Perspektif: Putusan MA soal penebangan ilegal hutan menguji konsistensi negara melindungi lingkungan dan kepentingan publik.
albadarpost.com, PERSPEKTIF – Putusan Mahkamah Agung yang memenjarakan pelaku penebangan ilegal di kawasan hutan lindung kembali menempatkan hukum kehutanan pada titik krusial: seberapa jauh negara konsisten melindungi hutan dari ekspansi perkebunan. Perkara ini penting bukan hanya karena ada vonis pidana, tetapi karena ia menyentuh kepentingan publik yang lebih luas—lingkungan hidup, keberlanjutan pangan, dan kepercayaan masyarakat pada hukum.
Di tengah laju alih fungsi lahan dan lemahnya pengawasan kawasan hutan, setiap putusan pengadilan menjadi sinyal. Bukan hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi warga yang hidup di sekitar hutan dan menanggung dampak ekologisnya.
Fakta Hukum yang Sudah Final
Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 5654 K/PID.SUS-LH/2025 tanggal 13 Juni 2025 telah menjatuhkan pidana kepada Mashuri atas tindak pidana kehutanan. Terdakwa dinilai secara sengaja memerintahkan penebangan sekitar 24 batang pohon di kawasan hutan produksi terbatas (HPT) Desa Banua Tonga, Kabupaten Padang Lawas, pada Juni 2024.
Baca juga: Perspektif: Pola Putusan MA dan Arah Penindakan Korupsi Pengadaan
Penebangan dilakukan tanpa izin yang sah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta tanpa dokumen Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU). Perbuatan tersebut bertujuan membuka lahan perkebunan kelapa sawit. Pengadilan Negeri Sibuhuan menjatuhkan pidana dua tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Pengadilan Tinggi memperberat pidana penjara menjadi empat tahun.
Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan jaksa dan terdakwa. Namun, MA mengoreksi amar pidana dengan menjatuhkan kembali pidana penjara dua tahun dan denda Rp1 miliar subsider tiga bulan kurungan, dengan alasan menjaga konsistensi pemidanaan dan menghindari disparitas.
Masalah Publik di Balik Keputusan
Di balik putusan ini, terdapat masalah publik yang lebih besar: kerentanan kawasan hutan terhadap pembukaan lahan skala kecil hingga menengah yang sering luput dari perhatian. Kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran kehutanan tidak selalu dilakukan oleh korporasi besar, tetapi juga aktor lokal dengan akses dan pengaruh di tingkat desa.
Bagi warga, dampaknya nyata. Penebangan di hutan lindung atau HPT berisiko memicu banjir, longsor, dan menurunkan kualitas sumber air. Kerugian ekologis sering kali lebih besar daripada keuntungan ekonomi jangka pendek yang dijanjikan perkebunan sawit.
Pilihan Negara: Prosedur vs Substansi
Mahkamah Agung mengambil posisi yang menarik. Di satu sisi, MA menegaskan pembuktian kesalahan terdakwa dan keberlakuan Pasal 82 ayat (1) huruf c UU Nomor 6 Tahun 2023. Di sisi lain, MA menilai bahwa pidana penjara empat tahun dari pengadilan banding belum sepenuhnya mempertimbangkan faktor substantif, seperti belum adanya keuntungan ekonomi yang diperoleh terdakwa.
Pilihan ini memperlihatkan logika kehati-hatian peradilan: menghukum, tetapi tetap menjaga proporsionalitas. Namun, di sinilah perdebatan kebijakan muncul. Apakah pendekatan ini cukup memberi efek jera di tengah maraknya pembukaan lahan ilegal?
Dampak Nyata bagi Warga
Putusan ini memberi kepastian hukum, tetapi sekaligus menyisakan pertanyaan publik. Bagi aparat pemerintah daerah, ia menjadi pengingat bahwa pembiaran atas penebangan ilegal bisa berujung pidana. Bagi masyarakat sekitar hutan, putusan ini diharapkan memperkuat perlindungan ruang hidup mereka.
Baca juga: Cara Caregiver Merawat Pasien Stroke dan Demensia di Rumah
Namun, jika sanksi pidana dianggap terlalu ringan, kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan negara dalam menjaga hutan bisa tergerus. Penegakan hukum yang konsisten dan tegas menjadi kunci menjaga legitimasi.
Apa yang Perlu Diawasi
Yang perlu diawasi ke depan bukan hanya putusan, tetapi implementasinya. Pengawasan kawasan hutan, penerbitan izin, serta peran aparat lokal harus menjadi fokus kontrol publik. Tanpa pengawasan berlapis, putusan pengadilan berisiko menjadi peringatan sesaat, bukan perubahan sistemik.
Keterlibatan masyarakat, transparansi data kehutanan, dan konsistensi penuntutan menjadi ruang penting bagi kontrol publik agar kasus serupa tidak berulang.
Putusan Mahkamah Agung ini menegaskan bahwa hukum kehutanan tetap bekerja. Namun, perlindungan hutan tidak cukup bertumpu pada vonis pidana. Ia menuntut konsistensi negara, pengawasan berkelanjutan, dan keberanian menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan ekonomi jangka pendek. (Red)
Sumber: Putusan Mahkamah Agung Nomor 5654 K/PID.SUS-LH/2025, tanggal 13 Juni 2025.
