Rp296 Miliar Dipertanyakan, Jalan Selatan Garut Dapat Rp2,5 Miliar

AlbadarPost.com, BERITA DAERAH — Persoalan jalan rusak Garut Selatan memasuki babak baru setelah ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Banjarwangi Singajaya Peundeuy (Gema BSP) mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Garut, Kamis (20/8/2026).

Massa membawa persoalan ruas Banjarwangi–Singajaya–Peundeuy yang menurut mereka telah mengalami kerusakan selama sekitar 11 tahun. Namun, aksi tersebut tidak berhenti pada tuntutan perbaikan. Warga juga mempertanyakan prioritas anggaran jalan Garut, termasuk angka sekitar Rp296 miliar yang mereka sebut sebagai total anggaran jalan daerah.

Menariknya, audiensi tersebut kemudian menghasilkan komitmen awal. Ruas jalan yang menjadi tuntutan warga mendapat alokasi Rp2,5 miliar dalam APBD Perubahan 2026 untuk penanganan awal. Selain itu, terdapat komitmen untuk menuntaskan pembangunan ruas Banjarwangi–Singajaya–Peundeuy pada 2027.

Perkembangan itu membuat persoalan jalan di Garut Selatan tidak lagi sekadar cerita tentang jalan rusak. Kini publik menunggu apakah komitmen anggaran tersebut benar-benar berubah menjadi pekerjaan fisik di lapangan.

11 Tahun Jalan Rusak, Warga Bawa Persoalan ke DPRD

Ketua Gema BSP Alan Muhtar mengatakan masyarakat tidak meminta jalan mewah. Mereka, menurutnya, hanya membutuhkan akses yang aman dan layak.

Ia menyebut kerusakan jalan telah berlangsung sekitar 11 tahun dan berdampak terhadap berbagai aktivitas masyarakat.

“11 tahun tak kunjung diperbaiki, melumpuhkan alur distribusi hasil tani, memutus akses anak sekolah sampai menghambat evakuasi medis.”

Keluhan tersebut menunjukkan bahwa persoalan jalan Banjarwangi-Singajaya-Peundeuy berkaitan langsung dengan mobilitas warga.

Bagi masyarakat di kawasan yang aktivitas ekonominya banyak bergantung pada pertanian, kondisi jalan ikut menentukan kelancaran distribusi hasil produksi. Selain itu, akses menuju sekolah dan fasilitas kesehatan juga membutuhkan infrastruktur yang dapat digunakan secara layak.

Karena itu, tuntutan warga tidak semata-mata menyangkut permukaan jalan yang rusak. Mereka meminta kepastian mengenai kapan pemerintah memperbaiki ruas tersebut dan bagaimana pembiayaannya.

Rp296 Miliar Jadi Sorotan, Rp2,5 Miliar Muncul sebagai Respons

Salah satu persoalan yang dibawa Gema BSP adalah soal prioritas anggaran.

Menurut Alan, anggaran jalan daerah mencapai sekitar Rp296 miliar, tetapi ia menilai wilayah selatan belum mendapatkan porsi yang dianggap memadai.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan Gema BSP. Karena itu, angka dan pembagian anggaran tersebut masih perlu dijelaskan secara resmi oleh pemerintah daerah agar publik memperoleh gambaran utuh mengenai struktur belanja jalan Kabupaten Garut.

Pertanyaan yang muncul pun cukup sederhana: dari total anggaran tersebut, berapa yang dialokasikan untuk Garut Selatan, ruas mana saja yang menjadi prioritas, dan apa dasar pemerintah menentukan urutan pengerjaannya?

Namun, setelah audiensi pada Kamis, muncul perkembangan baru.

Gema BSP menyampaikan bahwa pemerintah dan DPRD menyepakati Rp2,5 miliar pada APBD Perubahan 2026 untuk penanganan awal ruas Banjarwangi–Singajaya–Peundeuy. Menurut Alan, dana tersebut akan digunakan terlebih dahulu untuk penambalan.

