Laut Pangandaran Tercemar Batu Bara, DPRD Minta Penanganan Darurat

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Tumpahan batu bara Pangandaran kembali menjadi sorotan setelah material batu bara diduga mencemari perairan sekitar Karangtirta. Pencemaran laut di Pangandaran ini tidak hanya mengancam ekosistem pesisir, tetapi juga berpotensi mengguncang sektor perikanan, pariwisata, hingga pertanian yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat setempat.

Kekhawatiran tersebut menguat setelah Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, meminta seluruh pihak terkait, termasuk perusahaan pemilik tongkang, untuk bergerak cepat melakukan penanganan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya, keterlambatan respons dapat memperbesar dampak kerusakan yang muncul di kawasan pesisir selatan Jawa Barat tersebut.

Tumpahan Batubara Pangandaran Ancaman Nyata bagi Nelayan dan Ekosistem Laut

Perairan Karangtirta selama ini menjadi ruang hidup bagi berbagai jenis biota laut serta sumber penghasilan bagi nelayan tradisional. Namun, keberadaan material batu bara di laut menimbulkan ancaman serius terhadap keseimbangan ekosistem yang telah terbentuk selama bertahun-tahun.

Dikutip dari Detik.com, Asep Noordin menjelaskan bahwa tumpahan batu bara berpotensi merusak terumbu karang yang menjadi habitat penting bagi berbagai spesies ikan. Jika kondisi ini terus berlangsung, populasi ikan dapat menurun dan hasil tangkapan nelayan ikut terdampak.

Selain itu, kualitas air laut juga berisiko mengalami penurunan. Air yang semakin keruh dapat mengganggu kehidupan organisme laut dan mempersempit ruang produktif bagi nelayan tangkap maupun pelaku usaha jaring arad yang beroperasi di wilayah Pangandaran.

Bagi masyarakat pesisir, laut bukan sekadar bentang alam. Laut merupakan sumber nafkah yang menopang kehidupan ribuan keluarga setiap hari. Karena itu, pencemaran yang terjadi saat ini memunculkan kekhawatiran luas di kalangan warga.

Pariwisata Pangandaran Ikut Terancam Akibat Tumpahan Batubara  Pangandaran

Dampak tumpahan batu bara tidak berhenti pada sektor perikanan. Kawasan wisata unggulan Pangandaran juga berpotensi menghadapi tekanan apabila pencemaran terus meluas.

Pantai Batu Hiu dan Tanjung Cemara selama ini menjadi destinasi favorit wisatawan yang mencari panorama laut selatan yang masih alami. Namun, jika kualitas perairan menurun atau warna air berubah akibat pencemaran, citra destinasi wisata dapat ikut terdampak.

Wisatawan umumnya memilih lokasi wisata yang bersih dan nyaman. Oleh sebab itu, isu lingkungan sering kali berpengaruh langsung terhadap minat kunjungan. Ketika kabar pencemaran menyebar luas, pelaku usaha wisata, pedagang, hingga pengelola destinasi berpotensi merasakan dampaknya.

Selain itu, DPRD Pangandaran juga mengkhawatirkan kemungkinan terlepasnya kandungan logam berat dari material batu bara ke lingkungan perairan. Kondisi tersebut tentu membutuhkan kajian ilmiah dan langkah mitigasi yang cepat agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Kekhawatiran Meluas ke Area Pertanian

Ancaman berikutnya muncul dari kemungkinan penyebaran polutan ke wilayah daratan. Arus laut yang cukup kuat berpotensi membawa material pencemar menuju kawasan muara dan aliran sungai yang terhubung dengan area pertanian warga.

Menurut Asep, apabila penanganan berlangsung lambat, air yang tercemar berisiko memasuki kawasan sekitar Sungai Karangtirta hingga berdampak pada lahan pertanian di wilayah Sukaresi dan Cibena.

Skenario tersebut tentu menjadi perhatian serius karena sektor pertanian merupakan salah satu penopang ekonomi masyarakat Pangandaran. Jika kualitas air menurun, produktivitas lahan dapat terganggu dan petani menghadapi risiko kerugian yang tidak kecil.

Karena itu, upaya pencegahan menjadi langkah yang jauh lebih efektif dibandingkan menunggu dampak meluas ke berbagai sektor kehidupan masyarakat.

DPRD Siapkan Langkah Koordinasi

Sebagai tindak lanjut, DPRD Pangandaran berencana menggelar rapat koordinasi bersama berbagai instansi terkait. Forum tersebut akan melibatkan pemerintah daerah, TNI AL, Polair, Syahbandar, serta lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan lingkungan dan perairan.

Selain itu, DPRD juga berencana berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup untuk mempercepat proses penanganan.

Asep menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, seluruh pihak yang terlibat harus mengambil langkah nyata untuk memastikan kerusakan tidak semakin meluas.

Saat ini masyarakat berharap proses penanggulangan dapat berjalan cepat, transparan, dan terukur. Semakin cepat pencemaran ditangani, semakin besar peluang menjaga laut Pangandaran tetap menjadi sumber kehidupan, destinasi wisata unggulan, sekaligus penyangga ekonomi masyarakat pesisir.

Ketika laut terluka, yang terancam bukan hanya ekosistemnya, tetapi juga dapur nelayan, sawah petani, dan masa depan pariwisata Pangandaran. Bertindak cepat hari ini jauh lebih murah daripada menanggung kerugian besar esok hari. (GZ)