
Dewas RSUD Soekardjo Dipersoalkan, Pengaduan Warga Menunggu Respons Wali Kota
- account_circle redaktur
- calendar_month Senin, 16 November 2026 | 6 Jumadilakhir 1448 H | 16:41:12 WIB
- visibility 61

Ilustrasi editorial mengenai pengaduan warga terkait proses pengangkatan Dewan Pengawas BLUD RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
albadarpost.com, EDITORIAL – Proses pengangkatan Dewan Pengawas (Dewas) BLUD RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya menuai pertanyaan dari masyarakat. Seorang warga bernama Diki melayangkan pengaduan resmi kepada Wali Kota Tasikmalaya pada Selasa, 10 November 2026. Namun, hingga Senin, 16 November 2026, belum ada jawaban substantif atas sejumlah persoalan yang ia ajukan.
Diki menyampaikan bahwa surat pengaduannya telah diterima dan memiliki tanda terima. Ia juga memperoleh konfirmasi bahwa surat tersebut sudah diteruskan kepada Wali Kota. Akan tetapi, menurut informasi yang diterimanya, surat itu belum dibaca oleh kepala daerah.
Dengan demikian, persoalan yang muncul bukan sekadar soal surat sudah sampai atau belum. Publik kini menunggu kepastian bahwa pengaduan tersebut masuk ke proses penanganan dan memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Selasa 10 November saya melayangkan surat pengaduan ke Pemkot. Tapi sampai hari ini 16 November belum ada tanggapan,” ujar Diki.
Lima Persoalan Pengangkatan Dewan Pengawas
Dalam surat pengaduannya, Diki meminta klarifikasi mengenai proses seleksi dan pengangkatan anggota Dewan Pengawas BLUD RSUD dr. Soekardjo yang berlangsung pada 16 September 2026.
Ia mendasarkan permintaan tersebut pada Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2021, khususnya Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8. Selain itu, ia merujuk Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Ada lima pokok yang meminta penjelasan pemerintah daerah.
Pertama, penempatan Drs. H. Asep Maman Permana, M.Si. pada unsur tenaga ahli Dewan Pengawas. Diki meminta penjelasan mengenai kriteria, kompetensi, pengalaman, dan hasil pengkajian yang menjadi dasar penetapannya.
Kedua, penerapan persyaratan usia paling tinggi 60 tahun sebagaimana tercantum dalam Perwali Nomor 25 Tahun 2021. Dokumen Dinas Perhubungan yang dirujuk pelapor mencantumkan delapan digit awal NIP 19660916, yang menunjukkan tanggal lahir 16 September 1966. Sementara itu, publikasi pemerintah menyebut pelantikan berlangsung pada tanggal yang sama pada 2026.
Kondisi tersebut menjadi dasar permintaan klarifikasi mengenai tanggal penetapan keputusan dan waktu yang digunakan pemerintah untuk memeriksa pemenuhan persyaratan usia. Informasi itu belum cukup untuk menyimpulkan adanya pelanggaran.
Ketiga, kronologi seleksi administrasi, pengkajian, rekomendasi, hingga penerbitan surat keputusan. Diki menyoroti publikasi hasil seleksi administrasi pada situs PPID yang tercatat terbit 16 September 2026 pukul 10.36 WIB, sementara berita pelantikan juga muncul pada tanggal yang sama. Ia meminta pemerintah membuka kronologi dan dokumen proses internal agar urutannya dapat dipahami secara utuh.
Keempat, dasar pembentukan dan masa berlaku Tim Pengkaji. Diki meminta kepastian mengenai penggunaan Keputusan Wali Kota Nomor 500/Kep.679-Ek/2021 tertanggal 1 Oktober 2021 dalam proses seleksi 2026, termasuk kemungkinan adanya keputusan perubahan atau pembentukan tim baru.
Kelima, independensi Tim Pengkaji dan potensi konflik kepentingan. Ia meminta penjelasan mengenai mekanisme pencegahan apabila terdapat anggota tim atau pengambil keputusan yang memiliki kepentingan langsung terhadap hasil seleksi.
