Sekolah Aman dari Kekerasan, Pemkot Tasikmalaya Didorong Perkuat Evaluasi

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Mewujudkan sekolah aman dari kekerasan membutuhkan lebih dari sekadar sosialisasi. Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu memastikan komitmen pencegahan korupsi, penanganan perundungan, dan penghapusan intoleransi berjalan melalui langkah nyata serta evaluasi yang terukur.

Persoalan tersebut mengemuka dalam kegiatan Internalisasi Pencegahan Korupsi: Penanganan Kekerasan dalam Membangun Budaya Sekolah yang Aman dan Nyaman di Hotel Horison, Kota Tasikmalaya, Selasa (27/10/2026).

Dikutip dari Pemerintah Kota Tasikmalaya, Wakil Wali Kota, Rd. Diky Candra Negara, menegaskan pentingnya integritas dan komitmen bersama untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang bersih, aman, dan nyaman. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atas dipilihnya wilayah tersebut sebagai lokasi kegiatan.

Kegiatan ini membawa dua agenda penting bagi dunia pendidikan, yakni penguatan tata kelola yang berintegritas dan perlindungan siswa dari berbagai bentuk kekerasan. Namun, dampak nyata dari agenda tersebut akan bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan kemampuan para pemangku kepentingan menerjemahkan komitmen menjadi tindakan.

Integritas Pendidikan Harus Berjalan Bersama Perlindungan Siswa

Dalam sambutannya, Diky Candra Negara menekankan bahwa pencegahan korupsi dan penghapusan kekerasan di sekolah merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen lintas sektor.

Menurutnya, pendidikan berkualitas tidak cukup hanya mengejar capaian akademik. Lingkungan belajar juga harus menjunjung tinggi integritas, rasa aman, dan sikap saling menghormati.

Pesan tersebut menempatkan tata kelola pendidikan dan perlindungan siswa sebagai dua hal yang saling berkaitan. Sekolah membutuhkan pengelolaan yang berintegritas, sekaligus budaya yang mencegah intimidasi, perundungan, dan perlakuan diskriminatif.

Karena itu, pencegahan korupsi tidak semestinya berhenti pada pemahaman aturan administratif. Nilai integritas perlu tercermin dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan tanggung jawab, dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pada saat yang sama, perlindungan siswa membutuhkan lingkungan yang memungkinkan anak belajar, berinteraksi, dan menyampaikan persoalan tanpa rasa takut. Kedua agenda tersebut perlu menjadi bagian dari upaya membangun kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Penanganan Perundungan Membutuhkan Mekanisme yang Jelas

Perundungan dan intoleransi dapat mengganggu kenyamanan belajar serta merusak hubungan antarsiswa. Oleh sebab itu, pencegahan kekerasan memerlukan keterlibatan sekolah, pemerintah, orang tua, dan masyarakat.

Tenaga pendidik berperan membangun interaksi yang saling menghormati. Sementara itu, orang tua dapat mendukung upaya tersebut melalui komunikasi terbuka dan pendampingan anak di rumah.

Selain pencegahan, sekolah perlu memiliki mekanisme pengaduan dan penanganan yang jelas. Siswa maupun orang tua harus mengetahui saluran pelaporan, tahapan tindak lanjut, dan bentuk perlindungan yang tersedia ketika muncul dugaan kekerasan.

Setiap laporan juga memerlukan penanganan yang bertanggung jawab dengan memperhatikan privasi dan kepentingan anak. Dengan demikian, siswa dapat mencari bantuan tanpa harus menghadapi risiko intimidasi atau tekanan akibat keberaniannya melapor.

Meski demikian, bahan kegiatan yang tersedia belum memuat data mengenai jumlah kasus kekerasan, target penanganan, ataupun indikator keberhasilan program. Karena itu, belum tersedia dasar yang cukup untuk menyimpulkan sejauh mana kegiatan tersebut akan mengubah kondisi di lingkungan sekolah.

Keterbatasan informasi ini menjadi alasan penting bagi penyelenggara untuk menjelaskan tindak lanjut program kepada publik. Informasi yang terukur akan membantu masyarakat memahami apakah komitmen yang disampaikan telah diterjemahkan menjadi kebijakan dan praktik di lapangan.

Evaluasi Menjadi Kunci Mengukur Dampak Program

Pemerintah Kota Tasikmalaya berharap kegiatan internalisasi tersebut memperkuat sinergi antara pemerintah, tenaga pendidik, satuan pendidikan, orang tua, dan seluruh pemangku kepentingan.

Kolaborasi itu perlu diterjemahkan ke dalam pembagian tanggung jawab yang jelas. Pemerintah dapat memperkuat koordinasi dan pengawasan sesuai kewenangannya, sedangkan satuan pendidikan perlu menjalankan langkah pencegahan serta penanganan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Namun, koordinasi saja belum cukup. Program juga membutuhkan mekanisme evaluasi agar pelaksanaannya dapat ditinjau secara berkala dan kendala yang muncul bisa segera ditangani.

Sejumlah indikator dapat dipertimbangkan oleh pihak berwenang, antara lain ketersediaan saluran pengaduan, kejelasan prosedur penanganan, pelaksanaan edukasi pencegahan, serta tindak lanjut terhadap laporan. Indikator tersebut merupakan usulan evaluasi, bukan target resmi yang telah diumumkan dalam bahan kegiatan.

Evaluasi juga perlu memperhatikan keamanan pelapor dan kerahasiaan informasi siswa. Dengan pendekatan tersebut, penilaian program tidak hanya berorientasi pada jumlah kegiatan, tetapi juga pada mutu pelaksanaan dan perlindungan yang benar-benar diterima peserta didik.

Hingga informasi dalam bahan yang tersedia, belum terdapat keterangan terperinci mengenai jadwal evaluasi, target kuantitatif, pembagian tugas pelaksana, atau rencana tindak lanjut setelah kegiatan. Informasi tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada penyelenggara maupun perangkat daerah terkait.

Sekolah Aman Harus Terlihat dalam Pengalaman Siswa

Pendidikan berkualitas tidak hanya diukur melalui nilai rapor, prestasi akademik, atau kelengkapan fasilitas. Rasa aman, penghormatan terhadap martabat anak, dan perlindungan dari kekerasan juga menentukan kualitas lingkungan belajar.

Karena itu, komitmen yang disampaikan dalam kegiatan di Kota Tasikmalaya perlu diikuti langkah yang konsisten. Sekolah harus membangun budaya saling menghormati, mencegah kekerasan, dan menangani laporan secara bertanggung jawab.

Pemerintah, satuan pendidikan, dan orang tua juga membutuhkan komunikasi yang terbuka agar upaya perlindungan siswa dapat berjalan selaras. Sementara itu, evaluasi yang jelas akan membantu publik menilai perkembangan program berdasarkan informasi, bukan sekadar pernyataan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sekolah aman bukan terletak pada banyaknya sosialisasi atau kuatnya slogan yang disampaikan. Keberhasilan itu terlihat ketika siswa benar-benar terlindungi, laporan ditangani secara bertanggung jawab, dan integritas hadir dalam tindakan sehari-hari. (Red)