Polemik Gibran Memanas, Putusan MA dan MK Buka Babak Politik Baru

AlbadarPost.com, BERITA NASIONAL – Keinginan Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden membawa polemik dokumen pendidikannya ke babak politik yang lebih serius. Dalam pertemuan selama sekitar 2,5 jam di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026), Gibran menyampaikan niat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi pertemuan tersebut. Ia juga meluruskan kabar bahwa Prabowo menolak keinginan Gibran. Menurut Prasetyo, Presiden justru memberikan sejumlah saran kepada Wakil Presiden. Namun, Istana belum mengumumkan keputusan resmi mengenai pengunduran diri tersebut.

Di tengah situasi itu, DPR mulai menghadapi dorongan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Persoalannya bukan lagi sekadar apakah Gibran akan bertahan atau meninggalkan jabatan, melainkan bagaimana negara membedakan pengunduran diri sukarela, konsekuensi putusan pengadilan, dan mekanisme pemberhentian menurut konstitusi.

Putusan MK: Tidak Menemukan Bukti, tetapi Permohonan Tidak Dapat Diterima

Polemik ini memiliki dua landasan hukum yang perlu dibaca secara terpisah.

Pertama, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026 menyampaikan bahwa persidangan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau diploma luar negeri Gibran yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.

Namun, ada bagian putusan yang tidak boleh diabaikan. MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden.

Dengan demikian, putusan tersebut tidak dapat disederhanakan menjadi vonis bahwa Gibran terbukti tidak memenuhi persyaratan pendidikan. MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden melalui perkara tersebut.

Perbedaan antara pertimbangan hakim dan amar putusan menjadi penting agar masyarakat tidak memperoleh kesimpulan hukum yang keliru.

Putusan MA Memperbesar Persoalan, tetapi Tidak Otomatis Mengakhiri Jabatan

Kedua, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi terkait sengketa surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran melalui perkara Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026.

Berdasarkan informasi kepaniteraan yang dikutip ANTARA, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

Putusan tersebut memperbesar konsekuensi hukum terhadap dokumen administrasi yang menjadi objek sengketa. Namun, persoalan keabsahan suatu dokumen dan pemberhentian pejabat negara merupakan dua ranah yang tidak boleh disamakan.

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, dalam wawancara dengan Katadata pada 2 November 2026, menjelaskan bahwa putusan MA tidak otomatis membatalkan pengangkatan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Menurut Bivitri, pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden harus mengikuti mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

Artinya, putusan pengadilan menjadi bagian penting dalam penilaian hukum, tetapi tidak dengan sendirinya menggantikan prosedur pemberhentian yang telah ditentukan konstitusi.

Tiga Pandangan Ahli, Satu Persoalan Konstitusional

Perdebatan semakin menarik ketika sejumlah pakar hukum tata negara memberikan perspektif berbeda.

Bivitri Susanti menekankan jalur pemberhentian melalui mekanisme politik konstitusional. Sementara itu, Titi Anggraini menjelaskan bahwa proses pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden harus melewati tiga lembaga secara berurutan, yakni DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.

Pandangan berbeda disampaikan Manunggal Kusuma Wardaya, pakar hukum tata negara Universitas Jenderal Soedirman. Dalam wawancara dengan Suara.com pada 10 November 2026, Manunggal menjelaskan bahwa UUD 1945 tidak mengatur prosedur khusus pengunduran diri Wakil Presiden.

Menurutnya, pernyataan tertulis yang menyatakan berhenti sudah mencukupi. Konstitusi tidak secara eksplisit mewajibkan persetujuan DPR maupun MPR untuk pengunduran diri sukarela.

Perbedaan pandangan ini justru memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar. Pengunduran diri atas kehendak pribadi tidak identik dengan pemberhentian melalui proses pemakzulan.

Karena itu, niat Gibran yang disampaikan kepada Prabowo belum dapat dianggap sebagai pengunduran diri yang telah berlaku. Publik masih menunggu kejelasan bentuk pernyataan resmi dan tindak lanjut ketatanegaraannya.

DPR Mulai Bergerak, tetapi HMP Bukan Keputusan Pemakzulan

Di parlemen, persoalan ini juga mulai memasuki tahap politik.

Liputan6 melaporkan bahwa 25 anggota DPR mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik Gibran. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa sebagian anggota parlemen ingin membawa persoalan ini ke mekanisme pengawasan yang lebih serius.

Namun, pengajuan HMP bukan keputusan untuk memberhentikan Wakil Presiden.

Pasal 7A UUD 1945 mengatur alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat tersebut. Selanjutnya, Pasal 7B mengatur tahapan pengajuan pendapat DPR kepada MK untuk diperiksa, diadili, dan diputus sebelum MPR mengambil keputusan.

Proses itu memiliki persyaratan dukungan dan kuorum tersendiri. Dengan demikian, tanda tangan sejumlah anggota DPR belum cukup untuk menyatakan bahwa proses pemakzulan telah berhasil.

Titi Anggraini menegaskan bahwa proses pemberhentian tidak bisa berlangsung sepihak. DPR, MK, dan MPR memiliki fungsi berbeda yang harus dijalankan sesuai urutan konstitusional.

Jika Gibran Benar-Benar Berhenti, Bagaimana Nasib Kursi Wapres?

Konstitusi juga telah mengatur kemungkinan terjadinya kekosongan jabatan.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa apabila Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih.

Ketentuan tersebut menjadi dasar pengisian jabatan apabila kekosongan benar-benar terjadi. Namun, selama belum ada kepastian bahwa Gibran telah berhenti atau diberhentikan, pembahasan mengenai calon pengganti masih bersifat spekulatif.

Situasi ini menempatkan Istana dan DPR dalam sorotan publik. Keduanya harus memastikan bahwa setiap langkah memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak mengaburkan perbedaan antara keputusan politik dan ketentuan konstitusi.

Persoalan Gibran Menjadi Ujian Akuntabilitas Kekuasaan

Perkembangan terbaru memperlihatkan bahwa polemik dokumen pendidikan tidak lagi berdiri sebagai persoalan administratif semata. Dampaknya kini bersinggungan dengan legitimasi jabatan, pengawasan parlemen, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Gibran memiliki ruang untuk menempuh langkah hukum. DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk menjalankan fungsi pengawasan. Sementara itu, Presiden memiliki tanggung jawab menjaga pemerintahan tetap berjalan sesuai aturan.

Publik tidak membutuhkan spekulasi mengenai isi pembicaraan tertutup di Istana. Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai status jabatan, kejelasan dokumen hukum, serta transparansi setiap proses yang melibatkan lembaga negara.

Pada akhirnya, ujian terbesar dalam polemik ini bukan siapa yang paling kuat mempertahankan jabatan, melainkan apakah kekuasaan bersedia tunduk pada hukum ketika kepentingan politik berada di persimpangan. (Red)