albadarpost.com, BERITA NASIONAL – Pemerasan jabatan kembali menjadi sorotan publik karena praktik ini terus muncul dalam berbagai layanan pemerintahan. Tindak pidana pemerasan dalam jabatan atau penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat tidak hanya merugikan korban secara materi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu, isu pemerasan jabatan bukan sekadar persoalan hukum, melainkan persoalan moral dan integritas aparatur.
Fenomena ini sering terjadi secara tersembunyi. Namun demikian, dampaknya terasa nyata. Masyarakat kecil yang membutuhkan pelayanan cepat kerap berada pada posisi tertekan. Mereka menghadapi pilihan sulit: membayar agar urusan selesai atau menolak dan berisiko dipersulit.
Modus Pemerasan Jabatan yang Kian Variatif
Pemerasan jabatan biasanya bermula dari kewenangan formal yang dimiliki seorang pejabat. Akan tetapi, kewenangan tersebut berubah menjadi alat tekan ketika disertai ancaman terselubung. Misalnya, oknum aparat meminta sejumlah uang agar izin usaha segera terbit. Selain itu, ada pula kasus pemotongan bantuan sosial dengan dalih administrasi.
Praktik seperti ini sering dibungkus dengan istilah “uang rokok” atau “biaya percepatan”. Padahal, secara hukum, tindakan tersebut memenuhi unsur pemerasan dalam jabatan karena terdapat paksaan dan keuntungan pribadi. Oleh sebab itu, masyarakat perlu memahami bahwa tindakan tersebut bukan budaya, melainkan pelanggaran serius.
Lebih jauh lagi, pemerasan jabatan menunjukkan lemahnya pengawasan internal. Jika sistem pengendalian berjalan efektif, ruang penyalahgunaan kekuasaan akan semakin sempit. Namun ketika kontrol longgar, celah pelanggaran terbuka lebar.
Ancaman Hukum dan Tanggung Jawab Moral
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas mengatur pemerasan dalam jabatan. Pelaku dapat menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun serta denda miliaran rupiah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memandang serius kejahatan tersebut.
Meski demikian, penegakan hukum tidak selalu mudah. Korban sering enggan melapor karena takut mendapatkan tekanan lanjutan. Selain itu, relasi kuasa antara pejabat dan masyarakat membuat posisi korban cenderung lemah. Karena itulah, perlindungan saksi dan pelapor menjadi sangat penting.
Di sisi lain, persoalan ini tidak bisa hanya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Setiap pejabat publik memegang amanah yang harus dijaga. Ketika jabatan disalahgunakan, yang runtuh bukan hanya reputasi individu, melainkan wibawa institusi.
Dampak Sosial yang Lebih Luas
Pemerasan jabatan menimbulkan efek domino. Pertama, kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun. Ketika masyarakat merasa diperas, mereka akan memandang pelayanan publik sebagai beban, bukan hak.
Baca juga: Menu Berbuka Hemat tapi Penuh Berkah, Wajib Coba!
Kedua, praktik ini menciptakan ketidakadilan. Warga yang mampu membayar akan mendapatkan kemudahan, sedangkan yang tidak mampu harus menunggu lebih lama. Akibatnya, kesenjangan sosial semakin tajam.
Ketiga, budaya integritas sulit tumbuh jika pemerasan dibiarkan. Pegawai yang jujur akan merasa terpinggirkan, sementara pelaku pelanggaran justru mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, pembenahan sistem harus berjalan beriringan dengan penindakan tegas.
Mendesak Reformasi dan Transparansi
Untuk memutus mata rantai pemerasan jabatan, transparansi layanan menjadi kunci. Setiap biaya dan prosedur harus diumumkan secara terbuka. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya tanpa ruang abu-abu.
Selain itu, digitalisasi layanan publik mampu mengurangi interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan. Sistem berbasis daring juga memudahkan pengawasan karena jejak transaksi tercatat dengan jelas.
Namun demikian, teknologi saja tidak cukup. Pendidikan etika dan penguatan integritas aparatur perlu dilakukan secara berkelanjutan. Ketika pejabat memahami bahwa jabatan adalah amanah, kecenderungan menyalahgunakan wewenang akan berkurang.
Lebih dari itu, partisipasi publik harus didorong. Masyarakat perlu berani melaporkan dugaan pemerasan jabatan melalui saluran resmi. Negara pun wajib menjamin keamanan pelapor agar tidak mengalami intimidasi.
Menjaga Wibawa Negara dari Praktik Pemerasan
Pada akhirnya, pemerasan jabatan adalah cermin rapuhnya integritas sebagian aparatur. Jika praktik ini terus terjadi, kepercayaan publik akan terkikis sedikit demi sedikit. Sebaliknya, ketika negara bertindak tegas, pesan kuat akan tersampaikan bahwa kekuasaan tidak boleh disalahgunakan.
Karena itu, pemberantasan pemerasan jabatan harus menjadi agenda bersama. Aparat penegak hukum perlu konsisten menindak pelaku tanpa pandang bulu. Sementara itu, pejabat publik harus menyadari bahwa jabatan bukan alat mencari keuntungan, melainkan sarana melayani.
Jika komitmen ini dijaga, pelayanan publik akan kembali pada tujuan utamanya: melindungi dan menyejahterakan masyarakat. Tanpa integritas, kekuasaan hanya akan menjadi sumber ketakutan. Namun dengan kejujuran, jabatan dapat menjadi jalan pengabdian yang bermartabat. (Red)
