
Peringkat Tasikmalaya 2026: Skor Modal Manusia Hanya 31,2
- account_circle redaktur
- calendar_month Jumat, 13 November 2026 | 3 Jumadilakhir 1448 H | 14:11:26 WIB
- visibility 67

Bale Kota Tasikmalaya.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
AlbadarPost.com, PERSPEKTIF – Peringkat Tasikmalaya 2026 dalam Oxford Economics Global Cities Index menghadirkan dua gambaran yang kontras. Kota ini menempati posisi ke-549 dunia dengan skor keseluruhan 38,4. Namun, di balik capaian tersebut, terdapat kesenjangan yang patut menjadi perhatian: skor lingkungan mencapai 73,8, sedangkan modal manusia hanya 31,2.
Angka itu menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui satu indikator atau klaim prestasi. Sebaliknya, setiap kategori perlu dibaca secara cermat untuk mengetahui sektor yang sudah menunjukkan kekuatan dan bagian yang masih membutuhkan pembenahan.
Dalam daftar 20 kota Indonesia yang ditampilkan GoodStats berdasarkan Global Cities Index 2026, Tasikmalaya berada di posisi ke-18. Pada pemeringkatan global Oxford Economics yang mencakup 1.000 kota, Tasikmalaya menempati urutan ke-549.
Dengan demikian, capaian tersebut patut menjadi bahan evaluasi pembangunan daerah. Pertanyaannya bukan hanya seberapa tinggi posisi Tasikmalaya dalam daftar, tetapi juga apa yang perlu diperbaiki agar kemajuan kota benar-benar dirasakan masyarakat.
Lingkungan Menjadi Kekuatan Tasikmalaya
Oxford Economics menggunakan lima kelompok indikator untuk menyusun Global Cities Index, yakni ekonomi, modal manusia, kualitas hidup, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan. Setiap kategori memiliki skor tersendiri dalam rentang 0–100, kemudian berkontribusi pada nilai keseluruhan kota.
Dalam indeks 2026, Tasikmalaya memperoleh skor lingkungan 73,8. Nilai tersebut menjadi yang tertinggi di antara lima kategori yang dinilai.
Capaian ini memperlihatkan posisi relatif Tasikmalaya yang kuat dalam penilaian lingkungan. Namun, skor tersebut tidak otomatis membuktikan seluruh persoalan lingkungan kota telah selesai.
Masyarakat tetap membutuhkan informasi konkret mengenai kualitas udara, pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, risiko perubahan iklim, dan keberlanjutan lingkungan perkotaan. Karena itu, pemerintah perlu menerjemahkan capaian indeks menjadi kebijakan yang manfaatnya dapat dirasakan warga.
Sementara itu, skor tata kelola mencapai 59,1. Nilai ini menjadi kategori tertinggi kedua setelah lingkungan. Meski demikian, angka tersebut tetap merupakan hasil pengukuran komposit, bukan bukti bahwa seluruh layanan pemerintahan telah berjalan optimal.
Skor Modal Manusia Menjadi Pekerjaan Rumah
Kontras paling mencolok muncul pada kategori modal manusia atau human capital. Tasikmalaya hanya memperoleh skor 31,2, jauh di bawah skor lingkungannya.
Kategori ini menilai sejumlah aspek, antara lain tingkat pendidikan, ukuran dan pertumbuhan angkatan kerja, kualitas perguruan tinggi, tingkat kesempatan kerja, keterampilan, serta kemampuan kota menarik dan mempertahankan tenaga berbakat.
Dengan demikian, skor tersebut menjadi sinyal penting bagi arah pembangunan daerah. Pemerintah perlu memperkuat kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, akses pekerjaan, dan hubungan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan industri.
Di sisi lain, skor ekonomi Tasikmalaya berada pada 42,7, sedangkan kualitas hidup mencapai 40,4. Kedua kategori tersebut juga memperlihatkan ruang perbaikan.
Kota yang ingin meningkatkan daya saing tidak cukup hanya membangun infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi juga membutuhkan tenaga kerja produktif, kesempatan kerja yang memadai, dan kualitas hidup yang semakin baik.
Data BPS Memperlihatkan Tantangan Pembangunan
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tasikmalaya memberikan perspektif tambahan untuk membaca kondisi daerah. Pada 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 76,59. Pertumbuhan ekonomi berada pada 5,39 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka tercatat 6,43 persen.
Pada tahun yang sama, persentase penduduk miskin mencapai 10,84 persen atau sekitar 75,22 ribu orang. Angka ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi masih perlu berjalan beriringan dengan pemerataan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan.
Namun, masyarakat perlu memahami perbedaan metodologi kedua lembaga. Skor modal manusia Oxford Economics sebesar 31,2 tidak dapat dibandingkan langsung dengan IPM BPS sebesar 76,59. Keduanya menggunakan indikator dan metode pengukuran yang berbeda.
Oxford Economics menilai kekuatan tenaga kerja dan daya tarik talenta sebagai bagian dari daya saing kota. Sebaliknya, BPS menghitung IPM melalui dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.
Meski demikian, kedua sumber data dapat saling melengkapi. Indeks internasional memberikan pembanding lintas kota, sedangkan statistik BPS menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih terukur.
Baca juga: Rapor Tasikmalaya 2025–2026: Angka Naik, Apa Dampaknya?
Peringkat Global Harus Diikuti Perbaikan Nyata
Masuknya Tasikmalaya dalam daftar 20 kota Indonesia versi GoodStats berdasarkan Global Cities Index 2026 patut menjadi momentum evaluasi. Namun, pemerintah tidak seharusnya berhenti pada publikasi peringkat atau menjadikannya sekadar materi promosi pembangunan.
Skor lingkungan yang relatif tinggi perlu dipertahankan melalui pengelolaan ruang kota dan kebijakan berkelanjutan. Sebaliknya, skor modal manusia yang rendah membutuhkan perhatian lebih serius melalui peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan tenaga kerja, dan penciptaan lapangan pekerjaan.
Pemerintah juga perlu membuka ruang evaluasi terhadap indikator yang membentuk skor tersebut. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui aspek yang mendorong capaian positif sekaligus faktor yang menghambat kemajuan kota.
Selain itu, capaian pembangunan perlu terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat membutuhkan akses pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang layak, lingkungan sehat, pelayanan publik yang baik, dan kesempatan ekonomi yang lebih merata.
Pada akhirnya, peringkat internasional bukan tujuan akhir pembangunan. Nilainya justru terletak pada kemampuan pemerintah membaca kekurangan, memperbaiki kebijakan, dan memastikan hasil pembangunan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Sebab, kota yang benar-benar maju bukan hanya kota yang terlihat baik dalam indeks global, melainkan kota yang membuat warganya hidup lebih sehat, lebih terampil, lebih sejahtera, dan memiliki kesempatan masa depan yang lebih baik. (Red)
- Penulis: redaktur













