Arah kebijakan Menteri Kebudayaan Thailand menempatkan budaya sebagai penggerak ekonomi dan identitas publik.
albadarpost.com, BERITA DUNIA – Pagi itu, Sabida Thaiseth melangkah ke kantor Kementerian Kebudayaan Thailand dengan iringan doa. Tidak ada pidato panjang. Tidak pula selebrasi berlebihan. Namun sejak 19 September 2025, langkah itu menandai babak baru arah kebijakan kebudayaan Thailand—lebih dekat ke ekonomi, tetapi tetap bertumpu pada identitas.
Bagi publik, penunjukan Sabida Thaiseth sebagai Menteri Kebudayaan Thailand bukan sekadar rotasi kabinet. Jabatan itu memuat harapan yang lebih konkret: bagaimana kebudayaan tidak berhenti sebagai simbol, tetapi hadir sebagai ruang hidup, kerja, dan penghidupan masyarakat. Terutama di tengah tekanan globalisasi dan perubahan selera generasi muda.
Sabida, politisi Partai Bhumjaithai yang lahir pada 11 Oktober 1984, bukan wajah baru di pemerintahan. Sebelumnya, ia menjabat Wakil Menteri Dalam Negeri hingga pertengahan 2025. Latar belakang hukum membentuk gaya kerjanya: sistematis, berhitung, dan cenderung menghindari jargon kosong. Ia juga kerap disalahpahami berasal dari Thailand Selatan karena beragama Islam, padahal ia adalah anggota parlemen dari wilayah utara Thailand, dengan latar keluarga keturunan Pakistan.
Budaya sebagai Aktivitas Sehari-hari
Dalam sejumlah pernyataan kebijakan awalnya, Sabida menempatkan budaya bukan sebagai barang museum. Ia mendorong konsep “Thai Thai”—sebuah pendekatan yang berupaya membuka potensi budaya lokal agar hadir di ruang publik, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Bagi warga, pendekatan ini terasa dekat. Situs budaya yang selama ini hidup di kampung, namun tak tercatat di peta wisata internasional, mulai dipandang sebagai aset. Ruang seni dimodernisasi agar lebih mudah diakses. Budaya digital dan virtual diperluas agar generasi muda tidak merasa tradisi sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka.
Baca juga: Warga Singapura Dihukum 12 Minggu Penjara
Kebijakan ini bergerak di tingkat keseharian. Dari komunitas, dari daerah, dari ruang-ruang kecil yang selama ini luput dari perhatian negara.
Festival, Film, dan Dampak Ekonomi Lokal
Salah satu penanda arah kebijakan Sabida adalah Thailand Biennale 2025 di Phuket. Festival seni kontemporer itu melibatkan lebih dari 65 seniman dari 25 negara. Bagi pemerintah, ini bukan sekadar pameran seni. Ia diproyeksikan menarik sekitar tiga juta pengunjung dan berpotensi menggerakkan ekonomi hingga 30 miliar baht.
Dampaknya terasa di tingkat lokal. Penginapan, pekerja kreatif, UMKM, hingga sektor jasa ikut bergerak. Di saat yang sama, kebijakan ini memberi ruang bagi seniman lokal untuk berdampingan dengan jejaring global—bukan tersingkir oleh arus besar industri budaya internasional.
Di sektor lain, dukungan terhadap film lokal diperkuat. Negara memberi ruang bagi sineas Thailand untuk mengangkat cerita sendiri, dengan harapan identitas budaya tidak hanya dikonsumsi di dalam negeri, tetapi juga tampil di layar global.
Antara Harapan dan Tantangan
Namun kebijakan kebudayaan tidak selalu berjalan mulus. Tantangan utamanya adalah memastikan semua ini tidak berhenti di pusat wisata dan kota besar. Keterlibatan komunitas lokal, distribusi anggaran, serta keberlanjutan program menjadi pertanyaan yang terus mengiringi.
Baca juga: Melapor Korupsi, Kerap Terasa Berisiko?
Upaya menjadikan Chiang Mai sebagai situs Warisan Dunia UNESCO, misalnya, membuka peluang perlindungan budaya. Tetapi juga menuntut tata kelola yang adil agar warga tidak sekadar menjadi latar bagi proyek besar negara.
Sabida Thaiseth kini berdiri di persimpangan penting. Ia memimpin kementerian yang menghubungkan identitas, ekonomi, dan diplomasi budaya. Keberhasilannya akan diukur bukan dari jumlah festival atau angka kunjungan, melainkan dari sejauh mana kebijakan itu dirasakan warga sebagai bagian dari hidup mereka sendiri.
Kebijakan Menteri Kebudayaan Thailand menempatkan budaya sebagai ruang hidup warga, bukan sekadar simbol negara. (Red/Arrian)
