Anggaran Garut 2027 Makin Selektif, Ini Prioritas Utamanya

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Ada satu hal yang patut dicermati dari anggaran Garut 2027: pemerintah daerah tidak hanya berbicara soal jumlah uang yang tersedia, tetapi juga mulai menekankan selektivitas program dan kegiatan. Layanan dasar menjadi prioritas, sementara penguatan ekonomi diarahkan melalui pertanian, peternakan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan industri potensial.

Arah tersebut disampaikan Bupati Garut Abdusy Syakur Amin dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Garut, Kamis, 13 Agustus 2026. Dalam agenda itu, pemerintah daerah menandatangani Nota Kesepakatan Perubahan KUA serta PPAS TA 2025–2026 dan KUA-PPAS TA 2027.

Namun, ada pertanyaan yang lebih penting bagi masyarakat: ke mana uang daerah akan diarahkan dan seberapa besar manfaatnya nanti terasa di lapangan?

Anggaran Garut 2027 Harus Lebih Selektif

Pemkab Garut menyadari bahwa kondisi fiskal daerah menghadapi tantangan. Karena itu, Bupati menegaskan perlunya memilih program yang benar-benar menjadi prioritas.

Pemerintah juga mempertimbangkan perkembangan pendapatan dan belanja daerah, kebijakan pemerintah pusat serta provinsi, termasuk dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.

Kondisi tersebut membuat APBD Garut 2027 tidak cukup dinilai dari besarnya angka belanja.

Yang jauh lebih penting ialah bagaimana pemerintah menentukan urutan kebutuhan.

Jika ruang fiskal terbatas, setiap program tentu membutuhkan alasan yang kuat. Program yang menyentuh kebutuhan masyarakat harus memperoleh perhatian yang sepadan dengan dampak yang ingin dicapai.

Dengan begitu, pembahasan anggaran tidak berhenti pada daftar kegiatan. Publik juga dapat melihat hubungan antara uang yang dikeluarkan pemerintah dengan hasil yang diterima masyarakat.

Layanan Dasar Menjadi Ukuran Pertama

Pemkab Garut menempatkan pemerataan akses layanan dasar sebagai salah satu prioritas.

Arah tersebut sejalan dengan tema pembangunan daerah dalam rancangan APBD 2027, yakni pemerataan akses layanan dasar dan peningkatan produktivitas daerah. Fokus pembangunan juga mencakup sektor pertanian, peternakan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Bagi warga, istilah layanan dasar tentu bukan sekadar bahasa dokumen pemerintah.

Masyarakat akan melihatnya dari hal-hal yang lebih konkret: apakah pelayanan publik semakin mudah, apakah akses pendidikan dan kesehatan membaik, apakah infrastruktur pendukung semakin memadai, serta apakah masyarakat di berbagai wilayah memperoleh kesempatan yang relatif adil.

Karena itu, keberhasilan anggaran Garut 2027 nantinya tidak cukup hanya dilihat dari persentase serapan anggaran.

Hasil akhirnya jauh lebih penting.

Semakin besar manfaat yang dirasakan warga, semakin kuat pula alasan bahwa belanja tersebut memang memiliki nilai publik.

Ekonomi Garut Didorong dari Sektor Produktif

Selain layanan dasar, Pemkab Garut ingin mendorong produktivitas ekonomi.

Pertanian dan peternakan menjadi sektor penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki ruang untuk menggerakkan usaha, tenaga kerja, serta aktivitas ekonomi lokal.

Pemkab juga menyebut industri potensial sebagai bagian dari arah penguatan ekonomi daerah.

Namun, kebijakan anggaran akan menghadapi tantangan ketika masuk ke tahap pelaksanaan.

Misalnya, dukungan untuk sektor pertanian tidak cukup berhenti pada kegiatan seremonial atau pelatihan. Masyarakat membutuhkan produktivitas yang meningkat, akses pasar yang lebih baik, serta dukungan terhadap rantai usaha.

Begitu pula dengan pariwisata.

Pembangunan destinasi akan lebih berarti apabila mampu menggerakkan pelaku UMKM, membuka peluang kerja, dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.

Dengan kata lain, APBD Garut 2027 perlu menghubungkan belanja pemerintah dengan ekosistem ekonomi yang benar-benar bergerak.

Proyeksi Rp4,86 Triliun Belum Berarti Uang Sudah Terbelanjakan

Dalam penyampaian rancangan KUA-PPAS pada Juli 2026, Pemkab Garut memproyeksikan pendapatan daerah 2027 sebesar Rp4,76 triliun.

Pada saat yang sama, belanja daerah direncanakan mencapai Rp4,86 triliun. Angka tersebut mencakup belanja wajib, program prioritas, serta belanja modal dan infrastruktur. Defisit sekitar Rp100 miliar direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya.

Angka itu penting, tetapi statusnya harus dibaca secara tepat.

Rp4,86 triliun tersebut merupakan rencana belanja dalam rancangan APBD 2027, bukan berarti seluruh dana itu sudah tersedia untuk dibelanjakan. Proses penganggaran masih mengikuti tahapan pembahasan dan penetapan APBD.

Karena itu, publik sebaiknya tidak hanya terpaku pada nominal.

Komposisi belanja, program yang dipilih, sasaran penerima manfaat, serta hasil pelaksanaannya justru menjadi bagian yang lebih penting untuk dikawal.

DPRD dan Masyarakat Punya Peran Mengawasi

Penandatanganan KUA-PPAS bukanlah garis akhir.

Tahapan anggaran masih membutuhkan proses pembahasan dan penetapan sesuai ketentuan. DPRD memiliki fungsi penting dalam pembahasan tersebut, sedangkan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui arah kebijakan belanja daerah.

Pada titik ini, transparansi menjadi penting.

Jika pemerintah menyatakan program akan dipilih secara selektif, publik berhak mengetahui ukuran seleksinya. Jika layanan dasar menjadi prioritas, masyarakat juga berhak melihat indikator hasilnya.

Hal serupa berlaku untuk sektor ekonomi.

Ketika pertanian, peternakan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan industri potensial masuk prioritas, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana anggaran tersebut diterjemahkan menjadi program yang memberi manfaat nyata.

Inilah ruang yang membuat pembahasan anggaran Garut 2027 tidak sekadar menjadi urusan angka di atas kertas.

Ujian Sesungguhnya Ada Setelah Anggaran Disahkan

Arah kebijakan Pemkab Garut sudah cukup jelas: program akan dipilih lebih selektif, layanan dasar mendapat perhatian, dan produktivitas ekonomi menjadi sasaran penting.

Namun, masyarakat tentu tidak berhenti pada janji prioritas.

Mereka akan menunggu hasil.

Apakah layanan publik benar-benar membaik? Apakah pembangunan menjangkau wilayah yang membutuhkan? Apakah sektor produktif semakin kuat? Apakah pelaku usaha memperoleh manfaat? Dan yang paling penting, apakah belanja daerah mampu menyelesaikan persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut justru akan menjadi ukuran paling jujur terhadap kualitas APBD Garut 2027.

Sebab, anggaran daerah pada akhirnya bukan sekadar soal berapa triliun rupiah yang tercatat dalam dokumen.

Uang rakyat tidak dinilai dari seberapa besar angkanya, tetapi dari seberapa nyata perubahan yang ditinggalkannya. (Red)