Literasi Keuangan Indonesia 69,57 Persen, Pelajar Disorot OJK

albadarpost.com, BERITA NASIONAL — Literasi keuangan Indonesia mencapai 69,57 persen pada 2026. Namun, capaian tersebut belum menggambarkan kondisi seluruh kelompok masyarakat karena literasi keuangan pelajar dan mahasiswa hanya 62,72 persen, sementara kelompok usia 15–17 tahun bahkan berada di angka 56,04 persen.

Data tersebut tercantum dalam hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang diumumkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Angka itu menunjukkan satu sisi positif sekaligus pekerjaan rumah. Di satu sisi, tingkat literasi keuangan nasional sudah melampaui target RPJMN 2025–2029. Di sisi lain, pemahaman keuangan pada kelompok muda masih berada di bawah angka nasional.

Literasi Keuangan Nasional Tembus 69,57 Persen

Hasil SNLIK 2026 mencatat tingkat literasi keuangan nasional sebesar 69,57 persen. Sementara itu, inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61 persen.

OJK, LPS, dan BPS mencatat capaian tersebut meningkat dibandingkan hasil SNLIK 2025. Pada tahun sebelumnya, indeks literasi keuangan berada di angka 66,64 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 92,74 persen.

Selain meningkat secara tahunan, capaian 2026 juga telah melewati target RPJMN 2025–2029 untuk 2029. Target tersebut menetapkan indeks literasi keuangan sebesar 69,35 persen dan inklusi keuangan sebesar 93 persen.

Namun, capaian nasional tidak otomatis berarti semua kelompok masyarakat memiliki tingkat pemahaman keuangan yang sama.

Justru di titik inilah perhatian terhadap literasi keuangan pelajar menjadi penting.

Pelajar dan Mahasiswa Masih Berada di Bawah Angka Nasional

OJK mencatat indeks literasi keuangan kelompok pelajar dan mahasiswa sebesar 62,72 persen. Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan capaian nasional 69,57 persen.

Kesenjangan tersebut terlihat lebih jelas ketika data dibedah berdasarkan usia.

Kelompok usia 15–17 tahun memiliki indeks literasi keuangan sebesar 56,04 persen. Sementara itu, kelompok usia 18–25 tahun mencatat 73,32 persen, usia 26–35 tahun 78,70 persen, usia 36–50 tahun 73,81 persen, dan usia 51–79 tahun sebesar 60,01 persen.

Artinya, kelompok remaja berada pada salah satu titik terendah dalam distribusi literasi keuangan berdasarkan usia.

Padahal, pada fase tersebut, seseorang mulai berhadapan dengan berbagai keputusan finansial. Mulai dari menabung, menggunakan rekening, bertransaksi secara digital hingga mengenali risiko produk dan layanan keuangan.

Karena itu, edukasi keuangan tidak cukup hanya mendorong masyarakat menggunakan produk keuangan. Pemahaman mengenai cara menggunakan produk tersebut secara tepat juga menjadi bagian penting dari literasi.

Inklusi Tinggi Belum Berarti Pemahaman Sama Tingginya

Data SNLIK 2026 juga memperlihatkan perbedaan menarik antara literasi dan inklusi keuangan.

Secara nasional, inklusi keuangan mencapai 93,61 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan indeks literasi sebesar 69,57 persen.

Sementara pada kelompok pelajar dan mahasiswa, indeks inklusi keuangan tercatat 92,76 persen, sedangkan literasinya 62,72 persen.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa akses atau penggunaan layanan keuangan tidak selalu berjalan beriringan dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan tersebut.

Dalam konteks generasi muda, kondisi ini menjadi perhatian tersendiri.

Pelajar bisa saja sudah mengenal rekening, pembayaran digital atau berbagai layanan keuangan. Namun, kemampuan memahami manfaat, risiko, biaya, keamanan dan konsekuensi penggunaan produk tersebut tetap membutuhkan penguatan.

OJK karena itu menempatkan peningkatan literasi dan inklusi keuangan sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman masyarakat serta mendukung kebijakan dan program keuangan yang sesuai kebutuhan konsumen.

Edukasi Keuangan Menjadi Investasi Jangka Panjang

Perhatian terhadap kelompok muda juga terlihat dalam agenda Hari Indonesia Menabung (HIM) 2026 dan Bulan Literasi Keuangan (BLK) 2026.

Materi OJK yang menjadi dasar pemberitaan menyebut penguatan budaya menabung dan edukasi keuangan sejak dini sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang lebih cerdas dalam mengelola keuangan.

Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) juga menjadi salah satu instrumen yang digunakan OJK bersama industri jasa keuangan dan pemangku kepentingan untuk mendorong pelajar memiliki rekening serta membangun kebiasaan menabung.

Dalam materi OJK, hingga periode yang dicantumkan, program tersebut mencatat 679 ribu rekening pelajar baru dan menjangkau 122 ribu sekolah. Selain itu, terdapat lebih dari 270 ribu kegiatan Bank Goes to School.

OJK juga mencatat 34 kegiatan edukasi keuangan yang berkolaborasi dengan Sekolah Rakyat dan menjangkau 8.468 pelajar.

Namun, banyaknya kegiatan edukasi tidak semestinya menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan.

Tantangan sebenarnya adalah apakah pengetahuan yang diberikan mampu mengubah perilaku. Pelajar bukan hanya perlu tahu pentingnya menabung, tetapi juga perlu memahami cara menyusun prioritas, mengendalikan konsumsi, mengenali risiko penipuan keuangan digital, serta menghindari keputusan finansial karena tekanan tren.

Tantangan Literasi Keuangan Ada di Generasi Berikutnya

Hasil SNLIK 2026 memberikan pesan yang cukup jelas. Literasi keuangan Indonesia memang meningkat, tetapi kesenjangan antarkelompok masih menjadi pekerjaan rumah.

OJK mencatat kelompok dengan tingkat literasi atau inklusi yang lebih rendah dari angka nasional antara lain penduduk perdesaan, usia 15–17 tahun, kelompok pendidikan rendah, serta pelajar dan mahasiswa.

Karena itu, penguatan literasi keuangan pelajar seharusnya tidak berhenti pada seremoni atau kampanye sesaat.

Sekolah, keluarga, industri jasa keuangan, pemerintah, dan lembaga terkait perlu membangun edukasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari anak muda.

Sebab, generasi yang sejak dini mampu membedakan kebutuhan dan keinginan akan lebih siap menghadapi ekonomi digital.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan literasi keuangan bukan sekadar berapa banyak rekening yang dibuka atau berapa banyak peserta yang mengikuti edukasi. Ukurannya adalah seberapa banyak generasi muda mampu mengambil keputusan keuangan dengan sadar, rasional, dan bertanggung jawab.(Red)