Dengan demikian, tuntutan warga setidaknya menghasilkan perubahan dari tidak adanya alokasi yang mereka persoalkan menjadi munculnya anggaran penanganan awal.

Tetapi Rp2,5 miliar bukan berarti seluruh persoalan selesai.

Target 2027 Jadi Ujian Berikutnya

Hal yang lebih penting dari angka Rp2,5 miliar adalah komitmen untuk melanjutkan pembangunan pada 2027.

Menurut keterangan Gema BSP setelah audiensi, kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara dan mencantumkan target penyelesaian ruas Banjarwangi–Singajaya–Peundeuy pada 2027. Sumber pembiayaan juga dapat melibatkan pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah.

Target tersebut menjadi titik penting bagi masyarakat.

Sebab, warga bukan hanya membutuhkan penambalan sementara. Mereka menginginkan jalan yang dapat digunakan secara aman dan mendukung aktivitas ekonomi serta pelayanan dasar.

Di sisi lain, pemerintah sebelumnya memang telah mengupayakan dukungan dari pemerintah pusat melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD). Pemerintah Kabupaten Garut juga telah menyampaikan rencana penanganan infrastruktur di kawasan selatan.

Artinya, penanganan ruas tersebut memiliki beberapa sumber intervensi. Tantangannya sekarang adalah memastikan setiap program saling melengkapi, bukan berjalan terpisah.

Dari Jalan Rusak ke Persoalan Prioritas Pembangunan

Aksi Gema BSP memperlihatkan bahwa jalan rusak Garut Selatan telah berkembang menjadi isu kebijakan publik.

Warga tidak hanya meminta aspal baru. Mereka mempertanyakan bagaimana pemerintah menentukan prioritas pembangunan ketika kebutuhan infrastruktur di berbagai wilayah sama-sama besar.

Karena itu, angka Rp296 miliar perlu ditempatkan secara proporsional.

AlbadarPost tidak menyimpulkan bahwa anggaran tersebut telah dibagi secara tidak adil. Penilaian tersebut berasal dari Gema BSP dan masih membutuhkan penjelasan pemerintah daerah.

Justru di sinilah transparansi menjadi penting.

Pemkab Garut dapat menjelaskan total anggaran jalan, rincian alokasi per program, ruas yang masuk prioritas, serta alasan teknis dan fiskal di balik penentuan tersebut.

Dengan data itu, publik dapat menilai apakah distribusi anggaran memang sudah sejalan dengan tingkat kerusakan dan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, DPRD memiliki posisi strategis untuk memastikan komitmen yang muncul dalam audiensi tidak berhenti sebagai dokumen.

Rp2,5 Miliar Bukan Garis Akhir

Bagi warga Banjarwangi, Singajaya, dan Peundeuy, munculnya Rp2,5 miliar tentu menjadi perkembangan penting. Namun, angka tersebut baru merupakan penanganan awal, bukan penyelesaian keseluruhan persoalan jalan.

Karena itu, perhatian publik selanjutnya akan tertuju pada pelaksanaan APBD Perubahan 2026.

Kapan pekerjaan dimulai? Berapa panjang ruas yang dapat ditangani? Bagaimana kualitas pekerjaannya? Dan apakah target penyelesaian 2027 benar-benar dapat dicapai?

Pertanyaan tersebut akan menentukan apakah audiensi Gema BSP menghasilkan perubahan nyata atau hanya menjadi satu episode dalam panjangnya persoalan infrastruktur Garut Selatan.

Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan angka anggaran semata. Mereka membutuhkan jalan yang benar-benar bisa digunakan.

Rp296 miliar boleh menjadi angka dalam dokumen anggaran. Rp2,5 miliar boleh menjadi langkah awal. Tetapi bagi warga Banjarwangi, Singajaya, dan Peundeuy, ukuran keberhasilannya sederhana: kapan jalan yang selama bertahun-tahun mereka keluhkan benar-benar kembali layak dilalui? (GZ)