Breaking News
light_mode
Beranda » Berita Daerah » Korupsi Dana Hibah HIMPAUDI, Kejari Tasikmalaya Tetapkan Tersangka
IKLAN SPONSOR
PostPay
RumahModis
Dapur Laziiz

Korupsi Dana Hibah HIMPAUDI, Kejari Tasikmalaya Tetapkan Tersangka

  • account_circle redaktur
  • calendar_month Rabu, 18 November 2026 | 8 Jumadilakhir 1448 H | 08:11:58 WIB
  • visibility 62

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

albadarpost.com, BERITA DAERAH — Dugaan korupsi dana hibah HIMPAUDI Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya menetapkan seorang tersangka berinisial RM setelah penyidik mengungkap dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp569,34 juta.

Penetapan tersangka pada Selasa, 17 November 2026, menjadi perkembangan penting dalam penyidikan pengelolaan dana hibah pemerintah daerah. Nilai kerugian tersebut berasal dari hasil penghitungan auditor Inspektorat Kota Tasikmalaya.

Selain menetapkan tersangka, penyidik juga melakukan penahanan terhadap RM selama 20 hari di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya. Langkah tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan perkara yang berkaitan dengan penggunaan anggaran pemerintah delapan tahun lalu.

Kasus ini tidak hanya menyangkut proses hukum terhadap seorang tersangka. Perkara tersebut juga membawa perhatian publik pada pengawasan dan pertanggungjawaban dana hibah yang bersumber dari keuangan daerah.

Kerugian Negara Rp569,34 Juta, RM Ditetapkan sebagai Tersangka

Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya melalui Tim Penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus menetapkan RM sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana hibah HIMPAUDI dari Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018.

Penyidik mengambil keputusan tersebut setelah mengumpulkan bukti-bukti yang dinilai cukup untuk memperjelas dugaan tindak pidana sekaligus menentukan pihak yang menjadi tersangka.

Berdasarkan hasil penghitungan auditor Inspektorat Kota Tasikmalaya, dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp569.340.000 atau sekitar Rp569,34 juta.

Angka tersebut menjadi salah satu informasi utama dalam perkembangan penyidikan. Namun, hasil penghitungan kerugian keuangan negara tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan pidana seseorang. Pengadilan tetap memiliki kewenangan menilai alat bukti dan menentukan pertanggungjawaban hukum.

Dalam keterangan yang disampaikan Kejari Kota Tasikmalaya, belum terdapat uraian terperinci mengenai jabatan RM ketika hibah disalurkan, mekanisme penggunaan dana, ataupun bentuk penyimpangan yang diduga terjadi.

Karena itu, publik masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana kerugian tersebut muncul dan bagaimana penyidik menghubungkan bukti-bukti dengan dugaan perbuatan tersangka.

Baca juga: Saat Transparansi Diuji, Dinkes Tasikmalaya Pilih Bungkam

RM Ditahan Selama 20 Hari di Lapas Tasikmalaya

Setelah menetapkan RM sebagai tersangka, penyidik melakukan penahanan selama 20 hari di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya.

Penahanan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, penyidik akan melengkapi berkas perkara dan mengembangkan pembuktian berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

Meski demikian, status tersangka tidak sama dengan putusan bersalah. RM tetap memiliki hak untuk membela diri dan memperoleh proses peradilan yang adil.

Asas praduga tak bersalah mengharuskan semua pihak menempatkan dugaan tindak pidana sebagai perkara yang masih harus dibuktikan melalui proses hukum.

Dengan demikian, perkembangan berikutnya perlu dilihat dari kelengkapan alat bukti, hasil penyidikan, dan proses penuntutan. Penetapan tersangka merupakan satu tahapan, bukan akhir dari pembuktian perkara.

Pasal yang Disangkakan kepada RM

Dalam perkara ini, penyidik menyangkakan beberapa ketentuan pidana secara alternatif.

Pertama, Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kedua, Pasal 9 juncto Pasal 18 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut.

