KPK Gelar Hakordia 2025 untuk Perkuat Gerakan Antikorupsi Nasional

KPK gelar Hakordia 2025 di Yogyakarta dengan agenda kolaborasi antikorupsi lintas sektor selama empat hari.

albadarpost.com, LENSA – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Hakordia 2025 sebagai gerakan kolaborasi nasional yang dipusatkan di Yogyakarta pada 6–9 Desember. Agenda empat hari ini bukan seremoni tahunan, tetapi ruang inklusif yang dirancang untuk memperluas partisipasi publik dalam pencegahan korupsi. Penetapan Hakordia 2025 menjadi penting karena KPK menempatkannya sebagai momentum evaluasi dan konsolidasi antikorupsi lintas sektor.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa rangkaian kegiatan tahun ini diselaraskan dengan arah kebijakan nasional Asta Cita. Menurutnya, pemberantasan korupsi hanya bisa efektif ketika kementerian, lembaga, dunia pendidikan, industri kreatif, media, dan pelaku usaha bergerak bersama. “Ini tanggung jawab kolektif,” ucapnya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, 3 Desember.

Hakordia 2025 Sebagai Ruang Kolaborasi Publik

Sejak September, KPK menggelar program “Road to Hakordia” di berbagai wilayah. Kegiatan ini melibatkan sekolah, kampus, komunitas budaya, dan organisasi masyarakat. Pendekatan tersebut ditujukan agar Hakordia 2025 memiliki basis partisipasi publik yang lebih luas. Rangkaian kegiatan di Yogyakarta nanti menjadi titik temu dari proses yang sudah berjalan sejak awal tahun.

Acara puncak pada 9 Desember akan dibuka Presiden Prabowo Subianto di Bangsal Kepatihan. Selain itu, pemerintah akan meluncurkan sejumlah program antikorupsi nasional yang dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan dan menekan risiko korupsi di kementerian dan lembaga. Di lokasi berbeda, KPK juga akan merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 di Benteng Vredeburg, yang memberi gambaran kondisi integritas dan risiko penyimpangan di tingkat nasional.

Baca juga: Wakil Bupati Dorong Penguatan Ekonomi Lewat Muscab HIPMI Tasikmalaya

Dalam dua hari pertama, 6–7 Desember, masyarakat dapat mengikuti pagelaran seni budaya “Sajjana Gita Laku Satya” di Monumen Serangan Umum 1 Maret. Program ini menjadi cara KPK memperluas pendekatan edukasi antikorupsi melalui seni, budaya, nada wicara, hingga pagelaran musik yang terbuka dan gratis.

Agenda Edukasi, Evaluasi, dan Aksi Nyata

HAKORDIA tahun ini tidak hanya berisi pidato dan seremoni. KPK menyediakan rangkaian seminar, diskusi publik, lokakarya tematik, serta integrity expo yang menampilkan praktik layanan publik dari berbagai instansi. Masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya dapat mengikuti langsung program edukasi yang berkaitan dengan integritas, transparansi, serta tata kelola.

Ketua KPK menjelaskan bahwa format kegiatan dibuat agar publik dapat merasakan manfaat konkret dari program yang sudah dijalankan. “Kami ingin masyarakat memahami, mengawasi, dan merasakan langsung perubahan dalam layanan publik,” kata Setyo.

Dalam kerangka ini, Hakordia 2025 menjadi wadah untuk menguji capaian pencegahan korupsi dan memperkuat sinergi dengan berbagai sektor. Pendekatan kolaboratif dipilih agar kampanye antikorupsi lebih membumi dan tidak berhenti pada jargon. Melalui model ini, KPK berharap prinsip integritas dapat tumbuh dan berkelanjutan.

KPK mengundang masyarakat, komunitas, media, dan organisasi sipil untuk terlibat. Partisipasi publik dianggap sebagai kunci keberhasilan gerakan antikorupsi di tahun mendatang.

Hakordia 2025 menjadi momentum kolaborasi nasional untuk memperkuat pencegahan korupsi dan memperluas partisipasi publik di Indonesia. (Red/Asep Chandra)