Listyo Sigit Dicopot dari KSP, Ini Jejak Kariernya

albadarpost.com, BERITA NASIONAL — Perjalanan karier Listyo Sigit Prabowo memasuki babak baru setelah Presiden Prabowo Subianto memberhentikannya dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Rabu, 4 November 2026. Pemberhentian tersebut menyusul penetapan mantan Kapolri itu sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh. Polisi juga telah menahan Listyo bersama dua perwira tinggi Polri lainnya untuk kepentingan penyidikan.

Keputusan Presiden ini menjadi perhatian karena Listyo baru sekitar satu bulan menduduki jabatan strategis di lingkungan Istana. Sebelumnya, ia menghabiskan sebagian besar perjalanan kariernya di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), mulai dari penugasan di daerah hingga menjadi orang nomor satu di institusi tersebut.

Namanya juga pernah berada dekat dengan pusat pemerintahan. Pada 2014, Listyo dipercaya menjadi ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kini, setelah pernah memimpin Polri selama hampir enam tahun, ia menghadapi perkara hukum yang mengubah arah perjalanan kariernya.

Prabowo Berhentikan Listyo Sigit dari Jabatan KSP

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian Listyo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada 4 November 2026.

Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Staf Kepresidenan. Sebelumnya, Ariyo menjabat Kepala Sekretariat Presiden.

Menurut keterangan pemerintah, keputusan pemberhentian itu menyusul penetapan tersangka dalam perkara dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal. Dengan demikian, pergantian pimpinan KSP menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap perkembangan perkara tersebut.

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan tiga personel sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso. Penyidik menduga mereka memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.

Polisi menyebut dugaan penyadapan menyasar nomor telepon Presiden, pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha. Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan rekaman atau jejak elektronik dari sistem yang digunakan untuk kegiatan intersepsi.

Dalam proses penyidikan, polisi memeriksa 10 saksi dan tiga ahli serta menyita 11 telepon seluler, satu iPad, dan empat flashdisk. Ketiga tersangka kini menjalani penahanan di Rutan Mabes Polri.

Namun, penetapan tersangka dan penahanan tidak otomatis membuktikan seseorang bersalah. Penyidik masih harus membuktikan dugaan tindak pidana melalui alat bukti dan proses peradilan.

Pelantikan 1 Oktober, Serah Terima Jabatan 5 Oktober

Ada dua tanggal penting dalam masa jabatan Listyo di KSP. Presiden melantiknya pada 1 Oktober 2026 melalui Keppres Nomor 105/P Tahun 2026. Sementara itu, serah terima jabatan secara resmi di lingkungan Kantor Staf Presiden berlangsung pada 5 Oktober 2026.

Perbedaan tanggal tersebut penting agar kronologi tidak menimbulkan kesalahpahaman. Laporan CNA menyebut masa jabatan Listyo berlangsung 36 hari jika dihitung sejak pelantikan pada 1 Oktober hingga pemberhentian pada 4 November.

Sebelum perubahan jabatan itu, reshuffle pemerintahan pada 1 Oktober juga mengubah sejumlah posisi strategis, termasuk kursi Kapolri dan Kepala Staf Kepresidenan. Pembaca dapat menelusuri konteks pergantian tersebut melalui laporan reshuffle Kabinet Prabowo dan enam simpul strategis yang berubah.

Lulusan Akpol 1991, Meniti Karier dari Daerah

Listyo Sigit Prabowo lahir di Ambon, Maluku, pada 5 Mei 1969. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan kepolisian melalui PTIK, Sespim, pendidikan S2 di STIK-PTIK, serta Lemhannas.

Kariernya berkembang melalui sejumlah penugasan di wilayah berbeda. Pada 2009, Listyo menjabat Kapolres Pati, Jawa Tengah. Setahun kemudian, ia menjadi Wakapolrestabes Semarang.

Pada 2011, ia dipercaya memimpin Polresta Surakarta atau Solo. Jabatan ini menjadi salah satu fase penting karena saat itu Joko Widodo menjabat Wali Kota Solo.

Selanjutnya, Listyo bertugas sebagai Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada 2012. Pada 2013, ia menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara.

Dari Ajudan Jokowi hingga Kapolri

Pada 2014, Listyo mendapat penugasan di Sekretariat Militer Presiden sebagai ajudan Presiden Joko Widodo. Ia menjalankan tugas tersebut hingga 2016.

Setelah menyelesaikan penugasan di Istana, kariernya berlanjut sebagai Kapolda Banten pada 2016. Dua tahun kemudian, ia dipercaya memimpin Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Pada Desember 2019, Listyo mulai menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri. Salah satu perkara besar yang ditangani Bareskrim pada masa kepemimpinannya ialah penangkapan Djoko Tjandra, terpidana kasus Bank Bali yang sempat buron selama bertahun-tahun.

Puncak kariernya di kepolisian terjadi pada Januari 2021. Presiden Joko Widodo melantik Listyo sebagai Kapolri setelah DPR menyetujui pencalonannya. Ia memimpin Polri hingga pergantian kepemimpinan pada 1 Oktober 2026.

Jabatan tersebut kemudian beralih kepada Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Rekam jejak pengganti Listyo itu dapat dibaca dalam artikel profil Suyudi Ario Seto dan perjalanan kariernya sebelum menjadi Kapolri.

Kasus Penyadapan Menjadi Babak Baru

Setelah tidak lagi memimpin Polri, Listyo mendapat kepercayaan sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Namun, penetapan tersangka dalam perkara dugaan penyadapan membuat masa tugasnya di Istana berakhir lebih cepat.

Perkara ini menjadi perhatian publik karena dugaan penyadapan menyangkut komunikasi kepala negara dan sejumlah kelompok strategis. Penyidik masih mendalami peran masing-masing tersangka, mekanisme penggunaan sistem intersepsi, serta dugaan penghapusan bukti elektronik.

Karena itu, perkembangan perkara perlu dibaca secara hati-hati. Status hukum para tersangka harus tetap dibedakan dari kesimpulan akhir pengadilan. Publik berhak mengetahui perkembangan penyidikan, sementara setiap orang tetap memiliki hak atas proses hukum yang adil.

Perjalanan Listyo Sigit memperlihatkan perubahan posisi yang tajam: dari perwira kepolisian daerah, ajudan presiden, Kapolri, hingga Kepala Staf Kepresidenan. Akan tetapi, jabatan tinggi tidak menghapus kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dugaan pelanggaran hukum.

Jabatan dapat membawa seseorang ke puncak kekuasaan, tetapi hanya proses hukum yang dapat menentukan pertanggungjawabannya. (Red)