KLB Keracunan Makan Bergizi Gratis, Pemprov Jabar Tunggu Evaluasi BGN Sebelum Putuskan Penutupan Dapur
Ratusan siswa keracunan Makan Bergizi Gratis di Bandung Barat, Pemprov Jabar tunggu evaluasi BGN untuk putuskan penutupan dapur SPPG.
albadarpost.com. LENSA. Ratusan siswa di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, menjadi korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG), memicu status Kejadian Luar Biasa (KLB). Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini fokus menangani korban sembari menunggu evaluasi resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebelum mengambil keputusan penutupan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Fokus Penanganan Korban dan Investigasi
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa keselamatan anak-anak menjadi prioritas utama pemerintah. Sampel makanan dari tiga dapur SPPG telah dikirimkan ke laboratorium untuk diteliti lebih lanjut. “Kami harus bijak, jangan sampai informasi yang disampaikan keliru atau hoaks. Semua harus berbasis data dan fakta,” tegas Herman, Rabu (24/9/2025).
Herman memastikan Pemprov Jabar mendukung program Makan Bergizi Gratis dan akan melaporkan semua temuan kepada BGN. “Otoritas ada di BGN, kami hanya memberikan masukan objektif. Keputusan selanjutnya akan kami tunggu dari pusat,” ujarnya.
Tenaga medis dan ambulans dari Kota Bandung, Cimahi, hingga Kabupaten Bandung Barat telah dikerahkan untuk menangani korban keracunan MBG. Hingga Selasa, tercatat 369 siswa dari SD, MTs, SMP, hingga SMK menjadi korban. Sebanyak 116 dirawat di Puskesmas Cipongkor, 253 di Posko Kecamatan, 44 di Klinik Permata, 22 di RSIA, dan beberapa di RSUD Cililin. Saat ini 112 siswa masih dirawat, sementara 257 lainnya sudah pulih.
Penutupan Dapur dan Evaluasi Menyeluruh
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, resmi menetapkan status KLB untuk mempercepat penanganan kasus keracunan Makan Bergizi Gratis. “Status KLB membuat kami bisa bergerak lebih cepat dan menyeluruh. Dapur SPPG di Cipongkor ditutup sementara untuk investigasi,” kata Jeje.
Jeje juga menyebut bahwa seluruh 85 dapur di Bandung Barat akan dievaluasi karena belum memiliki sertifikasi sehat. “Kita cek satu per satu, mulai dari perizinan hingga standar pengelolaan makanan. Jika ada yang tidak layak, kita lakukan perbaikan,” tegasnya.
Penutup
Kasus keracunan Makan Bergizi Gratis di Bandung Barat menjadi momentum penting untuk memperketat pengawasan kualitas makanan sekolah. Evaluasi menyeluruh dari BGN diharapkan menjadi dasar kebijakan baru yang menjamin keamanan dan kesehatan siswa. (AlbadarPost.com/DikSa)
