Breaking News
light_mode
Beranda » Lifestyle » Jangan Salah! 7 Perawatan Gigi Ini Bisa Ditanggung BPJS
IKLAN SPONSOR
PostPay
RumahModis
Dapur Laziiz

Jangan Salah! 7 Perawatan Gigi Ini Bisa Ditanggung BPJS

  • account_circle redaktur
  • calendar_month Sabtu, 21 November 2026 | 11 Jumadilakhir 1448 H | 16:21:56 WIB
  • visibility 18

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

albadarpost.com, LIFESTYLE — Perawatan gigi BPJS menjadi salah satu manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang perlu diketahui masyarakat. Peserta dapat memanfaatkan sejumlah layanan, mulai dari pemeriksaan, pengobatan infeksi, tambal gigi, hingga pencabutan. Namun, tidak semua tindakan otomatis gratis. Ada persyaratan medis, prosedur pelayanan, serta batas pembiayaan yang harus dipahami sebelum berobat.

Informasi ini penting karena masalah gigi sering kali baru mendapat perhatian ketika rasa sakit mengganggu aktivitas. Padahal, peserta BPJS Kesehatan memiliki hak memperoleh pelayanan gigi sesuai ketentuan. Dengan memahami cakupan manfaatnya, masyarakat dapat mengakses layanan secara tepat sekaligus menghindari kesalahpahaman mengenai biaya perawatan.

Tujuh Kelompok Perawatan Gigi yang Bisa Ditanggung BPJS

Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 52 mengatur pelayanan kesehatan gigi di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Ketentuannya mencakup administrasi, pemeriksaan, konsultasi, premedikasi, kegawatdaruratan oro-dental, pencabutan, obat pascaekstraksi, penambalan, dan scaling.

Dari cakupan tersebut, berikut tujuh kelompok layanan yang dapat dipahami peserta.

1. Pemeriksaan dan pengobatan infeksi gigi

Peserta dapat menggunakan BPJS untuk pemeriksaan, konsultasi, dan pengobatan ketika mengalami gangguan kesehatan gigi. Dokter akan mencari penyebab keluhan sebelum menentukan tindakan.

Jika pasien mengalami infeksi, dokter dapat memberikan pengobatan awal atau premedikasi. Obat pereda nyeri maupun antibiotik diberikan sesuai diagnosis dan kebutuhan medis. Artinya, antibiotik tidak otomatis diperlukan untuk setiap sakit gigi.

2. Tambal gigi berlubang

Penambalan gigi termasuk dalam pelayanan kesehatan gigi yang tercantum dalam Pasal 52. Ketentuan tersebut menyebut tumpatan menggunakan bahan komposit atau glass ionomer cement (GIC).

Tindakan ini bertujuan memperbaiki kerusakan gigi akibat karies dan mempertahankan fungsinya. Dokter gigi menentukan bahan serta metode penambalan berdasarkan kondisi gigi pasien.

Karena itu, masyarakat sebaiknya tidak menunda pemeriksaan ketika menemukan lubang pada gigi. Penanganan lebih awal dapat membantu mencegah kerusakan berkembang menjadi lebih berat.

3. Scaling atau pembersihan karang gigi

Scaling merupakan tindakan membersihkan plak dan karang gigi yang menumpuk. Namun, layanan ini tidak otomatis dijamin untuk setiap peserta yang menginginkan gigi lebih bersih.

BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa scaling dapat dijamin apabila terdapat indikasi medis, termasuk gingivitis akut atau peradangan gusi. Sebaliknya, tindakan untuk tujuan estetika semata tidak termasuk alasan penjaminan.

Dengan demikian, dokter gigi harus memeriksa kondisi pasien sebelum menentukan apakah scaling memenuhi persyaratan.

4. Pemasangan gigi palsu

Peserta JKN juga dapat memperoleh manfaat protesa gigi atau gigi palsu. Akan tetapi, mekanisme pembiayaannya berbeda dari pelayanan pemeriksaan dan penambalan gigi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Pasal 24, pelayanan protesa gigi mengikuti standar kompetensi dokter gigi. Untuk rahang yang sama, manfaat diberikan paling cepat dua tahun sekali sesuai indikasi medis.

Regulasi tersebut juga menetapkan batas tarif penjaminan. Karena itu, peserta perlu meminta penjelasan mengenai besaran manfaat dan kemungkinan selisih biaya kepada fasilitas kesehatan sebelum menjalani pemasangan.

5. Pencabutan gigi sulung

Pencabutan gigi susu atau gigi sulung termasuk pelayanan yang tercantum dalam ketentuan BPJS. Peraturan menyebut pencabutan dengan teknik topikal atau infiltrasi.