Kelima pertanyaan itu bukan vonis atas proses pengangkatan. Diki meminta pemerintah menunjukkan dasar administrasi dan pertimbangan yang melandasi keputusan tersebut.
Baca juga: 3 Dewan Pengawas Dilantik, Ini Fokus Pembenahan RSUD Soekardjo
Tanda Terima Bukan Akhir Penanganan
Keberadaan tanda terima menjadi penanda penting bahwa pengaduan telah masuk melalui jalur administrasi. Namun, penerimaan surat tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan yang dilaporkan.
Pemerintah daerah tetap perlu memastikan surat tersebut tercatat, diklasifikasikan, diteruskan kepada pejabat yang berwenang, dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme pengelolaan pengaduan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, melalui Pasal 44 ayat (3), mengatur kewajiban penyelenggara memberikan tanggapan awal tertulis paling lambat 14 hari sejak pengaduan diterima, sekurang-kurangnya mengenai kelengkapan materi pengaduan. Sementara itu, Perwali Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2025 mengatur mekanisme penanganan berdasarkan klasifikasi pengaduan.
Meski demikian, belum tepat menyatakan pemerintah telah melanggar tenggat hanya berdasarkan informasi hingga 16 November. Perlu dipastikan tanggal penerimaan oleh pejabat penghubung serta klasifikasi pengaduannya.
Diki menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat apabila setelah 14 hari pemerintah daerah belum memberikan respons.
“Selanjutnya saya akan ke Ombudsman Provinsi jika setelah 14 hari, Pemkot masih juga belum memberikan respon,” katanya.
Langkah tersebut merupakan pilihan pelapor untuk meminta pengawasan eksternal apabila penanganan pengaduan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pengaduan kepada Ombudsman tetap harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang berlaku.
Pemkot Perlu Memberikan Kepastian
Dalam tata kelola pemerintahan, keterbukaan tidak cukup berhenti pada penerimaan surat. Warga juga berhak memperoleh kepastian mengenai siapa yang menangani pengaduannya, bagaimana prosesnya berjalan, dan kapan pemerintah memberikan tanggapan.
Pemkot Tasikmalaya perlu menjelaskan status pengaduan Diki, termasuk memastikan apakah surat yang telah diteruskan kepada Wali Kota sudah masuk dalam proses telaah dan penanganan oleh perangkat daerah terkait.
Jawaban pemerintah juga penting untuk menjaga prinsip keberimbangan. Penjelasan mengenai dasar pengangkatan, kualifikasi unsur tenaga ahli, tahapan seleksi, serta independensi Tim Pengkaji dapat mencegah berkembangnya dugaan yang belum teruji.
Redaksi memandang, pertanyaan warga mengenai pengangkatan pejabat pengawas rumah sakit daerah layak memperoleh jawaban yang terang. Apalagi, Dewan Pengawas memiliki posisi dalam tata kelola BLUD yang berkaitan dengan akuntabilitas penyelenggaraan layanan publik.
Baca juga: Dewas RSUD Soekardjo Disorot, Perwal 25/2021 Jadi Titik Uji
Pemerintah tentu memiliki prosedur dan tahapan birokrasi. Namun, prosedur semestinya menjadi jalan untuk menyelesaikan pengaduan, bukan alasan yang membuat warga kehilangan kepastian.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya tentang satu surat yang belum dibaca. Ini menyangkut bagaimana pemerintah memperlakukan pertanyaan warganya. Sebab, kepercayaan publik tidak tumbuh dari tanda terima semata, melainkan dari kesediaan pemerintah menjelaskan keputusan dan mempertanggungjawabkannya secara terbuka. (Redaksi)
Catatan redaksi: AlbadarPost membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Wali Kota Tasikmalaya, perangkat daerah terkait, serta pihak-pihak yang disebut dalam pengaduan ini. Seluruh pokok persoalan tetap ditempatkan sebagai permintaan klarifikasi sampai terdapat penjelasan dan dokumen resmi yang dapat diverifikasi.
- Penulis: redaktur













