90 Persen Hidran Kota Tasikmalaya Tak Berfungsi, Seberapa Siap?

albadarpost.com, BERITA DAERAH — Kesiapan infrastruktur penanganan kebakaran di Kota Tasikmalaya menjadi perhatian setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengungkap kondisi hidran air di wilayah kota.

Dikutip dari RRI, BPBD Kota Tasikmalaya menyebut sekitar 90 persen hidran tidak berfungsi. Temuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan salah satu fasilitas pendukung pemadaman ketika kebakaran terjadi di kawasan perkotaan.

Persoalannya bukan sekadar berapa banyak hidran yang berdiri di pinggir jalan. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah fasilitas tersebut benar-benar dapat menyediakan air ketika petugas membutuhkannya.

Angka 90 Persen Perlu Dibuka Lebih Rinci

Pernyataan mengenai sekitar 90 persen hidran yang tidak berfungsi tentu membutuhkan penjelasan lebih detail.

Publik perlu mengetahui berapa jumlah total hidran yang diperiksa, di mana saja lokasinya, serta berapa unit yang dinyatakan tidak dapat digunakan.

Sebab, angka persentase tanpa jumlah dasar membuat skala persoalan sulit diukur.

Apakah hidran tidak berfungsi karena tidak ada pasokan air? Apakah tekanannya terlalu rendah? Apakah terdapat kerusakan pada perangkat? Atau persoalannya berkaitan dengan jaringan yang mengalirkan air menuju hidran?

Pertanyaan tersebut penting karena penyebab kerusakan akan menentukan bentuk penanganannya.

Hingga artikel ini disusun, rincian tersebut belum tersedia dalam sumber resmi yang dapat diverifikasi secara terbuka.

Ketika Kebakaran Terjadi, Sumber Air Menjadi Krusial

Dalam penanganan kebakaran, kecepatan merupakan faktor penting. Petugas membutuhkan pasokan air yang memadai untuk menjaga operasi pemadaman tetap berjalan.

Jika sebuah hidran tidak dapat digunakan, petugas harus mengandalkan sumber air alternatif, termasuk pasokan dari kendaraan pemadam.

Kondisi tersebut tidak serta-merta berarti sistem pemadaman kebakaran Kota Tasikmalaya tidak siap. Namun, jika benar mayoritas hidran tidak berfungsi, pemerintah perlu menjelaskan bagaimana sistem penyediaan air untuk pemadaman saat ini dijalankan.

Pertanyaan itu semakin relevan di tengah kondisi kemarau yang masih berdampak pada sejumlah wilayah Kota Tasikmalaya.

Data yang diberitakan pada 29 September menunjukkan 48 dari 69 kelurahan terdampak kekeringan. BPBD juga mencatat distribusi air bersih mencapai 377 rit ke 187 titik hingga 28 September 2026, atau sekitar 1,7 juta liter.

Konteks tersebut tidak berarti kekeringan menjadi penyebab hidran tidak berfungsi. Namun, kondisi ketersediaan air dan kesiapan infrastruktur pemadam merupakan dua hal yang patut dijelaskan pemerintah kepada publik.

Siapa yang Bertanggung Jawab?

Pertanyaan berikutnya adalah mengenai pemeliharaan.

Masyarakat berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab memastikan hidran tetap dapat digunakan, kapan pemeriksaan terakhir dilakukan, serta bagaimana mekanisme perbaikannya.

Jika kerusakan berkaitan dengan jaringan air, perlu pula dijelaskan peran pengelola sistem penyediaan air.

Sebaliknya, apabila persoalannya berada pada perangkat hidran, pemerintah perlu menjelaskan instansi yang bertanggung jawab melakukan pemeliharaan dan penggantian.

Yang tidak kalah penting adalah anggaran.

Berapa biaya yang disiapkan pemerintah untuk pemeliharaan hidran pada 2026? Apakah sudah tersedia program perbaikan? Dan kapan fasilitas yang tidak berfungsi ditargetkan kembali siap digunakan?

Data Hidran Perlu Dibuka kepada Publik

Temuan ini semestinya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk membuka informasi mengenai kondisi hidran secara lebih rinci.

Setidaknya, publik perlu mengetahui:

• jumlah total hidran di Kota Tasikmalaya;
• lokasi masing-masing hidran;
• status kondisi setiap hidran;
• hasil pemeriksaan terakhir;
• jenis kerusakan;
• instansi yang bertanggung jawab;
• anggaran pemeliharaan atau perbaikan;
• serta target penyelesaian perbaikan.

Keterbukaan data akan membuat masyarakat dapat membedakan antara fasilitas yang tersedia secara fisik dan fasilitas yang benar-benar siap digunakan.

Bukan Sekadar Soal Hidran

Kota Tasikmalaya sebenarnya telah memiliki perencanaan sistem proteksi kebakaran. Dokumen perencanaan daerah juga memuat indikator layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban kebakaran.

Dalam dokumen RKPD 2026, BPBD mencatat target layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban kebakaran yang sesuai response time sebesar 86 persen, dengan realisasi yang tercatat sebelumnya sebesar 70,12 persen.

Data tersebut berasal dari periode kinerja sebelumnya dan bukan ukuran langsung kondisi hidran pada 2026. Namun, data itu menunjukkan bahwa kesiapan penanganan kebakaran memang memiliki indikator kinerja yang dapat diukur.

Karena itu, persoalan hidran sebaiknya tidak berhenti pada pernyataan bahwa sekitar 90 persen fasilitas tersebut tidak berfungsi.

Pertanyaan publik berikutnya adalah:

Berapa yang rusak, mengapa rusak, siapa yang memperbaiki, berapa anggarannya, dan kapan seluruh hidran dinyatakan siap kembali?

Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan apakah temuan BPBD hanya menjadi catatan kondisi infrastruktur atau benar-benar berujung pada perbaikan sistem proteksi kebakaran Kota Tasikmalaya. (Red)