Pasal 603 KUHP Nasional mengatur perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Sementara itu, Pasal 604 mengatur penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara.

Adapun Pasal 9 UU Tipikor berkaitan dengan pemalsuan buku atau daftar administrasi tertentu sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan tersebut. Sementara itu, Pasal 18 mengatur pidana tambahan, antara lain perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pembayaran uang pengganti sesuai ketentuan hukum.

Ada satu aspek hukum yang perlu mendapat perhatian. Perkara ini berkaitan dengan penggunaan dana Tahun Anggaran 2018, sedangkan KUHP Nasional mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Pasal 3 KUHP Nasional mengatur penerapan ketentuan pidana apabila terjadi perubahan peraturan setelah suatu perbuatan dilakukan. Ketentuan baru berlaku dengan pengecualian apabila aturan lama lebih menguntungkan pelaku atau pembantu tindak pidana.

Oleh karena itu, penerapan Pasal 603 atau Pasal 604 dalam perkara ini perlu memperhatikan ketentuan hukum antarwaktu. AlbadarPost mencatat pasal tersebut sebagai rumusan sangkaan yang disampaikan Kejari, bukan sebagai kesimpulan bahwa penerapannya telah terbukti tepat atau bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana.

Pengawasan Dana Hibah Menjadi Perhatian Publik

Perkara hibah HIMPAUDI mengingatkan bahwa pengelolaan bantuan pemerintah daerah membutuhkan perencanaan, penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.

Dana hibah bersumber dari keuangan publik. Karena itu, penerima maupun pihak yang mengelolanya harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai tujuan pemberian dan ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks Kota Tasikmalaya, perkara ini membuka ruang bagi publik untuk memahami bagaimana mekanisme pengawasan hibah berjalan. Peran penerima bantuan, perangkat daerah terkait, serta auditor pemerintah menjadi bagian penting dalam tata kelola keuangan daerah.

Namun, pertanyaan mengenai mekanisme penyaluran dan penggunaan dana dalam perkara HIMPAUDI tidak boleh dijawab melalui dugaan. Penyidik perlu mengungkapnya berdasarkan dokumen, keterangan saksi, dan alat bukti yang sah.

AlbadarPost akan memantau perkembangan perkara ini, terutama mengenai uraian peran tersangka, mekanisme penggunaan dana, dasar penghitungan kerugian negara, serta kemungkinan perkembangan penyidikan.

Baca juga: Vandalisme Direspons Cepat, Uang Negara Dibiarkan Gelap

Publik Menunggu Penjelasan Penggunaan Dana Hibah

Penetapan RM sebagai tersangka menandai perkembangan penting dalam penyidikan dugaan korupsi dana hibah HIMPAUDI 2018. Namun, publik masih membutuhkan penjelasan lebih lengkap mengenai rangkaian peristiwa yang menyebabkan munculnya dugaan kerugian negara sebesar Rp569,34 juta.

Pertanyaan mengenai siapa penerima hibah, bagaimana dana digunakan, dan bagian mana dari pertanggungjawaban yang diduga bermasalah perlu memperoleh jawaban berdasarkan hasil penyidikan.

Keterbukaan informasi juga penting agar masyarakat dapat memahami proses pengawasan keuangan daerah tanpa mendahului pembuktian di pengadilan.

Pada akhirnya, perkara ini tidak hanya menyangkut penetapan satu orang sebagai tersangka. Persoalan yang lebih luas adalah bagaimana pemerintah memastikan setiap bantuan yang bersumber dari uang publik benar-benar dikelola sesuai peruntukannya.

Dana hibah bukan uang tanpa pemilik. Setiap rupiah berasal dari keuangan publik dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Ketika Rp569,34 juta diduga merugikan negara, masyarakat berhak menunggu lebih dari sekadar penetapan tersangka: mereka berhak mengetahui bagaimana uang publik itu dikelola dan ke mana pertanggungjawabannya bermuara. (Red)

  • Penulis: redaktur
expand_less
IKLAN SPONSOR
Dapur Laziiz
PostPay
RumahModis