Kasus kekerasan seksual anak oleh kepala sekolah membuka soal pengawasan pendidikan dan tanggung jawab negara.
albadarpost.com, BERTA DAERAH – Penahanan seorang kepala sekolah dasar oleh Polres Pangandaran atas dugaan kekerasan seksual terhadap lima remaja di bawah umur bukan sekadar perkara pidana individual. Kasus ini menyentuh ruang yang lebih luas: relasi kuasa di lingkungan pendidikan, lemahnya sistem perlindungan anak, dan kehadiran negara dalam mencegah kejahatan yang berulang. Bagi publik, ini penting sekarang karena menyangkut rasa aman anak di ruang yang seharusnya paling terlindungi.
Ketika pelaku berasal dari profesi pendidik, persoalan tidak berhenti pada proses hukum. Ia merembet pada pertanyaan mendasar tentang pengawasan, akuntabilitas, dan keberanian negara menempatkan keselamatan anak sebagai prioritas kebijakan, bukan sekadar jargon.
Fakta Hukum yang Sudah Final
Polres Pangandaran menahan UR (55), kepala sekolah dasar asal Tasikmalaya, atas dugaan kekerasan seksual terhadap lima remaja berusia 14 hingga 17 tahun. Dua korban tercatat sebagai pelajar SMP, sementara tiga lainnya merupakan anak putus sekolah. Peristiwa terjadi di sebuah penginapan di kawasan wisata Pangandaran pada 11 Desember 2025.
Penyidik menyatakan pelaku diduga memberikan minuman keras kepada para korban. Dua di antaranya sempat tidak sadarkan diri dan diduga mengalami persetubuhan. Saat salah satu korban menolak, pelaku diduga melakukan kekerasan fisik. Kasus ini terungkap setelah korban berteriak meminta pertolongan dan warga sekitar mengamankan pelaku.
Seluruh korban telah menjalani pemeriksaan medis dan mendapatkan pendampingan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Proses hukum berjalan dengan dasar Undang-Undang Perlindungan Anak.
Masalah Publik di Balik Keputusan
Di balik penahanan pelaku, terdapat masalah publik yang lebih dalam. Pertama, relasi kuasa antara pendidik dan anak. Posisi sosial guru atau kepala sekolah sering kali menciptakan kepercayaan tanpa syarat, yang justru dapat disalahgunakan. Kedua, kerentanan anak di luar sistem sekolah formal, seperti anak putus sekolah, yang kerap luput dari pengawasan negara.
Baca juga: Polres Pangandaran: Oknum Kepala Sekolah Cekoki Korban Miras
Kasus ini juga menunjukkan bagaimana kekerasan seksual tidak selalu terjadi di ruang gelap dan tersembunyi. Ia bisa berlangsung di ruang wisata, dengan dalih perayaan, dan melibatkan konsumsi alkohol. Ini menandakan celah pengawasan lintas sektor: pendidikan, keluarga, dan lingkungan sosial.
Pilihan Negara: Prosedur vs Substansi
Negara, melalui kepolisian, telah menjalankan prosedur hukum dengan menahan pelaku dan memproses perkara. Namun, substansi perlindungan anak menuntut lebih dari sekadar penegakan hukum setelah kejadian.
Pertanyaan kebijakan muncul: sejauh mana sistem rekrutmen, pembinaan, dan pengawasan tenaga pendidik mampu mendeteksi risiko perilaku menyimpang? Apakah mekanisme pelaporan di sekolah dan masyarakat cukup aman bagi anak untuk bersuara lebih awal?
Dalam banyak kasus, negara baru hadir setelah kerusakan terjadi. Pilihan ini sah secara prosedural, tetapi lemah secara substansi perlindungan.
Dampak Nyata bagi Warga
Bagi korban dan keluarganya, dampak kasus ini bersifat jangka panjang: trauma psikologis, stigma sosial, dan terganggunya masa depan pendidikan. Bagi masyarakat, kasus ini menggerus kepercayaan terhadap institusi pendidikan dan aparatur sipil yang seharusnya menjadi teladan.
Bagi pemerintah daerah, peristiwa ini menjadi cermin kualitas pengawasan internal dan koordinasi lintas lembaga. Ketika rasa aman anak terganggu, pelayanan publik di sektor pendidikan ikut dipertanyakan.
Apa yang Perlu Diawasi
Publik perlu mengawasi implementasi perlindungan korban, bukan hanya proses persidangan pelaku. Pendampingan psikologis, pemulihan sosial, dan jaminan keberlanjutan pendidikan korban harus dipastikan berjalan.
Selain itu, transparansi penanganan kasus dan evaluasi sistem pengawasan tenaga pendidik menjadi ruang kontrol publik yang krusial. Tanpa itu, kasus serupa berisiko berulang dengan pola yang sama.
Kasus ini menempatkan negara pada persimpangan penting: berhenti pada penghukuman individu atau melangkah lebih jauh membenahi sistem. Bagi kepentingan publik, perlindungan anak bukan soal reaksi cepat, melainkan komitmen jangka panjang yang konsisten dan terukur. (Red/Asep Chandra)
