putusan MK

albadarpost.com, BERITA NASIONAL – Penghinaan Presiden kini memiliki batas yang lebih tegas setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara Nomor 275/PUU-XXIII/2025. Putusan tersebut menegaskan bahwa tindak pidana dalam Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP hanya dapat dituntut berdasarkan aduan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan demikian, ketentuan mengenai penyerangan kehormatan Presiden tetap ada, tetapi mekanisme pengaduannya diperjelas. […]

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Anggaran MBG atau anggaran Program Makan Bergizi Gratis resmi menjadi perhatian publik setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan penting yang mengubah arah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melalui Putusan MK Nomor 40/PUU-XXIV/2026, hakim konstitusi menegaskan bahwa anggaran MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan wajib dipisahkan dari anggaran operasional pendidikan […]

albadarpost.com, PERSPEKTIF – Putusan Mahkamah Konstitusi tidak selalu berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari warga. Namun, ketika putusan itu menyangkut kerja pers, dampaknya merambat jauh: pada hak publik untuk tahu, pada keberanian membongkar fakta, dan pada kualitas demokrasi itu sendiri. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025, yang dibacakan Januari 2026, hadir di tengah menguatnya kecenderungan membawa sengketa […]

albadarpost.com, BERITA NASIONAL – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan batas tegas antara sengketa jurnalistik dan tindak pidana. Dalam Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025, MK menyatakan bahwa karya jurnalistik tidak dapat langsung diproses secara pidana atau perdata tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Putusan tersebut memperjelas posisi Dewan Pers sebagai pintu awal […]

albadarpost.com, PERSPEKTIF – Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru kembali menguji arah demokrasi Indonesia. Di tengah meningkatnya penggunaan pasal pencemaran nama baik untuk merespons kritik, MK menegaskan batas yang selama ini kabur: negara tidak boleh mempidanakan kritik terhadap pejabat dan kebijakan publik. Putusan ini penting sekarang, ketika ruang berekspresi warga kerap berhadapan dengan ancaman hukum. Putusan Nomor […]