Pemkab Bandung dorong literasi digital dan penguatan ekonomi warga untuk menekan judi online.
albadarpost.com, HUMANIORA – Lonjakan kasus judi online Bandung menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Bupati Kabupaten Bandung Dadang Supriatna menyebut lebih dari seratus ribu warganya terindikasi terlibat. Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi cermin tekanan ekonomi dan rendahnya literasi digital di masyarakat. Pemerintah daerah kini menyiapkan respons, bukan hanya melalui larangan, tetapi dengan membangun ketahanan finansial warga.
Skala Permasalahan
Dalam keterangan resmi di Bandung, Dadang Supriatna menyampaikan data PPATK menunjukkan sekitar 182.000 warga Kabupaten Bandung terindikasi judi online. Jumlah ini mencerminkan penetrasi platform digital yang masif, serta lemahnya pengawasan atas aktivitas keuangan masyarakat di ranah daring. Angka tersebut bukan perkiraan, tetapi hasil penelusuran PPATK atas pola transaksi.
Dadang menggarisbawahi pentingnya strategi pencegahan yang tidak berhenti pada penindakan. Menurutnya, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan langsung untuk memblokir situs atau aplikasi judi online. Ia lantas meminta dukungan Kementerian Komunikasi dan Informatika agar akses platform tersebut dapat dihentikan. Penutupan akses digital dipandang sebagai langkah krusial yang harus berjalan berdampingan dengan penguatan literasi publik.
Selain jalur birokrasi formal, Pemkab Bandung menerapkan jalur sosial. Informasi mengenai bahaya judi online disebarkan melalui ketua RT, ketua RW, kepala desa, hingga tokoh masyarakat. Strategi ini diharapkan mampu mencegah penyebaran judi di lingkungan terkecil, karena praktik tersebut tidak hanya merusak keuangan keluarga tetapi juga melahirkan ketegangan sosial.
Literasi Digital sebagai Tembok Pertama Menghadapi Judi Online
Bupati Bandung mendorong pembinaan literasi digital dan literasi keuangan untuk mengurangi ketergantungan warga pada judi online Bandung. Literasi digital tidak sekadar kemampuan menggunakan perangkat atau aplikasi, tetapi memahami risiko, skema, dan pola manipulasi yang digunakan platform perjudian untuk menarik pengguna. Ketika warga terbiasa membaca pola konsumsi digitalnya, keputusan finansial menjadi lebih rasional.
Baca juga: Remaja 15 Tahun Disekap Dua Hari di Tasikmalaya, Polisi Tangkap Empat Pelaku
Dalam konteks literasi keuangan, pemerintah mengajak warga mengenali perbedaan antara investasi, konsumsi, dan spekulasi. Judi online berdiri pada spekulasi. Sikap “menebus nasib” yang berkembang dalam kelompok berpenghasilan rendah justru memperparah risiko. Di sinilah pendidikan keuangan dibutuhkan: memberi warga pemahaman dasar tentang mengelola pendapatan, membuat cadangan darurat, dan mempertimbangkan dampak jangka panjang.
Strategi literasi ini bukan sekadar saran moral. Ia menjadi perangkat pengaman sosial. Ketika masyarakat memahami nilai uang dan alur transaksi digital, ruang untuk eksploitasi psikologis platform judi semakin menyempit.
Opsi Kebijakan Ekonomi dan Intervensi Publik
Bupati Bandung menilai akar persoalan judi online Bandung tidak terpisah dari tekanan ekonomi rumah tangga. Pemerintah daerah telah mengantongi persetujuan dua Raperda: penyertaan modal kepada BPR Kerta Raharja dan penyertaan modal non permanen untuk dana bergulir. Kedua kebijakan ini diarahkan untuk menciptakan pembiayaan aman dengan bunga terukur.
Bank milik daerah diposisikan sebagai “penyangga”. Ketika akses pembiayaan legal kuat, warga tidak perlu mencari modal dari bank keliling atau pinjaman berbasis aplikasi. Ketika dana bergulir berjalan, usaha kecil bisa bertahan dan tidak mencari “solusi instan” lewat judi.
Kebijakan ini bukan jaminan keberhasilan total, tetapi memberi struktur sosial yang lebih sehat. Ketika aktivitas ekonomi warga stabil, daya tarik judi online menurun. Ketika kegentingan finansial mereda, permainan digital kehilangan umpan.
Mengobati Sebab, Bukan Gejalanya
Penyelesaian judi online tidak bisa berhenti di level razia aplikasi. Pandemi, PHK, dan biaya hidup yang meningkat mempersempit ruang finansial kelas menengah bawah. Judi online Bandung menjadi pelarian karena memberikan ilusi penghasilan singkat. Menghentikan lingkaran ini memerlukan kebijakan yang menyasar akar: ketidakpastian ekonomi.
Langkah literasi digital harus diikuti monitoring perilaku ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah perlu bermitra dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dan organisasi sosial untuk membangun jejaring edukasi publik. Tidak semua solusi lahir dari ruang birokrasi. Kekuatan komunitas dapat menjadi filter sosial yang efektif.
Kabupaten Bandung memperlihatkan bagaimana judi online tumbuh bukan karena moral masyarakat runtuh, tetapi karena celah ekonomi dan kurangnya pengetahuan digital. Pemerintah perlu menjaga ritme: membangun literasi, memperkuat akses pembiayaan, dan menekan ruang aktivitas platform ilegal. Perang melawan judi tidak bisa dimenangkan dengan larangan semata, tetapi dengan menghadirkan alternatif yang masuk akal bagi warga. (Red/Asep Chandra)
