MUI Haramkan Vape, Presiden dan DPR Diminta Siapkan UU Larangan

AlbadarPost.com, BERITA NASIONAL — Fatwa vape haram yang ditetapkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuka babak baru dalam perdebatan rokok elektrik di Indonesia. Melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, MUI tidak hanya mengharamkan penggunaan, produksi, dan perdagangan vape, tetapi juga meminta Presiden bersama DPR menyusun undang-undang khusus yang mengatur pelarangan produk tersebut beserta sanksinya.

Desakan ini muncul ketika penggunaan rokok elektrik masih menjadi persoalan kesehatan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 1,22 persen penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas menggunakan rokok elektrik pada 2025. Sementara itu, WHO menemukan angka yang lebih mengkhawatirkan pada kelompok pelajar.

MUI menetapkan fatwa tersebut di Jakarta pada 6 November 2026. Keputusan itu kemudian diumumkan kepada publik pada 9 November 2026 melalui keterangan resmi lembaga tersebut.

Fatwa Vape Haram Menyasar Pengguna hingga Pelaku Usaha

Dalam ketentuan hukumnya, MUI menetapkan tiga poin utama. Pertama, menggunakan rokok elektrik atau vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Kedua, menyalahgunakan perangkat vape untuk mengonsumsi zat terlarang juga hukumnya haram. Ketiga, kegiatan memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik termasuk perbuatan yang diharamkan.

Dengan demikian, cakupan fatwa tidak berhenti pada konsumen. Produsen, distributor, dan pedagang juga perlu mencermati ketentuan tersebut.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan bahwa keputusan itu mempertimbangkan dampak kesehatan, lingkungan, serta potensi penyalahgunaan perangkat rokok elektrik.

WHO Ungkap 12 Persen Pelajar Menggunakan Vape

Persoalan vape semakin penting ketika melihat data penggunaan pada kelompok usia muda.

WHO melalui Global School Health Survey 2023 mencatat 12 persen pelajar Indonesia berusia 13–17 tahun menggunakan rokok elektrik. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan vape tidak hanya berkaitan dengan kebiasaan orang dewasa, tetapi juga menyentuh lingkungan pendidikan dan perlindungan anak.

Dalam publikasi pada 29 Mei 2026, WHO Representative to Indonesia, Dr. N. Paranietharan, mengingatkan bahwa paparan nikotin selama masa remaja dapat mengganggu perkembangan otak dan meningkatkan risiko ketergantungan jangka panjang.

WHO juga menyoroti penggunaan perasa buah dan permen, kemasan berwarna, serta pemasaran melalui media sosial yang dapat membuat vape terlihat menarik bagi anak muda.

Sementara itu, data Susenas BPS dalam Profil Statistik Kesehatan 2025 mencatat 1,22 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas menggunakan rokok elektrik selama sebulan terakhir. Di Jawa Barat, angkanya mencapai 1,42 persen.

Angka nasional dan kelompok pelajar tersebut berasal dari survei dengan populasi serta metode berbeda. Karena itu, keduanya tidak dapat dibandingkan secara langsung. Namun, temuan tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan vape tetap menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian.

Guru Besar UI Soroti Dampak Kesehatan Jangka Panjang

Selain data survei, perhatian terhadap vape juga datang dari kalangan akademisi kesehatan.

Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof. Hasbullah Thabrany, menyoroti dampak jangka panjang nikotin dan zat kimia dalam rokok elektrik. Dalam forum diskusi yang diselenggarakan Komisi Fatwa MUI pada 3 November 2026, ia menjelaskan bahwa sebagian dampak zat adiktif dapat berkembang secara perlahan dan terakumulasi dalam jangka panjang.

Persoalan tersebut membuat masyarakat tidak selalu merasakan dampak kesehatan secara langsung setelah menggunakan vape. Padahal, nikotin memiliki sifat adiktif yang dapat mendorong ketergantungan.

