Sejarah Hari Guru Nasional menegaskan peran guru dalam pendidikan Indonesia dan urgensi kebijakan yang berpihak pada pendidik.
albadarpost.com, HUMANIORA – Hari Guru Nasional kembali diperingati pada 25 November. Di banyak sekolah, upacara bendera digelar dengan sederhana, diiringi pemberian tanda terima kasih dari siswa kepada pendidik. Di balik ritual rutin itu, pemerintah menegaskan pilar penting yang dipegang profesi guru: membangun kualitas manusia Indonesia melalui pendidikan yang kuat dan berkelanjutan.
Tahun ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengangkat tema “Guru Hebat, Indonesia Kuat.” Pesan resminya jelas: kemampuan guru bukan sekadar mengajar di ruang kelas, tetapi menentukan kesiapan generasi muda menghadapi persaingan global.
Warisan Panjang Organisasi Guru Indonesia
Sejarah Hari Guru Nasional tidak lahir dari ruang kosong. Pada 1912, ketika Hindia Belanda masih berkuasa, kelompok pendidik lokal membentuk Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB). Organisasi ini bersifat unitaristik, menghimpun anggota lintas jenjang, mulai dari guru bantu, guru desa, kepala sekolah hingga penilik sekolah. Tujuannya sederhana tapi penting: memperjuangkan kualitas dan kesejahteraan guru pribumi yang tertinggal jauh dari tenaga pendidikan kolonial.
Baca juga: Hari Guru Nasional dan Penegasan Peran Strategis Guru
Di luar PGHB, organisasi guru lain muncul. Ada Persatuan Guru Bantu, Perserikatan Guru Desa, Persatuan Guru Ambachtsschool hingga Hogere Kweekschool Bond. Kelompok berbasis agama dan kebangsaan juga berkembang, seperti Katholieke Onderwijsbond, Christelijke Onderwijs Vereniging, hingga Nederlands Indische Onderwijs Genootschap. Kesemuanya menampung guru tanpa diskriminasi latar belakang.
Pada 1932, tercapai titik balik. Sebanyak 32 organisasi guru sepakat bersatu dan mengganti nama PGHB menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI). Penyematan kata “Indonesia” dianggap sebagai simbol identitas kebangsaan yang menegaskan posisi guru dalam perjuangan kemerdekaan. Pemerintah kolonial Belanda tidak menyukai perubahan ini, namun bagi para pendidik, peralihan nama adalah pernyataan sikap politik yang terang.
Pendudukan Jepang sempat menghentikan aktivitas organisasi. Sekolah ditutup, tenaga pendidik diwajibkan mengikuti latihan militer dan indoktrinasi ideologi. Kendati ditekan, rasa persatuan di kalangan guru tidak hilang. Kesadaran nasional terus bertahan di ruang-ruang terbatas.
Momentum baru hadir setelah 17 Agustus 1945. Para pendidik menggelar Kongres Guru Indonesia pada 24–25 November 1945 di Solo. Pertemuan berlangsung di Gedung Somaharsana, Van Deventer School, dan Sekolah Guru Puteri, dipimpin tokoh pendidikan seperti Amin Singgih dan Rh. Koesnan. Kongres tersebut melahirkan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Seruan utamanya: mempertahankan Indonesia yang baru merdeka, memperkuat pendidikan berbasis kerakyatan, serta membela kesejahteraan buruh termasuk guru.
Peran Strategis Guru di Era Modern
Tujuh puluh sembilan tahun setelah Kongres, tantangan pendidikan berubah. Model pembelajaran bergeser ke kompetensi, kreativitas, hingga literasi digital. Di banyak daerah, guru mesti menjadi fasilitator, konselor sosial, sekaligus penghubung antara sekolah dan keluarga. Kebijakan Hari Guru Nasional tahun ini diposisikan sebagai pengingat tentang tanggung jawab tersebut.
Baca juga: Ibu Tiri Diduga Aniaya Balita, Polrestabes Bandung Lakukan BAP
Dalam konteks ekonomi, guru memegang efek fiskal yang tidak kecil. Kenaikan tunjangan profesi meningkatkan daya beli lokal, menggerakkan sektor konsumsi, dan memberi ruang bagi rumah tangga guru untuk investasi pendidikan anak. Namun di lapangan masih terlihat ketimpangan. Guru honorer menerima kompensasi jauh di bawah standar, bertumpu pada jam mengajar dan sering bergantung pada dana BOS sekolah. Gap kesejahteraan ini berdampak pada kualitas pembelajaran, khususnya di wilayah pedesaan.
Dimensi sosialnya menyentuh keluarga. Banyak siswa menghabiskan waktu lebih lama dengan guru dibanding orang tua. Kebijakan pendidikan yang tepat akan memperkuat hubungan itu, mendorong partisipasi orang tua di sekolah, serta mengurangi risiko anak mencari pelarian ke ruang digital yang tidak sehat.
Hari Guru Nasional kemudian bukan sekadar seremoni tahunan. Ia menjadi peringatan institusional bahwa kualitas pendidikan ditentukan pertama-tama oleh manusia yang mengajar. Regulasi yang mendukung kesejahteraan, kesempatan peningkatan kompetensi, dan perlindungan profesi menjadi titik krusial.
Penetapan Resmi Hari Guru Nasional
Untuk menghormati kontribusi pendidikan, pemerintah menetapkan 25 November sebagai Hari Guru Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994. Penetapan ini tidak hanya berfungsi sebagai simbol penghormatan, tetapi juga mengaitkan peringatan dengan sejarah politik guru yang ikut membentuk republik—dari perlawanan kolonial hingga konsolidasi organisasi.
Dalam setiap perayaan, narasi ini kembali mengemuka. Guru bukan pekerja administratif, melainkan aktor produksi sosial yang membentuk literasi bangsa. Di masa depan, arah kebijakan harus bergerak dari seremoni simbolik menuju pemihakan nyata: pendanaan pendidikan yang konsisten, kurikulum yang relevan, dan model pembelajaran yang mendukung perkembangan siswa.
Hari Guru Nasional menegaskan peran pendidik dalam sejarah dan kebijakan pendidikan, menjadi fondasi mutu pendidikan bagi generasi Indonesia. (Red/Arrian)
