
Darurat Bencana Tasikmalaya, BPBD Catat 105 Longsor
- account_circle redaktur
- calendar_month Sabtu, 21 November 2026 | 11 Jumadilakhir 1448 H | 14:11:05 WIB
- visibility 15

Gambaran kondisi lingkungan terdampak longsor sebagai ilustrasi meningkatnya ancaman bencana. (Foto: Unsplash).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
albadarpost.com, BERITA DAERAH – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menetapkan status tanggap darurat bencana alam cuaca ekstrem dan tanah longsor selama 14 hari, mulai 16 hingga 29 November 2026. Kebijakan ini muncul di tengah meningkatnya catatan kejadian bencana. Data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan 105 kejadian tanah longsor sejak Januari hingga 21 November 2026.
Angka tersebut bukan jumlah longsor selama masa tanggap darurat, melainkan akumulasi laporan yang masuk ke BPBD sepanjang tahun berjalan. Selain longsor, petugas juga mencatat puluhan kejadian cuaca ekstrem, banjir, dan gerakan tanah.
Penetapan status darurat ini menjadi perhatian penting bagi keselamatan masyarakat. Terlebih, laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 15 November 2026 mencatat 34 jiwa terdampak longsor di sepuluh kecamatan Kabupaten Tasikmalaya akibat kejadian pada 14 November.
BPBD Catat 176 Kejadian Bencana hingga 21 November
Berdasarkan pembaruan SIRENA BPBD Kabupaten Tasikmalaya pada 21 November 2026 pukul 00.46 WIB, terdapat 176 kejadian bencana sejak 1 Januari hingga 21 November 2026.
Tanah longsor menjadi kategori terbanyak dengan 105 kejadian. Selanjutnya, BPBD mencatat 50 kejadian cuaca ekstrem, 11 banjir, enam gerakan tanah, dan empat kejadian dalam kategori lainnya.
Data tersebut memperlihatkan bahwa longsor menjadi salah satu ancaman dominan dalam catatan kebencanaan Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, taksiran kerugian materiil untuk kategori data bencana BPBD tersebut mencapai Rp2,448 miliar.
Perkembangan angka juga terlihat ketika membandingkan pembaruan 14 November dengan 21 November 2026. Pada 14 November, SIRENA mencatat 104 longsor, delapan banjir, dan total 172 kejadian. Sepekan kemudian, jumlah longsor meningkat menjadi 105, banjir menjadi 11, sedangkan total kejadian mencapai 176.
Namun, data akumulatif tersebut tidak otomatis menunjukkan bahwa seluruh kejadian berlangsung ketika status tanggap darurat berlaku. Pembaca perlu memahami periode pendataan agar tidak keliru menafsirkan perkembangan situasi.
BNPB Catat 34 Jiwa Terdampak di Sepuluh Kecamatan
Ancaman longsor juga terlihat dari laporan BNPB yang diterbitkan pada 15 November 2026. Laporan tersebut merangkum perkembangan penanganan bencana berdasarkan data Pusdalops BNPB periode 14 November pukul 07.00 hingga 15 November pukul 07.00 WIB.
BNPB menyebut hujan berintensitas tinggi pada Sabtu, 14 November pagi, memicu tanah longsor di Kabupaten Tasikmalaya. Dampaknya tersebar di sepuluh kecamatan, yakni Bantarkalong, Bojonggambir, Cibalong, Culamega, Jatiwaras, Parungponteng, Salawu, Salopa, Sodonghilir, dan Taraju.
Dalam laporan tersebut, sembilan kepala keluarga atau 34 jiwa terdampak. Sebanyak lima kepala keluarga mengungsi ke rumah kerabat. Sementara itu, kerusakan sementara mencakup rumah warga, satu jembatan, serta 12 akses jalan.
BPBD Kabupaten Tasikmalaya bersama unsur gabungan melakukan asesmen dan penanganan di lokasi terdampak.
Angka 34 jiwa tersebut merupakan gambaran dampak berdasarkan laporan BNPB pada 15 November, bukan jumlah kumulatif seluruh korban bencana selama November. Pembedaan ini penting agar informasi yang diterima masyarakat tetap akurat.
