Demo di Disdik Tasikmalaya Memanas, Massa Singgung “Kapitalisme Pendidikan”
- account_circle redaktur
- calendar_month 18 jam yang lalu
- visibility 16
- comment 0 komentar
- print Cetak

Massa aksi berunjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya membawa tuntutan soal pendidikan, Rabu (20/5/2026).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
albadarpost.com, BERITA DAERAH – Demo Disdik Tasikmalaya pecah pada Rabu (20/05/2026) ketika puluhan massa dari Aliansi Rakyat mendatangi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. Mereka menyuarakan kritik keras terhadap dugaan praktik pungutan liar, penyimpangan program pendidikan, hingga isu dugaan “persentase proyek” dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah.
Aksi berlangsung di depan kantor dinas dengan pengawalan aparat keamanan. Massa membawa spanduk, pengeras suara, dan bergantian menyampaikan orasi terkait kondisi dunia pendidikan yang mereka nilai semakin jauh dari semangat pemerataan dan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
Suasana sempat memanas ketika massa mulai menyinggung dugaan praktik “kapitalisme pendidikan” di lingkungan kekuasaan.
Dan itu langsung menarik perhatian warga yang melintas.
Massa Soroti Dugaan “Persentase Program” Pendidikan
Salah satu peserta aksi, Indra Maulana, menyebut demonstrasi tersebut dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan sejumlah program pendidikan.
Menurutnya, pihaknya menerima berbagai informasi dari satuan pendidikan mulai dari PAUD, SD, hingga SMP terkait dugaan adanya praktik pembagian persentase kepada pihak tertentu yang dianggap mengondisikan program.
“Aksi demonstrasi yang kami lakukan hari ini membahas tentang kapitalisme program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan kekuasaan,” ujar Indra dalam orasinya.
Ia menilai dugaan praktik semacam itu mencederai tujuan utama pendidikan yang seharusnya fokus pada peningkatan kualitas belajar siswa dan pembangunan fasilitas sekolah secara sehat.
“Kami mendapatkan informasi bahwa sebelum dan sesudah program revitalisasi berjalan sering kali ada persentase pembagian terhadap pihak luar,” tambahnya.
Pernyataan itu langsung memancing sorakan massa aksi lain yang hadir di lokasi.
Pendidikan Dinilai Mulai Kalah oleh Politik Anggaran
Selain isu dugaan pungli dan penyimpangan program, massa aksi juga menyoroti arah kebijakan pemerintah dalam sektor pendidikan nasional.
Massa aksi bernama Raffi Faza menyampaikan kritik terhadap prioritas anggaran pemerintah yang dinilai lebih fokus pada program tertentu dibanding pembangunan kualitas pendidikan jangka panjang.
“Saya menilai pemerintah hari ini lebih mementingkan isi perut daripada isi kepala,” ujarnya dalam orasi.
Menurut Raffi, cita-cita Indonesia Emas akan sulit tercapai apabila sektor pendidikan tidak ditempatkan sebagai prioritas utama pembangunan nasional.
Ia menyinggung kebijakan Belanja Pemerintah Pusat tahun anggaran 2026 yang dinilai lebih menonjolkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibanding penguatan kualitas pendidikan.
“Kita ketahui bersama bahwa pemerintah pusat memprioritaskan MBG sebagai program utama dan sektor pendidikan menjadi program pendukung,” katanya.
Pernyataan itu memicu diskusi panjang di tengah massa aksi yang hadir.
Belakangan, percakapan soal kualitas pendidikan memang semakin sering muncul di media sosial maupun ruang publik. Dari persoalan fasilitas sekolah, kesejahteraan tenaga pendidik, hingga kekhawatiran soal arah kebijakan pendidikan nasional. Karena itu, aksi di depan Disdik Tasikmalaya sore itu terasa lebih dari sekadar demonstrasi biasa.
Dan keresahan itu terasa nyata.
Massa Datang Membawa Kekhawatiran tentang Masa Depan Pendidikan
Sejak siang, kawasan kantor Disdik Kabupaten Tasikmalaya mulai dipadati peserta aksi.
Sebagian massa datang menggunakan almamater organisasi, sementara yang lain membawa poster bertuliskan kritik terhadap dugaan praktik pungli dan lemahnya pengawasan program pendidikan.
Di sela orasi, beberapa peserta terlihat berdiskusi serius tentang kondisi sekolah di daerah mereka masing-masing. Ada yang menyinggung fasilitas pendidikan yang belum merata. Ada pula yang mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran revitalisasi sekolah.
Tidak sedikit warga yang berhenti sejenak di pinggir jalan hanya untuk mendengarkan isi tuntutan massa.
Dan suasana itu terasa cukup emosional.
Pendidikan Disebut Harus Jadi Prioritas Utama
Massa aksi menilai pendidikan tidak boleh hanya menjadi program pelengkap pembangunan.
Menurut mereka, kualitas bangsa di masa depan sangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah serius membangun sektor pendidikan sejak hari ini.
Karena itu, mereka meminta pemerintah daerah maupun pusat lebih terbuka terhadap kritik dan memperkuat pengawasan terhadap program-program pendidikan yang menggunakan anggaran negara.
Selain itu, massa juga berharap adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek pendidikan agar tidak menimbulkan dugaan penyimpangan di lapangan.
Hingga aksi berakhir, massa tetap menyampaikan tuntutan secara bergantian di bawah pengawasan aparat keamanan yang berjaga di sekitar lokasi.
Publik Menunggu Transparansi dan Respons Pemerintah
Aksi demonstrasi di depan Disdik Kabupaten Tasikmalaya menambah daftar sorotan publik terhadap tata kelola pendidikan di daerah.
Di tengah harapan besar menuju Indonesia Emas, masyarakat kini tidak hanya menuntut pembangunan fisik sekolah.
Tetapi juga transparansi, integritas, dan keberanian memperbaiki sistem pendidikan dari dalam.
Karena sekolah bukan sekadar bangunan.
Tetapi tempat masa depan bangsa dibentuk setiap hari.
Bangsa ini mungkin bisa membangun gedung sekolah yang megah.
Namun tanpa pendidikan yang bersih, adil, dan benar-benar berpihak pada masa depan anak-anak…
Indonesia hanya sedang membangun tembok, bukan peradaban. (Red)
- Penulis: redaktur

Saat ini belum ada komentar