Editorial Albadarpost menilai rotasi pejabat yang tak transparan di Tasikmalaya menggerus kepercayaan publik.
albadarpost.com, EDITORIAL – Rotasi pejabat di Pemerintah Kota Tasikmalaya kembali menyeret tanya. Yang dipersoalkan bukan sekadar pergeseran jabatan, tetapi pola keputusan yang dianggap tak transparan. Publik menilai rotasi pejabat kali ini lebih banyak menyisakan keraguan daripada harapan. Bagi kota yang membutuhkan birokrasi kuat, kabar tentang adanya “pembisik” di lingkaran wali kota bukan sekadar isu pinggiran, ini menyentuh fondasi etika pemerintahan.
Rotasi memang hak prerogatif kepala daerah. Namun prerogatif bukan cek kosong. Setiap keputusan publik memikul tanggung jawab moral: apakah prosesnya patuh norma? Apakah dampaknya memperkuat pelayanan? Pertanyaan inilah yang mengemuka ketika sejumlah pejabat bergeser tanpa penjelasan memadai, sementara beberapa figur dengan rekam jejak yang dipertanyakan justru naik kelas.
Fakta Rotasi yang Menyisakan Pertanyaan
Pelantikan puluhan pejabat Tasikmalaya beberapa waktu lalu diklaim sebagai upaya penyegaran birokrasi. Namun dari ruang-ruang kantor hingga grup pesan internal, kesimpulan itu tak diterima bulat-bulat. Beberapa pejabat terkejut kehilangan posisinya, sementara nama lain mendapat jabatan strategis meski dianggap belum memiliki kecocokan kompetensi.
Sejumlah ASN menyebut proses ini tak sejalan dengan prinsip meritokrasi. Keluhan yang mengalir bukan sekadar soal jabatan, tetapi soal akuntabilitas. Ketika pejabat tak paham alasan mereka digeser atau dinaikkan, masalahnya bukan rotasi, tetapi prosesnya.
Situasi makin menghangat setelah muncul kabar pertemuan informal antara seorang yang dikenal dekat dengan wali kota dan beberapa pejabat. Pertemuan itu disebut menyampaikan “permintaan tak sederhana”, yang diyakini berkaitan dengan posisi strategis. Salah satu pejabat menolak permintaan itu secara sopan dan memilih menunggu arahan langsung dari wali kota yang tak pernah datang. Ketika daftar rotasi diumumkan, namanya hilang dari jabatan sebelumnya.
Dari sini, isu rotasi pejabat berubah menjadi persoalan integritas. Bukan sekadar siapa yang digeser, tetapi siapa yang punya akses ke telinga pemimpin.
Baca juga: Proyek di Kabupaten Tasikmalaya Dikondisikan oleh Tim Bupati?
Lingkaran wali kota membantah keras keberadaan “pembisik”. Mereka mengklaim proses berjalan objektif dengan mempertimbangkan rekam jejak kerja. Namun bantahan tanpa keterbukaan tak pernah cukup. Birokrasi bekerja dengan kepercayaan. Jika suara-suara ASN semakin sumbang, itu tanda masalah sudah melewati ambang normal.
Rotasi Pejabat: Ketika Prerogatif Berbelok dari Meritokrasi
Albadarpost melihat rotasi pejabat di Tasikmalaya sebagai gambaran rapuhnya tata kelola di daerah. Ketika keputusan publik dipengaruhi faktor personal, birokrasi tak lagi bekerja untuk warga, tetapi melayani lingkar kekuasaan. Inilah risiko terbesar ketika proses rotasi tak membuka alasan struktural yang dapat diuji publik.
Dalam banyak kasus di tingkat daerah, rotasi dipakai sebagai alat konsolidasi politik. Bukan untuk memperbaiki kinerja, melainkan mengamankan loyalitas. Jika dugaan ini benar, dampaknya bukan sederhana: aparatur kehilangan motivasi, publik kehilangan kepercayaan, dan layanan publik mandek.
Meritokrasi hanya hidup bila prosesnya dapat diikuti dan dievaluasi. Transparansi rotasi bukan sekadar prosedur administratif, tetapi komitmen moral bahwa negara bekerja berdasarkan kapasitas, bukan kedekatan.
Pelajaran dari Pola Lama di Banyak Daerah
Fenomena seperti ini bukan baru. Di sejumlah kota, rotasi pejabat sering dibayangi lobi-lobi informal. Bahkan beberapa kepala daerah dijatuhi sanksi etik karena memanfaatkan prerogatif secara sewenang-wenang.
Negara tetangga memberi pelajaran menarik. Di Korea Selatan dan Jepang, rotasi pejabat merupakan instrumen pembinaan karier berbasis data kinerja yang dapat dipantau publik. Pejabat yang digeser tahu alasannya. Warga dapat mengakses indikator kinerja. Transparansi membuat keputusan sulit tetap dapat diterima.
Tasikmalaya belum berada di fase itu. Namun itulah standar yang seharusnya dituju sebuah pemerintahan modern.
Sikap Albadarpost: Pemerintah Kota Harus Memberikan Penjelasan Publik
Albadarpost berpandangan pemerintah kota wajib memberi penjelasan resmi mengenai prinsip yang digunakan dalam rotasi pejabat. Penjelasan ini penting bukan untuk membela keputusan, tetapi memulihkan kepercayaan. Hak prerogatif tak menghapus kewajiban menjelaskan dasar keputusan kepada warga, terutama ketika rotasi menimbulkan kecurigaan.
Rekomendasi redaksi sederhana:
Pemerintah kota perlu menerbitkan dokumen keterbukaan, minimal berupa kriteria penilaian dan alasan struktural penempatan pejabat.
Wali kota harus menegaskan bahwa tak ada aktor non-struktural yang memengaruhi kebijakan publik.
ASN perlu dilindungi dari pengaruh informal, sekaligus didorong untuk menyampaikan evaluasi kinerja secara periodik.
Rotasi yang baik memperkuat birokrasi. Rotasi yang tak transparan hanya memperkuat jarak antara pemerintah dan warganya.
Keputusan publik tak boleh berjalan di ruang gelap. Tasikmalaya membutuhkan birokrasi yang bekerja berdasarkan kapasitas, bukan bisik-bisik kekuasaan. (Ds)
