Pajak Hotel Garut Dipakai Bangun Jalan? Ini Penjelasan Bupati

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Pajak Hotel Garut sebenarnya mengalir ke mana? Pertanyaan itu kerap muncul di tengah masyarakat, terutama ketika masih ada ruas jalan yang membutuhkan perbaikan dan fasilitas publik yang dinilai belum merata. Menjawab hal tersebut, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menegaskan bahwa pajak hotel dan restoran kembali kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur serta pembiayaan berbagai layanan publik.

Pernyataan itu disampaikan saat pelantikan pengurus Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPC PHRI) Kabupaten Garut masa bakti 2026–2031 di Sabda Alam Hotel & Resort, Tarogong Kaler.

“Pajak hotel dan restoran pada akhirnya kembali kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik,” ujar Bupati Garut, sebagaimana dikutip dari laman resmi Pemerintah Kabupaten Garut.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi jawaban atas pertanyaan publik mengenai manfaat nyata pajak daerah yang dibayarkan oleh pelaku usaha perhotelan dan restoran.

Pajak Masuk PAD, Lalu Kembali ke Masyarakat

Bupati menjelaskan bahwa pajak hotel dan restoran merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana tersebut kemudian menjadi bagian dari pembiayaan berbagai program pemerintah daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan.

Namun demikian, manfaat pembangunan itu juga menjadi ruang evaluasi bersama. Sebab, ukuran keberhasilan tidak berhenti pada besarnya penerimaan pajak, melainkan sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan hasilnya melalui jalan yang lebih baik, fasilitas publik yang lebih layak, serta pelayanan yang semakin mudah diakses.

Kolaborasi Pemerintah dan PHRI Dinilai Penting

Dalam kesempatan yang sama, Abdusy Syakur Amin mengajak PHRI menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pariwisata Garut.

PHRI merupakan organisasi yang mewadahi pelaku usaha hotel dan restoran di Indonesia. Menurut Bupati, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing pariwisata sekaligus memperkuat ekonomi daerah.

Ia menilai pertumbuhan sektor perhotelan dan restoran tidak hanya berdampak pada meningkatnya kunjungan wisatawan, tetapi juga membuka lapangan kerja, menggerakkan pelaku UMKM, serta memperbesar kontribusi terhadap PAD Kabupaten Garut.

Transparansi Jadi Kunci Membangun Kepercayaan Publik

Di sisi lain, pernyataan Bupati juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan pajak daerah.

Masyarakat pada dasarnya tidak hanya ingin mengetahui bahwa pajak digunakan untuk pembangunan, tetapi juga ingin melihat hasilnya secara nyata. Jalan yang lebih baik, fasilitas umum yang memadai, pelayanan kesehatan yang meningkat, hingga ruang publik yang nyaman merupakan bentuk akuntabilitas yang paling mudah dirasakan warga.

Karena itu, keterbukaan informasi mengenai penggunaan PAD menjadi faktor penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Pembangunan Tidak Cukup Hanya dengan Pajak

Pajak memang menjadi salah satu tulang punggung pembangunan daerah. Akan tetapi, keberhasilan pembangunan juga bergantung pada tata kelola anggaran yang efektif, pengawasan yang kuat, serta pelaksanaan program yang tepat sasaran.

Dengan kata lain, meningkatnya penerimaan pajak harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas belanja daerah. Tanpa pengelolaan yang baik, besarnya PAD belum tentu berbanding lurus dengan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, DPRD, aparat pengawas, media, dan masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan setiap rupiah pajak benar-benar menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan publik.

Menunggu Dampak Nyata di Lapangan

Pernyataan Bupati Garut memberikan gambaran mengenai arah pemanfaatan pajak hotel dan restoran. Namun, pertanyaan berikutnya yang layak terus dikawal adalah bagaimana realisasi manfaat tersebut dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Garut.

Bagi publik, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang diumumkan, melainkan dari perubahan yang benar-benar terlihat dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Itulah sebabnya, transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi berkala tetap menjadi elemen penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pajak bukan sekadar angka yang masuk ke kas daerah. Nilainya baru terasa ketika berubah menjadi jalan yang lebih mulus, pelayanan yang lebih baik, dan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Di situlah janji pemerintah bertemu dengan hak publik untuk terus mengawasi. (GZ)