Indonesia Kurangi Ekspor Gas ke Singapura, Ini Dampaknya

albadarpost.com, BERITA NASIONAL – Indonesia mulai mengurangi ekspor gas alam ke Singapura pada Sabtu, 24 Oktober 2026. Kebijakan ini dilakukan untuk mengalihkan sebagian pasokan bagi kebutuhan energi domestik, terutama pembangkit listrik di Batam, Bintan, dan Sumatra.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto, menyatakan pengurangan ekspor berasal dari dua wilayah, yakni Natuna sebesar 15 BBTUD dan Sumatra sebesar 16 BBTUD. Dengan demikian, total pengurangan berdasarkan rincian yang dikutip ANTARA mencapai 31 BBTUD.

Namun, laporan CNA yang mengutip Otoritas Pasar Energi Singapura (Energy Market Authority/EMA) menyebut pengurangan pasokan sebesar 31 juta kaki kubik standar per hari, yang menurut perhitungan EMA setara dengan 17 BBTUD selama 18 hari. Perbedaan angka dan satuan dalam kedua laporan tersebut perlu diklarifikasi kepada pihak terkait agar besaran pengurangan dapat dipastikan secara akurat.

Terlepas dari perbedaan pelaporan tersebut, SKK Migas menyatakan pengalihan pasokan ditujukan untuk menjaga keandalan gas bagi pembangkit listrik domestik. Sementara itu, EMA menyebut pengurangan pasokan tersebut kurang dari 2 persen dari total kebutuhan gas harian Singapura.

Pasokan Gas Natuna dan Sumatra Dialihkan

Menurut keterangan SKK Migas yang diberitakan CNA, gas dari Natuna dialihkan kepada PLN Batam melalui jaringan pipa WNTS–Pulau Pemping–Batam. Sementara itu, pasokan dari Sumatra dialihkan melalui pipa TGI untuk memenuhi kebutuhan energi di Batam, Bintan, dan Sumatra.

SKK Migas menyatakan langkah tersebut bertujuan menjaga keandalan pasokan gas domestik untuk pembangkitan listrik. Lembaga itu juga menyebut akan memantau perkembangan pasokan setiap hari.

SKK Migas merujuk Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai dasar prioritas pemanfaatan gas untuk kebutuhan dalam negeri. Rujukan tersebut merupakan dasar yang disampaikan lembaga terkait; penerapannya terhadap alokasi dan kontrak tertentu tetap perlu dilihat berdasarkan ketentuan serta dokumen yang berlaku.

Bagi Indonesia, kecukupan pasokan energi domestik menjadi perhatian penting karena gas alam digunakan untuk mendukung pembangkit listrik dan berbagai kegiatan industri. Namun, pengalihan pasokan juga perlu dikelola dengan memperhatikan kepastian kontrak dan keberlanjutan hubungan dagang.

EMA Sebut Dampaknya di Bawah 2 Persen

Singapura mengandalkan gas alam untuk sekitar 95 persen pembangkitan listriknya. Karena itu, kesinambungan pasokan gas merupakan faktor penting bagi sistem kelistrikan negara tersebut.

Meski demikian, EMA menyatakan pengurangan pasokan dari Indonesia berada di bawah 2 persen dari kebutuhan gas harian Singapura yang mencapai lebih dari 1.000 BBTUD. EMA juga mengatakan Singapura memiliki rencana kontingensi untuk menghadapi penurunan pasokan.

Menurut CNA, Singapura pernah menghadapi pengurangan pasokan sekitar 20 hingga 100 BBTUD akibat pemeliharaan terencana maupun mendesak. Dalam situasi sebelumnya, kekurangan tersebut dapat digantikan dengan sumber gas lain.

Singapura tidak hanya memperoleh gas melalui pipa dari Indonesia dan Malaysia, tetapi juga mengimpor gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) dari pemasok internasional.

Data 2025 yang dikutip CNA menunjukkan gas pipa menyumbang 43 persen dari total impor gas Singapura, sedangkan LNG mencapai 57 persen. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa Singapura memiliki lebih dari satu jalur pasokan.

Namun, ketersediaan alternatif tidak serta-merta memastikan tidak ada dampak terhadap biaya maupun operasional. Besarnya dampak akan bergantung pada kondisi pasokan, kontrak pengadaan, dan kemampuan pemasok alternatif memenuhi kebutuhan.

Kontrak Ekspor Gas Menjadi Perhatian

Pengurangan pasokan juga menyoroti pentingnya kepastian kerja sama energi antara Indonesia dan Singapura. CNA melaporkan kontrak impor gas Singapura dari Indonesia dijadwalkan berakhir pada penghujung 2028. Singapura juga tengah menyiapkan terminal LNG kedua yang diperkirakan beroperasi menjelang akhir dekade ini.

Di Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia sebelumnya menyampaikan rencana mengevaluasi ekspor gas untuk mengoptimalkan kebutuhan dalam negeri, termasuk mendukung pengembangan industri hilirisasi petrokimia.

Pernyataan tersebut muncul beberapa hari sebelum pengurangan pasokan diumumkan. Namun, SKK Migas tidak menyatakan bahwa pengalihan gas kali ini merupakan tindakan balasan atas pernyataan politik tertentu. Karena itu, hubungan sebab-akibat antara kedua hal tersebut tidak dapat dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Kebijakan pengelolaan ekspor gas perlu dilihat dalam konteks kebutuhan domestik, kapasitas produksi, komitmen kontraktual, serta kepentingan perdagangan jangka panjang. Kejelasan informasi mengenai volume dan durasi pengurangan juga penting agar pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat menilai dampaknya secara tepat.

Ketahanan Energi Domestik Menjadi Prioritas

Pengurangan ekspor gas ke Singapura menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri menjadi salah satu pertimbangan dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Gas yang dialihkan diharapkan membantu menjaga pasokan bagi pembangkit listrik di Batam, Bintan, dan Sumatra.

Di sisi lain, Singapura menyatakan memiliki rencana untuk mengantisipasi penurunan pasokan dan dapat memanfaatkan sumber gas alternatif. Karena itu, belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa pengurangan ini langsung memicu krisis energi atau kenaikan harga listrik di Singapura.

Perkembangan selanjutnya perlu dipantau, terutama klarifikasi mengenai angka pengurangan, durasi kebijakan, serta realisasi pengalihan pasokan untuk kebutuhan domestik.

Gas bukan sekadar komoditas ekspor. Tantangan pemerintah adalah menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mengelola kebijakan pasokan secara transparan, terukur, dan sesuai dengan komitmen yang berlaku. (Red)