Bupati Tasikmalaya pimpin Hari Amal Bakti Kemenag ke-80, dorong kerukunan umat dan layanan publik inklusif.
albadarpost.com, BERITA DAERAH – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menegaskan komitmennya menjaga kerukunan umat beragama sebagai fondasi pelayanan publik yang adil dan inklusif. Komitmen itu ditegaskan saat Bupati Tasikmalaya memimpin langsung upacara peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia tingkat Kabupaten Tasikmalaya, Sabtu (3/1/2026).
Upacara digelar di halaman belakang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran pimpinan serta pegawai Kementerian Agama, tokoh agama, dan sejumlah undangan dari berbagai elemen masyarakat.
Momentum Hari Amal Bakti tahun ini menjadi penting karena tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi ruang refleksi peran negara dalam mengelola keberagaman. Di tengah meningkatnya tantangan sosial, isu intoleransi, serta polarisasi berbasis identitas, peran Kementerian Agama dan pemerintah daerah dinilai semakin strategis.
Tema yang diusung, โUmat Rukun Bersinergi, Indonesia Damai dan Majuโ, menegaskan arah kebijakan tersebut. Tema ini menempatkan kerukunan umat beragama bukan sekadar nilai moral, tetapi sebagai prasyarat bagi stabilitas sosial dan keberhasilan pembangunan daerah.
Kerukunan Umat dan Tanggung Jawab Negara
Dalam peringatan Hari Amal Bakti, Bupati Tasikmalaya menekankan bahwa kerukunan umat beragama harus terus dijaga melalui kebijakan yang adil dan pelayanan publik yang setara. Menurutnya, keberagaman bukan beban, melainkan modal sosial yang harus dikelola dengan pendekatan kolaboratif.
Baca juga: Wisata Pangandaran Menarik Ribuan Pengunjung
Menurut Bupati, Hari Amal Bakti, menjadi pengingat bahwa Kementerian Agama memikul tanggung jawab strategis dalam membina kehidupan beragama yang moderat, toleran, dan berkeadaban. Peran tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi harus disinergikan dengan pemerintah daerah dan unsur masyarakat lainnya.
Secara kelembagaan, Kementerian Agama berperan penting dalam pengelolaan pendidikan keagamaan, pelayanan keagamaan, serta pembinaan umat lintas agama. Semua itu bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar warga, sehingga kualitas layanan Kemenag berdampak langsung pada kepercayaan publik.
Baca juga: Gurun Melimpah, Saudi Tetap Impor Pasir
Dalam konteks Kabupaten Tasikmalaya, yang dikenal sebagai daerah dengan basis religius kuat dan keragaman latar belakang sosial, pengelolaan kehidupan beragama menuntut sensitivitas kebijakan. Pemerintah daerah dituntut hadir sebagai fasilitator, bukan hanya regulator.
Sinergi untuk Pelayanan Publik yang Inklusif
Peringatan Hari Amal Bakti juga menjadi momentum evaluasi tata kelola pelayanan publik berbasis kerukunan. Pemerintah daerah menilai bahwa harmoni sosial akan sulit terwujud tanpa pelayanan publik yang adil, transparan, dan responsif terhadap seluruh kelompok masyarakat.
Kerukunan umat beragama memiliki korelasi langsung dengan stabilitas daerah. Ketika relasi sosial terjaga, potensi konflik dapat ditekan, dan energi masyarakat dapat diarahkan pada aktivitas produktif, termasuk pembangunan ekonomi dan sosial.
Kehadiran Forkopimda, tokoh agama, serta jajaran Kementerian Agama dalam upacara ini mencerminkan pentingnya pendekatan kolaboratif. Negara tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga harmoni sosial. Dibutuhkan peran aktif tokoh masyarakat, pemuka agama, dan institusi pendidikan.
Hari Amal Bakti ke-80 ini juga menandai perjalanan panjang Kementerian Agama sejak berdiri pada 1946. Selama delapan dekade, Kemenag menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan kepentingan publik.
Di tingkat daerah, tantangan ke depan tidak ringan. Perkembangan teknologi informasi, arus ideologi global, serta dinamika sosial menuntut pendekatan baru dalam pembinaan umat. Pemerintah daerah diharapkan mampu menerjemahkan nilai-nilai kerukunan ke dalam kebijakan yang konkret dan terukur.
Refleksi dan Dampak Jangka Panjang
Peringatan Hari Amal Bakti bukan sekadar perayaan rutin, tetapi refleksi atas bagaimana negara hadir dalam kehidupan beragama warganya. Di Tasikmalaya, peringatan ini menegaskan bahwa kerukunan bukan slogan, melainkan kerja berkelanjutan yang membutuhkan konsistensi kebijakan.
Dengan menjadikan kerukunan sebagai fondasi pelayanan publik, pemerintah daerah berharap tercipta iklim sosial yang kondusif. Iklim ini penting untuk mendukung agenda pembangunan daerah, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama RI di Kabupaten Tasikmalaya menutup tahun dengan pesan jelas: pembangunan daerah tidak akan berkelanjutan tanpa harmoni sosial dan sinergi lintas sektor.
Hari Amal Bakti ke-80 menegaskan kerukunan umat sebagai fondasi pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan di Tasikmalaya. (Red/Asep Chandra)
