Rantai rokok ilegal tumbuh dari tekanan ekonomi, kebutuhan harian, dan celah distribusi tanpa regulasi.
albadarpost.com, PERSPEKTIF – Di kios kecilnya yang bersebelahan dengan bengkel motor, Jaya menata bungkus-bungkus rokok tanpa pita cukai seperti menata permen. Ia tidak pernah menyebut produk itu “ilegal.” Sebutan yang dipilihnya jauh lebih sederhana: “rokok murah.” Di warungnya, orang datang karena kebutuhan harian, bukan sekadar keinginan. Jaya tahu itu, dan pilihan menjual rokok ilegal terasa seperti kompromi praktis dibanding keputusan kriminal.
Jaya mulai berjualan lima tahun lalu, saat pandemi memukul pendapatan keluarganya. Rokok legal dengan harga di atas 25 ribu rupiah per bungkus terlalu berat untuk mayoritas pelanggan. Dalam beberapa minggu pertama, dua pemasok berbeda datang menawarkan barang: satu berasal dari pabrik rumahan di luar kota, satu dari gudang penyimpanan di kawasan industri. Mereka bicara dengan bahasa yang sama: “untung mengalir cepat, risiko kecil.” Kontrak tidak ada, hanya janji lisan dan transaksi tunai. Dari sana, rantai distribusi terbentuk—longgar, cair, dan saling bergantung.
Baca juga: Bea Cukai Jabar Tindak Rokok Ilegal, 88 Juta Batang Disita
Di sisi lain kota, pelaku lain bernama Seno mengelola level distribusi berbeda: ia bukan pedagang kecil, melainkan penghubung regional. Teleponnya tidak pernah sunyi. Pesanan datang dari kios di kecamatan tetangga, pedagang kaki lima dekat terminal, bahkan dari kafe karaoke yang hanya buka malam. Margin per bungkus mungkin tipis, tapi volume jalan terus. Seno menyebut dirinya “penyedia” yang membantu ekonomi kecil bertahan. Tekanan moralnya ia kelola dengan satu kalimat sederhana: “kalau bukan saya, orang lain tetap jual juga.”
Rantai ini bergerak seperti jaringan akar—tak terlihat dari permukaan, tapi cukup kuat menembus tanah keras. Pada tahap produksi, rokok ilegal kerap dibuat di fasilitas semi-rumahan. Tembakau dibeli dari petani lokal, filter dan kertas digabung dari pemasok yang tidak menanyakan dokumen. Tidak ada standardisasi kualitas atau kontrol kesehatan. Keuntungannya jelas: ongkos produksi turun, harga jual bisa ditekan. Para perokok yang kesulitan ekonomi segera menjadi pasar utama.
Konsumen rokok ilegal sering merasa tidak sedang mengambil risiko besar. Rudi, buruh garmen, menyebutnya sebagai “jalan keluar.” Ia tahu rasa rokok ilegal tidak selalu stabil, kadang lebih keras, kadang lembek, tetapi baginya itu bukan masalah. Ia merokok bukan karena gaya hidup, namun sebagai “rem kecil” untuk stres akibat target produksi. Ketika upah bulanan menurun karena lembur berkurang, keputusannya sederhana: beralih ke rokok murah. Masalah kesehatan terasa abstrak, sementara kebutuhan sehari-hari sangat konkret.
Rantai distribusi rokok ilegal tidak hanya soal transaksi antara pedagang dan konsumen—ada lanskap sosial di baliknya. Para produsen kecil sering berasal dari keluarga petani tembakau yang sulit menembus pasar pabrikan besar. Harga tembakau yang fluktuatif membuat masa panen berasa seperti perjudian. Ketika ada perantara yang mau menampung hasil panen tanpa spesifikasi ketat, pintu kompromi terbuka. Mereka tidak memproduksi karena paham regulasi, mereka memproduksi karena ingin hidup.
Di lapisan distribusi, kang ojek menjadi simpul utama. Tanpa tanda khusus, mereka mengantarkan kardus tanpa label ke kios-kios. Transaksi biasanya terjadi malam hari atau subuh, saat jalan sepi. Pembayaran dilakukan tunai, jarang lewat transfer bank. Tidak ada kuitansi, tidak ada jejak akuntansi. Sistem ini bertahan bukan karena kecanggihan kriminal, tetapi karena fleksibilitas kebutuhan: pedagang kecil tidak mampu membeli stok besar, distributor tidak ingin menanggung risiko penyimpanan lama.
Lingkaran ini berjalan di atas kepercayaan: kata-kata, bukan dokumen; saling tahu, bukan saling lapor. Di banyak desa, aparat pun sering tidak punya cukup sumber daya untuk memutus mata rantai. Di sisi moral, pelaku merasa menyediakan pilihan bagi masyarakat berpendapatan tipis. Di sisi konsumen, mereka merasa tidak punya banyak alternatif. Regulasi hadir di atas kertas, tetapi realitas ekonomi hadir di meja makan keluarga.
Akibatnya, rokok ilegal menjadi fenomena sosial yang sulit diberantas. Harga yang jauh lebih murah menarik kelompok paling rawan—buruh, sopir, mahasiswa rantau, hingga pedagang asongan. Mereka bukan kriminal, hanya manusia yang mencari ruang bernapas dalam ruang ekonomi yang sempit. Di mata mereka, “legal” dan “ilegal” hanyalah kategori administratif. Yang lebih penting adalah uang sisa setelah membayar kos, listrik, atau sekolah anak.
Di balik semua itu, ada paradoks. Rokok ilegal mengurangi penerimaan negara, merusak ekosistem industri resmi, dan meningkatkan risiko kesehatan publik. Namun, bagi orang-orang di rantai ini, larangan dan ancaman sanksi terasa jauh; masalah utama ada di ruang makan rumah: beras cukup atau tidak. Selama kesenjangan realitas ini tak diakui dan diatasi, jaringan akan selalu menemukan jalannya sendiri, seperti air yang merembes lewat celah terkecil.
Baca juga: Polri Terapkan SKCK Online, Warga Bebas Pilih Lokasi Pengambilan
Narasi rokok ilegal bukan sekadar pelanggaran aturan; ia adalah cermin ketidaksetaraan, kebutuhan bertahan, dan kompromi yang lahir dari ekonomi sehari-hari. Mengupasnya berarti mendengarkan suara mereka yang hidup dari margin, bukan menghukum dari panggung yang tinggi. Di sanalah human-interest sejati berada: pada pertemuan antara kebutuhan manusia dan sistem yang tidak selalu mengakomodasinya, pada sudut-sudut pasar kecil dan jalanan malam tempat ekonomi tak tercatat itu berputar pelan, tapi tak pernah berhenti. (Red/Arrian)