Dokter mempertimbangkan kondisi gigi dan perkembangan gigi permanen sebelum mengambil tindakan. Oleh sebab itu, orang tua sebaiknya membawa anak untuk pemeriksaan daripada mencabut gigi sendiri tanpa penilaian medis.

6. Pencabutan gigi permanen tanpa penyulit

BPJS juga mencakup pencabutan gigi permanen tanpa penyulit. Dokter dapat merekomendasikan tindakan tersebut ketika kondisi gigi tidak memungkinkan perawatan untuk mempertahankan fungsinya.

Namun, peserta perlu memahami batasnya. Pencabutan biasa berbeda dari tindakan bedah gigi kompleks yang membutuhkan penanganan spesialistik. Jika fasilitas pertama tidak mampu menangani kondisi pasien, dokter dapat memberikan rujukan sesuai prosedur JKN.

7. Obat setelah pencabutan gigi

Pelayanan obat pascaekstraksi atau setelah pencabutan juga tercantum dalam Pasal 52. Dokter memberikan obat sesuai kondisi pasien untuk mendukung pemulihan setelah tindakan.

Jenis obat, dosis, dan lama penggunaan mengikuti resep serta pertimbangan medis. Peserta perlu mematuhi petunjuk dokter dan tidak menggunakan antibiotik tanpa resep.

Mengapa Tidak Semua Perawatan Gigi Gratis?

Kesalahpahaman yang sering muncul adalah anggapan bahwa semua tindakan dokter gigi otomatis menjadi tanggungan BPJS.

Padahal, program JKN bekerja berdasarkan ketentuan manfaat dan kebutuhan medis. Scaling untuk menangani peradangan gusi, misalnya, berbeda dari pembersihan karang gigi yang hanya bertujuan memperbaiki penampilan.

Hal serupa berlaku untuk perawatan ortodonti atau pemasangan behel. Tindakan untuk meratakan gigi demi tujuan estetika tidak termasuk manfaat JKN.

Peserta juga perlu membedakan gigi palsu dari layanan gigi reguler. Protesa gigi memiliki batas tarif dan persyaratan tersendiri. Dengan demikian, memahami jenis pelayanan sebelum berobat dapat mencegah munculnya biaya yang tidak diperkirakan.

Baca juga: BPJS Kesehatan Tetapkan 21 Layanan Tak Ditanggung, Ini Batas Jaminannya.

Cara Mengakses Perawatan Gigi Menggunakan BPJS

Peserta dapat memulai pemeriksaan melalui FKTP tempat mereka terdaftar, seperti puskesmas, klinik pratama, atau praktik dokter gigi yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Pertama, periksa status kepesertaan JKN melalui Mobile JKN atau kanal resmi BPJS Kesehatan. Selanjutnya, datang ke fasilitas kesehatan sesuai prosedur dan sampaikan keluhan kepada dokter gigi.

Dokter akan melakukan pemeriksaan serta menentukan tindakan berdasarkan kondisi pasien. Jika fasilitas tersebut memiliki kemampuan menangani keluhan, pasien dapat memperoleh pelayanan sesuai cakupan manfaat.

Namun, apabila pasien membutuhkan tindakan lanjutan yang tidak tersedia di FKTP, dokter dapat memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan sesuai indikasi medis.

Khusus untuk protesa gigi, peserta sebaiknya menanyakan persyaratan, rekomendasi dokter, batas penjaminan, dan kemungkinan biaya tambahan sebelum menyetujui tindakan.

Jangan Menunggu Sakit Gigi Mengganggu Aktivitas

Kesehatan gigi bukan sekadar urusan penampilan. Gangguan pada gigi dan gusi dapat memengaruhi kemampuan mengunyah, kualitas tidur, kenyamanan berbicara, hingga produktivitas.

Karena itu, manfaat perawatan gigi BPJS sebaiknya dimanfaatkan sesuai kebutuhan medis, bukan hanya ketika rasa sakit sudah tidak tertahankan. Pemeriksaan lebih awal membantu dokter menentukan penanganan yang tepat.

Di sisi lain, fasilitas kesehatan perlu memberikan penjelasan transparan mengenai jenis layanan yang dijamin dan batas pembiayaannya. Peserta juga berhak meminta informasi sebelum menyetujui tindakan yang berpotensi menimbulkan biaya tambahan.

Jangan biarkan masalah gigi membesar hanya karena tidak memahami hak pelayanan. Sebab, kartu BPJS bukan sekadar jaminan ketika sakit datang, tetapi juga akses untuk memperoleh perawatan yang tepat sesuai ketentuan. (Red)

  • Penulis: redaktur
expand_less
IKLAN SPONSOR
Dapur Laziiz
PostPay
RumahModis