H20 2026 Hasilkan 39 Kerja Sama Jaminan Produk Halal
- account_circle redaktur
- calendar_month 18 jam yang lalu
- visibility 13
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ilustrasi H20 2026 menghasilkan 39 kerja sama strategis untuk memperkuat ekosistem jaminan produk halal.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
albadarpost.com, BERITA NASIONAL — H20 2026 menghasilkan 39 kerja sama strategis untuk memperkuat ekosistem jaminan produk halal. Kerja sama tersebut mencakup 15 Mutual Recognition Agreement (MRA), 4 Memorandum of Understanding (MoU), 19 Perjanjian Kerja Sama (PKS), serta 1 Nota Kesepahaman antara BPJPH dan sejumlah mitra.
Kesepakatan itu lahir pada hari pertama The 5th Summit of Halal 20 (H20), Jumat (18/9/2026). Rangkaian kerja sama tersebut mempertemukan kepentingan internasional dan nasional dalam satu agenda, mulai dari pengakuan sertifikasi halal lintas negara hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia.
Dilansir dari BPJPH, keseluruhan kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat jejaring pengakuan sertifikasi halal internasional, memperluas kemitraan strategis, sekaligus meningkatkan kapasitas SDM halal.
15 MRA Perluas Jaringan Sertifikasi Halal
Dari total 39 kerja sama, 15 MRA dengan Halal Certification Bodies (HCBs) internasional menjadi salah satu komponen penting.
MRA atau Mutual Recognition Agreement berkaitan dengan pengakuan dan penerimaan sertifikasi halal antarlembaga. Karena itu, kesepakatan ini memiliki posisi strategis dalam membangun konektivitas sistem jaminan produk halal antarnegara.
Daftar HCB yang terlibat mencakup lembaga dari berbagai kawasan, antara lain Australia, Swiss, Vietnam, Jerman, Italia, Argentina, Spanyol, Tunisia, Selandia Baru, Jepang, Portugal, Kolombia, serta sejumlah negara dan wilayah lainnya.
Beberapa nama yang tercantum dalam kerja sama tersebut antara lain Halal Australia PTY, LTD, Halal Certification Services (HCS) Switzerland, Halal Certification Agency Vietnam, Japan Halal Certification Promotion Organization (JHCPO), Instituto Halal de Portugal (IHP), dan ANIC Halal Authority.
Dengan jaringan tersebut, Indonesia tidak hanya membangun hubungan antarlembaga. Lebih jauh, kerja sama MRA membuka ruang koordinasi dalam pengakuan sertifikasi halal yang semakin penting ketika produk bergerak di pasar internasional.
Empat MoU Tambah Mitra Strategis
Selain MRA, H20 2026 juga menghasilkan empat MoU dengan mitra strategis.
Keempat mitra itu terdiri atas Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) Korea, UniGlobal Trainbiz (Shanghai) Co., Ltd., Wagstaff Food Service Pty Ltd Australia, dan Islam Channel Limited.
Masing-masing kemitraan menambah jejaring kolaborasi yang dibangun dalam forum halal internasional tersebut. Dengan demikian, agenda H20 tidak hanya berfokus pada hubungan antarlembaga sertifikasi, tetapi juga membuka ruang kerja sama dengan mitra strategis dari berbagai bidang.
Pada saat yang sama, BPJPH menandatangani satu Nota Kesepahaman dengan PT Agri Tekno Karya. Kesepakatan tersebut masuk dalam rangkaian kerja sama untuk memperkuat kolaborasi dan pengembangan ekosistem jaminan produk halal.
Artinya, empat MoU dan satu Nota Kesepahaman melengkapi kerja sama MRA yang berorientasi pada penguatan jejaring sertifikasi.
19 PKS Sentuh Fondasi SDM Halal
Jika 15 MRA memperluas jaringan internasional, 19 PKS dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) menyasar kebutuhan yang berbeda.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang jaminan produk halal.
Sejumlah lembaga yang masuk dalam daftar antara lain Halal Institute, Indonesia Halal Training & Education Center (IHATEC), Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Halal Science Center LPPM IPB, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Walisongo Semarang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan Halal Center Politeknik AKA Bogor.
Keterlibatan lembaga pendidikan dan pelatihan menunjukkan bahwa ekosistem halal membutuhkan lebih dari sekadar regulasi dan sertifikat.
Pelaku usaha, auditor, pendamping, tenaga teknis, hingga berbagai pihak yang terlibat dalam rantai jaminan produk halal membutuhkan kompetensi yang sesuai. Karena itu, penguatan SDM menjadi bagian penting dalam membangun sistem yang berkelanjutan.
39 Kesepakatan, Satu Arah Penguatan Ekosistem
Jika dirinci, 39 kerja sama H20 2026 membentuk tiga lapisan utama.
Pertama, 15 MRA memperkuat konektivitas sertifikasi halal Indonesia dengan lembaga internasional.
Kedua, 4 MoU dan 1 Nota Kesepahaman memperluas ruang kemitraan strategis.
Ketiga, 19 PKS memperkuat kapasitas SDM melalui jaringan lembaga pelatihan.
Pola tersebut membuat angka 39 tidak sekadar menjadi jumlah dokumen yang ditandatangani. Setiap kelompok kerja sama memiliki fungsi yang berbeda, tetapi bergerak menuju tujuan yang sama: memperkuat ekosistem jaminan produk halal.
Di satu sisi, pengakuan sertifikasi membantu membangun kepercayaan antarnegara. Di sisi lain, penguatan SDM mendukung kesiapan pelaku dan institusi yang menjalankan sistem halal di dalam negeri.
Karena itu, dampak kerja sama tersebut pada akhirnya akan bergantung pada implementasi setelah forum berakhir. Kesepakatan menjadi fondasi, sedangkan manfaat nyata bagi pelaku usaha dan perdagangan halal membutuhkan tindak lanjut.
Bagi pelaku usaha yang ingin memahami aspek legalitas bisnis dalam ekosistem halal, Anda dapat membaca:
- Cara Mengurus Sertifikat Halal 2026 — membahas cara mengurus Sertifikat Halal dimulai dari NIB melalui SIHALAL.
- Panduan KBLI 2025: Cara Memilih Kode Usaha yang Tepat — relevan bagi pelaku usaha yang perlu memastikan kegiatan bisnis sesuai dengan klasifikasi KBLI sebelum mengurus NIB melalui OSS.
Dari Forum Halal Menuju Dampak Nyata
H20 2026 memperlihatkan bahwa pengembangan industri halal bergerak pada banyak jalur sekaligus.
Pengakuan sertifikasi perlu diperluas. Kemitraan internasional perlu diperkuat. Sementara itu, kapasitas manusia yang menjalankan sistem juga harus terus ditingkatkan.
Karena itu, 39 kerja sama strategis yang lahir pada hari pertama H20 memiliki arti lebih luas daripada seremoni penandatanganan.
Kerja sama tersebut menempatkan pengakuan, kemitraan, dan kompetensi dalam satu ekosistem.
Tahap berikutnya menjadi lebih penting: bagaimana kesepakatan tersebut diterjemahkan menjadi kolaborasi yang berjalan, standar yang semakin dipercaya, SDM yang semakin kompeten, dan akses pasar halal yang semakin terbuka.
Sebab, kekuatan industri halal bukan hanya terletak pada banyaknya sertifikat yang diterbitkan, tetapi pada seberapa kuat dunia mempercayai standar, sistem, dan ekosistem yang berada di balik sertifikat tersebut. (Red)
- Penulis: redaktur
