai tujuan. Namun, penegakan di lapangan masih bergantung pada informasi masyarakat dan patroli intensif aparat.
Kantor Imigrasi Jakarta Barat memastikan penyidikan akan dilanjutkan sampai perantara berinisial L ditemukan. Penegakan hukum terhadap perantara domestik dianggap penting untuk memutus rantai pasokan klien dan mengurangi peluang pelaku asing kembali masuk.
Penangkapan dua WNA Uzbekistan membuka kembali celah penyalahgunaan izin tinggal dalam praktik prostitusi online di Jakarta Barat. (Red)
.
