Anggaran Komunikasi Publik Disorot, Admin OPD Tasikmalaya Dilatih

Pemkab Tasikmalaya melatih admin OPD untuk mengefektifkan anggaran komunikasi publik dan memperbaiki kinerja informasi daerah.

Pelatihan Admin OPD Jadi Titik Masuk Evaluasi Anggaran Komunikasi

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mulai menata ulang strategi komunikasi publik dengan menempatkan efektivitas anggaran sebagai perhatian utama. Melalui pelatihan pengelolaan informasi bagi admin organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah daerah tidak hanya menyasar peningkatan kapasitas teknis, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana belanja komunikasi publik berdampak nyata bagi warga.

Pelatihan yang digelar Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika itu berlangsung di Aula Wiradadaha Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (11/12/2025). Seluruh admin pengelola informasi OPD hadir, mencerminkan upaya pemerintah daerah menyatukan standar komunikasi lintas sektor.

Di tengah meningkatnya alokasi anggaran publikasi dan pengelolaan media digital di berbagai OPD, pemerintah daerah menilai perlu ada ukuran kinerja yang jelas. Informasi publik tidak lagi cukup sekadar diproduksi, tetapi harus relevan, mudah diakses, dan berdampak pada peningkatan layanan.

Media Sosial OPD Dinilai Belum Efektif

Dalam pelatihan tersebut, disoroti kondisi pengelolaan media sosial OPD yang selama ini masih berjalan sporadis. Banyak kanal resmi OPD aktif secara administratif, namun minim interaksi dan kurang menyentuh kebutuhan informasi masyarakat.

Materi pelatihan mencakup penulisan berita pemerintahan berbasis data, strategi pengelolaan media sosial pemerintah, serta penguatan narasi kebijakan agar tidak berhenti pada seremonial. Admin OPD didorong memahami bahwa setiap unggahan merupakan representasi kinerja dan penggunaan anggaran publik.

Ketidakterpaduan gaya komunikasi selama ini dinilai berpotensi memboroskan anggaran publikasi. Informasi yang berulang, tidak kontekstual, atau tidak terukur dampaknya membuat belanja komunikasi publik kehilangan nilai strategisnya.

Dampak pada Indeks Keterbukaan Informasi Daerah

Pelatihan ini juga dikaitkan langsung dengan upaya meningkatkan Indeks Keterbukaan Informasi Daerah (IKID). Kualitas pengelolaan informasi OPD menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian keterbukaan pemerintah daerah.

Ketika informasi kebijakan, layanan, dan anggaran tidak disampaikan secara konsisten, masyarakat kesulitan melakukan pengawasan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya partisipasi publik dan melemahnya akuntabilitas birokrasi.

Baca juga: Pemkab Tasikmalaya Perkuat Admin OPD, Standarisasi Informasi Publik

Dengan peningkatan kapasitas admin OPD, pemerintah daerah berharap informasi strategis dapat disampaikan lebih cepat, utuh, dan dapat diverifikasi. Hal ini diharapkan mendorong perbaikan nilai IKID sekaligus memperkuat kepercayaan publik.

Analisis: Komunikasi Publik sebagai Instrumen Tata Kelola

Pelatihan admin OPD menunjukkan perubahan cara pandang pemerintah daerah terhadap komunikasi publik. Ia tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap, tetapi sebagai instrumen tata kelola pemerintahan.

Anggaran komunikasi publik yang efektif seharusnya menghasilkan kejelasan kebijakan, peningkatan akses layanan, serta respons publik yang terukur. Tanpa standar dan evaluasi, belanja publikasi berisiko menjadi rutinitas administratif tanpa dampak.

Di sinilah pentingnya penyatuan gaya komunikasi dan penguatan kapasitas admin OPD. Pemerintah daerah berupaya memastikan setiap rupiah anggaran komunikasi berkontribusi pada transparansi dan pelayanan.

Pelatihan pengelolaan informasi bagi admin OPD menjadi langkah awal Pemkab Tasikmalaya menata ulang efektivitas anggaran komunikasi publik. Konsistensi informasi dan kinerja media sosial OPD diharapkan berdampak langsung pada keterbukaan dan kualitas layanan bagi warga.

Evaluasi komunikasi publik menjadi langkah Pemkab Tasikmalaya memastikan anggaran informasi berdampak pada transparansi dan layanan warga. (Red/Asep Chandra)