Pajak Dokter JKN: Mengapa PB IDI Minta PPh 0,5 Persen?

albadarpost.com, BERITA NASIONAL — Pajak dokter JKN menjadi perhatian setelah Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengajukan usulan PPh Final 0,5 persen atas penghasilan jasa medis dokter yang berasal dari pelayanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/BPJS Kesehatan.

Usulan tersebut tertuang dalam surat PB IDI tertanggal 24 Agustus 2026 kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam dokumen itu, PB IDI meminta pemerintah mengkaji perlakuan perpajakan khusus untuk penghasilan dokter yang bersumber dari pelayanan JKN.

Jadi, persoalannya bukan permintaan agar seluruh penghasilan dokter bebas pajak.

PB IDI secara spesifik meminta penghasilan jasa medis yang dapat diidentifikasi berasal dari pelayanan JKN memperoleh perlakuan pajak tersendiri.

Jika tarif 0,5 persen belum memungkinkan, PB IDI mengusulkan alternatif dengan tarif paling tinggi 1 persen.

Mengapa PB IDI Menganggap Jasa Medis JKN Berbeda?

Argumentasi utama PB IDI bertumpu pada karakter sosial Program JKN.

Dalam surat tersebut, PB IDI menilai pelayanan dokter kepada peserta JKN tidak sepenuhnya dapat dipandang sebagai transaksi kesehatan komersial. JKN merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional, sedangkan BPJS Kesehatan menjalankan fungsi sebagai badan hukum publik.

Karena itu, menurut PB IDI, penghasilan dokter dari layanan JKN memiliki dimensi sosial yang kuat.

Ada persoalan lain yang menjadi sorotan.

PB IDI menyebut jasa medis dokter dalam berbagai pelayanan JKN dapat berada sekitar sepertiga hingga seperlima dari jasa medis untuk pelayanan sejenis kepada pasien umum atau non-JKN.

Angka tersebut merupakan argumentasi PB IDI dalam surat permohonannya, sehingga tidak tepat jika digeneralisasi sebagai angka yang berlaku untuk seluruh dokter, rumah sakit, jenis layanan, dan wilayah Indonesia.

Meski imbalan dapat berbeda, tanggung jawab profesional dokter tetap melekat.

Dokter tetap harus memenuhi standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, disiplin profesi, kebutuhan medis pasien, serta prinsip keselamatan pasien.

Dengan demikian, PB IDI melihat adanya kesenjangan antara tanggung jawab profesional, karakter sosial pelayanan JKN, dan imbalan jasa medis yang diterima dokter.

Mengapa Tarifnya 0,5 Persen?

Usulan PPh dokter JKN yang diajukan PB IDI memiliki beberapa bagian penting.

Pertama, organisasi tersebut meminta PPh Final sebesar 0,5 persen dari jumlah bruto jasa medis JKN yang diterima dokter.

Kedua, apabila pemerintah belum dapat menerapkan tarif tersebut, PB IDI mengusulkan alternatif dengan batas paling tinggi 1 persen.

Ketiga, penghasilan yang sudah dikenai PPh Final tersebut diusulkan tidak digabungkan kembali dengan penghasilan lain dalam penghitungan PPh berdasarkan tarif progresif.

Keempat, PB IDI mengusulkan pemotongan dilakukan pada sumber pembayaran, misalnya rumah sakit, klinik, fasilitas pelayanan kesehatan, atau pihak yang membayarkan jasa medis.

Dengan mekanisme tersebut, administrasi pajak diharapkan lebih sederhana, transparan, dan mudah diverifikasi.

Namun, ada satu hal yang harus digarisbawahi.

PPh Final 0,5 persen belum menjadi tarif khusus bagi dokter JKN.

Tarif tersebut masih merupakan usulan PB IDI kepada pemerintah.

Sementara itu, pemerintah memang mempertahankan fasilitas PPh Final 0,5 persen dalam PP Nomor 20 Tahun 2026 bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang memenuhi persyaratan. DJP menjelaskan bahwa fasilitas tersebut ditujukan kepada kelompok wajib pajak tertentu, termasuk wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan tertentu, dan koperasi.

Karena itu, tarif 0,5 persen dalam aturan tersebut tidak otomatis berarti dokter dapat menggunakan tarif tersebut atas penghasilan jasa medisnya. Bahkan, ketentuan baru tersebut mempertegas batasan terhadap penghasilan dari pekerjaan bebas.

Di sinilah permintaan PB IDI menjadi penting.

Organisasi profesi tersebut justru meminta pemerintah membuat perlakuan khusus untuk penghasilan dokter yang berasal dari pelayanan JKN.

Keringanan Pajak atau Keadilan Fiskal?

Pertanyaan berikutnya jauh lebih besar daripada sekadar angka 0,5 persen.

Apakah perlakuan pajak yang berbeda dapat dibenarkan karena sebuah pekerjaan mempunyai fungsi sosial?

PB IDI menjawabnya dengan argumentasi bahwa dokter JKN menjalankan pelayanan dalam sistem jaminan sosial negara. Dokter tidak bebas menentukan tarif jasa medis seperti pada layanan komersial, tetapi tetap menanggung tanggung jawab profesional dan risiko hukum.

Dari sudut pandang tersebut, PB IDI menilai penghasilan dokter JKN tidak semestinya diperlakukan sepenuhnya sama dengan penghasilan dari pelayanan profesional komersial.

PB IDI bahkan menyebut pembebasan PPh atas jasa medis JKN sebagai alternatif yang dapat dipertimbangkan.

Namun, jika opsi pembebasan belum memungkinkan, tarif 0,5 persen dinilai lebih realistis dan proporsional.

Pemerintah tentu harus menghitung konsekuensinya secara menyeluruh.

Di satu sisi, kebijakan tersebut berpotensi memberikan kepastian dan kesederhanaan administrasi bagi dokter. Di sisi lain, negara perlu menghitung dampaknya terhadap penerimaan pajak, mencegah penyalahgunaan skema, serta memastikan hanya penghasilan yang benar-benar berasal dari JKN yang memperoleh perlakuan khusus.

Bola Kini Berada di Pemerintah

Surat PB IDI telah menyampaikan permintaan yang cukup spesifik: PPh Final 0,5 persen, alternatif maksimal 1 persen, pemisahan dari penghasilan lain, serta kemungkinan pembebasan PPh atas jasa medis JKN.

Selanjutnya, pemerintah perlu menguji usulan tersebut dari sisi hukum, fiskal, administrasi, dan keberlanjutan program JKN.

Perdebatan ini juga tidak semestinya dipersempit menjadi persoalan apakah dokter ingin membayar pajak lebih kecil.

Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana negara merancang pajak ketika sebuah profesi menjalankan pelayanan dalam sistem jaminan sosial dengan karakter nonkomersial.

Bagi masyarakat, ujung pembahasannya tetap sama: ketersediaan dokter, mutu pelayanan, keberlanjutan JKN, dan akses kesehatan yang terjangkau.

Jika pemerintah akhirnya mempertimbangkan skema khusus, desainnya harus transparan, terukur, dan memiliki batas yang jelas. Sebaliknya, jika pemerintah menolaknya, alasan fiskal dan hukumnya juga perlu disampaikan secara terbuka.

Sebab, ketika dokter diminta ikut menopang sistem kesehatan nasional, pertanyaan tentang pajak bukan hanya soal berapa persen yang harus dibayar. Ini tentang bagaimana negara menilai sebuah pekerjaan yang memikul tanggung jawab profesional sekaligus fungsi sosial. (Red)