Dishub Jabar memprediksi 21,2 juta pergerakan Nataru, memicu tekanan lalu lintas wisata dan kebijakan pengendalian.
albadarpost.com, FOKUS – Dinas Perhubungan Jawa Barat memprediksi lonjakan besar pergerakan Nataru 2025/2026. Sekitar 21,2 juta orang diperkirakan melakukan perjalanan selama libur Natal dan Tahun Baru. Angka ini setara 42 persen penduduk Jawa Barat dan berpotensi menekan sistem transportasi, terutama di jalur wisata.
Lonjakan tersebut bukan sekadar statistik. Dampaknya langsung terasa pada warga, mulai dari kemacetan panjang, pembatasan moda transportasi lokal, hingga penyesuaian aktivitas ekonomi di daerah tujuan wisata.
Dominasi Perjalanan Wisata
Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Dhani Gumelar, menjelaskan bahwa mayoritas pergerakan Nataru tahun ini didominasi aktivitas wisata. Dari total 21,2 juta pelaku perjalanan, sekitar 60 persen bepergian untuk berlibur. Sementara 35,1 persen melakukan mudik, 4,1 persen bersilaturahmi tanpa mudik, dan sisanya untuk keperluan lain termasuk bekerja.
“Dari 21,2 juta orang yang akan bepergian itu, sekitar 60 persen untuk berwisata,” kata Dhani di Bandung, Jumat (26/12/2025).
Dominasi perjalanan wisata menunjukkan perubahan pola mobilitas masyarakat. Libur panjang Nataru kini lebih dimanfaatkan sebagai momentum rekreasi keluarga, bukan semata perjalanan pulang kampung. Kondisi ini memperbesar tekanan di wilayah tujuan wisata, bukan di daerah asal.
Daerah Asal dan Tujuan Terpadat
Hasil survei Dishub Jabar mencatat lima daerah asal dengan jumlah pelaku perjalanan terbanyak. Kabupaten Bogor berada di posisi teratas dengan 3,76 juta orang. Disusul Kabupaten Bandung 2,52 juta, Kota Bandung 1,79 juta, serta Kota Depok dan Kota Bekasi masing-masing sekitar 1,6 juta orang.
Kepadatan ini berbanding lurus dengan wilayah tujuan. Kabupaten Bandung diprediksi menerima 3,98 juta kunjungan, diikuti Kabupaten Bogor 3,88 juta dan Kota Bandung 3,03 juta. Kabupaten Garut dan Tasikmalaya juga masuk lima besar destinasi favorit.
Untuk destinasi spesifik, kawasan Pangandaran menjadi tujuan paling diminati dengan lebih dari 2 juta kunjungan. Kota Bandung dan kawasan Puncak menyusul, diikuti Lembang. Pilihan destinasi ini menegaskan konsentrasi arus wisata di wilayah dengan akses jalan terbatas.
Moda Transportasi dan Risiko Kemacetan
Survei Dishub Jabar menunjukkan mobil pribadi masih menjadi moda utama pergerakan Nataru, dipilih oleh 65,2 persen pelaku perjalanan. Sepeda motor menyusul 15,2 persen, sementara kereta api 13,3 persen.
Ketergantungan pada kendaraan pribadi meningkatkan risiko kemacetan, terutama di jalur wisata. Sistem jalan yang tidak dirancang untuk lonjakan ekstrem membuat potensi kepadatan sulit dihindari tanpa intervensi kebijakan.
Strategi Pengendalian dan Dampaknya
Untuk mengurai kemacetan, Dishub Jabar memfokuskan pengawasan di tujuh titik rawan: Puncak, Pelabuhan Ratu, Lembang–Ciater, Ciwidey–Pangalengan, Garut, Kuningan, dan Pangandaran.
Baca juga: Kejaksaan Agung Mutasi Puluhan Kajari
Selain itu, pemerintah daerah mengambil langkah tidak populer tetapi strategis dengan meliburkan sementara angkutan kota, delman, dan becak pada tanggal tertentu. Kebijakan ini berdampak pada 4.711 pengemudi, namun disertai kompensasi Rp200 ribu per hari per orang.
Di Kota Bandung, kebijakan lebih jauh disiapkan. Operasional angkot akan diliburkan pada 31 Desember 2025 dan 1 Januari 2026, dengan kompensasi Rp500 ribu per sopir. Langkah ini dimaksudkan untuk menekan kepadatan ekstrem saat puncak pergantian tahun.
Analisis Dampak Publik
Kebijakan pengendalian lalu lintas ini mencerminkan dilema klasik pengelolaan libur panjang: menyeimbangkan kelancaran mobilitas wisata dengan keberlangsungan ekonomi transportasi lokal. Kompensasi menjadi instrumen penting agar kebijakan pengendalian tidak menimbulkan beban sosial baru.
Lonjakan pergerakan Nataru menunjukkan bahwa persoalan mobilitas tidak lagi bersifat musiman semata, melainkan struktural. Tanpa penguatan transportasi publik dan distribusi destinasi wisata yang lebih merata, tekanan serupa berpotensi berulang setiap tahun.
Prediksi 21,2 juta pelaku perjalanan selama Nataru menjadi peringatan bagi pemerintah daerah. Pengelolaan mobilitas libur panjang menuntut kebijakan berbasis data, keberanian mengambil keputusan, dan perlindungan kepentingan publik secara seimbang.
Lonjakan pergerakan Nataru di Jawa Barat menuntut kebijakan lalu lintas berbasis data agar mobilitas wisata tidak membebani warga. (Red/Asep Chandra).