Pandangan tersebut memperkuat alasan perlunya edukasi kesehatan yang berbasis bukti. Masyarakat juga perlu memahami bahwa tampilan modern, aroma, dan variasi rasa tidak otomatis menjadikan suatu produk bebas risiko.

Indonesia Sudah Mengatur Vape, Mengapa MUI Meminta UU Larangan?

Rekomendasi MUI kepada Presiden dan DPR perlu dibaca bersama regulasi yang sudah berlaku.

Pemerintah sebelumnya menerbitkan PP Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Regulasi ini telah mengatur sejumlah aspek rokok elektrik, mulai dari perizinan usaha, pengujian kadar nikotin, pembatasan penjualan kepada orang di bawah 21 tahun dan perempuan hamil, hingga pengendalian iklan.

Selain itu, Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2025 mengatur pengawasan produk tembakau dan rokok elektronik. Pemerintah juga menerbitkan Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/963/2026 mengenai pengawasan iklan produk tembakau dan rokok elektrik di media digital.

Artinya, vape bukan produk yang sama sekali tidak memiliki aturan di Indonesia.

Namun, regulasi pengendalian berbeda dari pelarangan menyeluruh. MUI meminta pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang secara khusus mengatur larangan vape beserta sanksinya.

Karena itu, rekomendasi tersebut membuka pembahasan baru mengenai arah kebijakan nasional: apakah pemerintah akan memperketat pengendalian yang sudah berjalan atau mengambil langkah lebih jauh menuju pelarangan.

Pengawasan Tidak Cukup Mengandalkan Penindakan

Persoalan rokok elektrik juga membutuhkan pengawasan lintas lembaga. BPOM memiliki peran dalam pengawasan produk, sedangkan BNN dan aparat penegak hukum menangani aspek penyalahgunaan narkotika sesuai kewenangannya.

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab sesuai bidang masing-masing.

MUI turut merekomendasikan penguatan edukasi melalui organisasi Islam, lembaga pendidikan, pesantren, keluarga, dan masyarakat. Pendekatan ini penting karena pencegahan ketergantungan tidak cukup hanya mengandalkan larangan dan penindakan.

Pengalaman daerah juga menunjukkan pentingnya pengawasan ruang publik. AlbadarPost sebelumnya mengulas larangan merokok dan vape di kawasan wisata Pangandaran. Sementara itu, laporan razia Lapas Banjar menemukan dua rokok elektrik memperlihatkan bahwa perangkat vape juga menjadi bagian dari persoalan pengawasan di lingkungan pemasyarakatan.

Di tingkat internasional, kebijakan Singapura memperketat larangan vape memberikan gambaran mengenai tantangan pengendalian peredaran dan potensi pasar gelap.

Ujian Berikutnya Ada pada Kebijakan Pemerintah

Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 telah menetapkan sikap keagamaan MUI. Namun, rekomendasi pembentukan undang-undang masih membutuhkan proses politik dan legislasi.

Presiden dan DPR perlu mempertimbangkan dasar hukum, dampak kesehatan, pengawasan industri, perlindungan konsumen, serta konsekuensi ekonomi bagi pelaku usaha.

Masyarakat juga perlu memahami bahwa fatwa keagamaan tidak otomatis menjadi undang-undang atau menciptakan sanksi pidana nasional. Ketentuan hukum negara tetap memerlukan dasar peraturan yang sah.

Pada akhirnya, persoalan vape bukan sekadar perdebatan tentang boleh atau tidaknya seseorang menggunakan rokok elektrik. Isu ini menyentuh kesehatan generasi muda, ketergantungan nikotin, pengawasan industri, dan tanggung jawab negara.

MUI sudah menyampaikan sikapnya. Kini pemerintah menghadapi pertanyaan yang lebih besar: apakah perlindungan generasi muda akan berhenti sebagai imbauan, atau benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan yang tegas, terukur, dan dapat ditegakkan? (Red)