Breaking News
light_mode
Beranda » Berita Daerah » 45 Ribu Anak Tak Sekolah di Garut, Data Resmi Ungkap Fakta Lain
IKLAN SPONSOR
PostPay
RumahModis
Dapur Laziiz

45 Ribu Anak Tak Sekolah di Garut, Data Resmi Ungkap Fakta Lain

  • account_circle redaktur
  • calendar_month Senin, 16 November 2026 | 6 Jumadilakhir 1448 H | 09:11:37 WIB
  • visibility 76

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Pernyataan Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengenai sekitar 45 ribu anak yang tidak bersekolah memunculkan pertanyaan penting tentang kondisi pendidikan daerah. Sebab, portal data resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut mencatat 4.139 anak terkonfirmasi sebagai Anak Tidak Sekolah (ATS), berdasarkan pendataan per 9 Oktober 2026.

Perbedaan angka tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya kesalahan. Namun, publik perlu mengetahui apakah angka 45 ribu mencakup seluruh anak dalam daftar pendataan, termasuk yang belum diverifikasi, atau menggunakan cakupan dan periode penghitungan berbeda.

Persoalan ini menjadi perhatian setelah Bupati Garut menyampaikan angka 45 ribu anak tidak bersekolah saat melepas kegiatan jalan sehat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam rangka HUT ke-81 PGRI dan Hari Guru Nasional 2026. Kegiatan berlangsung di halaman SOR RAA Adiwidjaya, Kecamatan Tarogong Kidul, Sabtu, 14 November 2026.

Di tengah upaya pemerintah memperluas akses pendidikan melalui bantuan keuangan dan perlengkapan sekolah, persoalan mendasar justru terletak pada ketepatan data. Tanpa angka yang jelas, pemerintah berisiko menetapkan sasaran program yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Data ATS Garut: 29.845 Tercatat, 4.139 Terkonfirmasi

Portal SADATA Dinas Pendidikan Kabupaten Garut menyajikan data Anak Tidak Sekolah dalam tiga kategori. Pembagian tersebut penting karena setiap angka menggambarkan tahapan pendataan yang berbeda.

Berdasarkan pembaruan pendataan bertanggal 9 Oktober 2026, terdapat 29.845 anak dalam daftar pencatatan. Dari jumlah tersebut, petugas telah memverifikasi 6.222 anak melalui pemeriksaan lapangan. Selanjutnya, sebanyak 4.139 anak terkonfirmasi sebagai ATS aktif.

Artinya, angka 29.845 belum seluruhnya merupakan anak yang terbukti tidak bersekolah. Sebagian masih menunggu pemeriksaan petugas. Bahkan, dari anak yang sudah diverifikasi, sekitar 33 persen ternyata tidak memenuhi kriteria ATS aktif.

SADATA menjelaskan bahwa angka tercatat mencakup seluruh data yang masuk, baik yang sudah maupun belum diverifikasi. Sementara itu, kategori terkonfirmasi merujuk pada anak yang setelah pemeriksaan lapangan memang masih tidak bersekolah dan alasannya tidak menggugurkan status tersebut.

Dengan demikian, membaca angka pertama tanpa melihat tahapan verifikasi dapat menghasilkan gambaran yang berlebihan. Data terkonfirmasi juga masih berpotensi bertambah karena proses pemeriksaan belum selesai.

Mengapa Angka 45 Ribu dan Data SADATA Berbeda?

Pernyataan Bupati mengenai sekitar 45 ribu anak tidak bersekolah perlu dibaca bersama data administrasi Dinas Pendidikan. Namun, kedua angka tersebut belum dapat dibandingkan secara langsung karena sumber berita HUT PGRI tidak menjelaskan tahun pendataan, definisi operasional, maupun cakupan kelompok anak yang dihitung.

Sementara itu, SADATA memberikan penjelasan mengenai jumlah data yang tercatat, diverifikasi, dan terkonfirmasi. Perbedaan kategori tersebut menunjukkan bahwa proses validasi menjadi bagian penting dalam menentukan jumlah ATS yang benar-benar membutuhkan intervensi.

Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan pemerintah daerah. Pertama, apakah angka 45 ribu berasal dari pendataan dengan cakupan lebih luas. Kedua, apakah angka itu memasukkan anak yang belum pernah sekolah, anak putus sekolah, dan lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan. Ketiga, apakah seluruh data tersebut telah melalui pemeriksaan lapangan.