Salah satu contoh kejadian di lapangan juga pernah diberitakan AlbadarPost melalui laporan longsor Cibalong yang menutup jalan provinsi dan berdampak pada tiga rumah warga.
Status Tanggap Darurat Berlaku hingga 29 November
Dalam pengumuman yang disampaikan melalui kanal BPBD Kabupaten Tasikmalaya, penetapan status tanggap darurat mengacu pada Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 300.2.1/Kep.768-BPBD/2026.
Masa tanggap darurat berlangsung selama 14 hari kalender, terhitung sejak 16 November hingga 29 November 2026.
Penetapan tersebut menjadi dasar perhatian pemerintah daerah terhadap penanganan ancaman cuaca ekstrem dan tanah longsor selama periode yang telah ditentukan.
Meski demikian, status tanggap darurat tidak berarti seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya mengalami bencana secara bersamaan. Kondisi dan tingkat ancaman setiap kecamatan dapat berbeda, bergantung pada karakteristik wilayah serta perkembangan cuaca.
Karena itu, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai kondisi lingkungan, potensi bahaya, dan arahan petugas. Pemerintah desa serta unsur kewilayahan juga memiliki peran penting untuk memastikan informasi tersebut menjangkau warga, terutama mereka yang tinggal di sekitar lereng dan kawasan rawan longsor.
BPBD Imbau Warga Waspadai Tanda Pergerakan Tanah
Melalui pengumuman penetapan status darurat, BPBD Kabupaten Tasikmalaya mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem dan tanah longsor.
Warga diminta mengikuti arahan petugas di lapangan serta melaporkan kondisi darurat melalui kanal resmi BPBD. Pusdalops BPBD Kabupaten Tasikmalaya mencantumkan nomor layanan 0821-2059-4513.
Selain itu, masyarakat perlu memperhatikan tanda-tanda yang berpotensi menunjukkan pergerakan tanah. Retakan baru pada permukaan tanah, perubahan aliran air, pohon yang mendadak miring, serta suara gemuruh dari arah tebing patut mendapat perhatian.
Apabila menemukan tanda bahaya, warga sebaiknya segera menjauh dari lokasi berisiko dan melaporkannya kepada aparat desa atau petugas kebencanaan. Jangan menunggu sampai material tanah bergerak untuk mengambil keputusan menyelamatkan diri.
Keluarga yang tinggal di kawasan rawan juga perlu mengenali jalur evakuasi dan menentukan tempat aman. Sementara itu, pengguna jalan sebaiknya tidak memaksakan perjalanan melalui jalur yang tertutup material longsor atau belum dinyatakan aman.
Informasi mengenai kejadian longsor sebelumnya di kawasan Culamega, seperti yang diulas dalam laporan tanah longsor Cikuya yang menutup jalan dan berdampak pada satu ruko, memperlihatkan bahwa dampak bencana juga dapat menyentuh aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.
Keselamatan Warga Menjadi Prioritas
Penetapan status tanggap darurat hingga 29 November 2026 memberikan perhatian khusus terhadap keselamatan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.
Data 176 kejadian bencana hingga 21 November, termasuk 105 longsor, menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan yang berkelanjutan. Namun, angka tersebut juga perlu menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat mitigasi, pemantauan wilayah rawan, penyebaran informasi, dan koordinasi penanganan.
Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memperkuat langkah pencegahan dan respons. Di sisi lain, masyarakat perlu memahami risiko di lingkungan masing-masing serta mengikuti informasi resmi.
Pada akhirnya, keberhasilan menghadapi bencana tidak hanya ditentukan oleh kecepatan pemerintah menetapkan status darurat. Ukurannya juga terletak pada seberapa cepat peringatan menjangkau masyarakat dan seberapa banyak risiko yang berhasil dicegah.
Sebab, ketika tanah mulai bergerak, tidak ada angka statistik yang lebih berharga daripada satu nyawa yang berhasil diselamatkan. (Red)
- Penulis: redaktur