Kejelasan ini penting agar masyarakat tidak salah memahami besarnya persoalan. Pemerintah juga perlu menjelaskan hubungan antara angka yang disampaikan Bupati dan data yang ditampilkan dalam portal resmi Dinas Pendidikan.

Baca juga: Anak Tidak Sekolah di Tasikmalaya Jadi Sorotan Pemkot

Bantuan Pendidikan Perlu Menyasar Anak yang Tepat

Dalam peringatan HUT ke-81 PGRI, Bupati Garut menyampaikan bahwa pemerintah daerah menyiapkan sejumlah bantuan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Dukungan itu mencakup Bantuan Keuangan (BIP) serta perlengkapan sekolah berupa seragam, tas, dan sepatu.

Program tersebut dapat membantu keluarga yang menghadapi keterbatasan biaya pendidikan. Namun, penanganan ATS tidak cukup hanya dengan menyediakan perlengkapan sekolah.

Pemerintah perlu mengetahui alasan setiap anak tidak mengakses pendidikan. Keterbatasan ekonomi, anak yang mulai bekerja, persoalan keluarga, dan kurangnya dorongan untuk melanjutkan pendidikan merupakan sejumlah faktor yang pernah disoroti dalam pembahasan penanganan ATS di Garut.

Karena itu, pendataan harus diikuti pemetaan kebutuhan. Anak yang terkendala biaya membutuhkan dukungan berbeda dengan anak yang sudah lama meninggalkan sekolah atau memerlukan jalur pendidikan alternatif.

Dinas Pendidikan juga perlu memperkuat koordinasi dengan sekolah, pemerintah desa, keluarga, dan lembaga pendidikan nonformal. Dengan begitu, program bantuan tidak berhenti pada penyaluran, tetapi berlanjut hingga anak memperoleh akses belajar yang sesuai dengan kondisi mereka.

PGRI dan Sekolah Perlu Terlibat dalam Penanganan ATS

Peringatan HUT PGRI dan Hari Guru Nasional menjadi momentum untuk memperluas peran guru dalam menjaga keberlanjutan pendidikan. Sekolah dapat membantu mendeteksi siswa yang mulai jarang hadir, menghubungi keluarga, dan melaporkan kondisi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Sebelumnya, Pemkab Garut juga telah membahas rencana sistem notifikasi digital untuk memantau kehadiran siswa. Sistem tersebut diarahkan agar orang tua dan sekolah dapat mengetahui lebih cepat ketika seorang siswa tidak mengikuti pembelajaran.

Langkah pencegahan seperti itu penting. Sebab, anak yang mulai sering absen berisiko meninggalkan sekolah apabila tidak memperoleh pendampingan sejak awal.

Di sisi lain, pemerintah perlu membuka perkembangan data ATS secara berkala. Publik membutuhkan informasi mengenai jumlah anak yang sudah diverifikasi, penyebab mereka tidak bersekolah, serta berapa banyak yang berhasil kembali mengikuti pendidikan.

Baca juga: Hampir 4 Juta Anak Tidak Sekolah, Persoalan Pendidikan Jadi Tantangan Nasional

Pemerintah Perlu Menjelaskan Angka dan Target Penanganan

Perbedaan antara pernyataan 45 ribu anak dan data SADATA menjadi pekerjaan rumah komunikasi publik sekaligus evaluasi kebijakan pendidikan Garut. Pemerintah perlu menyampaikan sumber, periode, definisi, dan cakupan setiap angka agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh.

Selain itu, keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau jumlah bantuan yang disalurkan. Pemerintah perlu menunjukkan berapa anak yang berhasil kembali bersekolah, mengikuti pendidikan kesetaraan, atau memperoleh layanan belajar sesuai kebutuhannya.

Data yang akurat menjadi pintu masuk bagi kebijakan yang tepat sasaran. Tanpa itu, bantuan dapat berjalan, tetapi persoalan utama belum tentu terselesaikan.

Pada akhirnya, angka 45 ribu harus dijelaskan, angka 4.139 harus ditangani, dan setiap anak yang belum memperoleh pendidikan harus ditemukan. Sebab, yang dipertaruhkan bukan sekadar statistik pendidikan Garut, melainkan kesempatan satu generasi untuk membangun masa depannya. (Red)

  • Penulis: redaktur
expand_less
IKLAN SPONSOR
Dapur Laziiz
PostPay
RumahModis